Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Lembaga Negara pada pelaksanaan sidang Itsbat Terpadu terhadap penurunan jumlah Pernikahan Sirri Fibriyanti Karim; Sofyan Piyo
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Pernikahan sirri di Gorontalo sudah menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Salah satu faktor pernikahan sirri yakni adanya letak geografis antara tempat tinggal dan Kantor Urusan Agama yang jaraknya dianggap jauh oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu untuk menekan angka pernikahan sirri maka Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil selaku Lembaga Negara bekerjasama dalam pelaksanaan sidang itsbat terpadu di masing – masing wilayah. Metode Penelitian yakni:Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian yakni Pengadilan Agama dalam hal ini yang berwenang dalam pelaksanaan sidang itsbat memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam hal pengurangan angka pernikahan tidak tercatat. Hal ini dilihat dari adanya kerjasama yang dijalin bersama Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses sidang itsbat, pencatatan nikah hingga penerbitan buku nikah ditempat.Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dianggap berhasil dilihat dari berkurangnya permintaan sidang itsbat di Pengadilan Agama tiap tahunnya.

Analisis Yuridis Jenis Dan Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Dalam Hirarki Peraturan Perundang Undangan Sofyan Piyo
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24982

Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui jenis dan keududukan peraturan kepala otorita dalam hirarki peraturan perundang undangan. Penelitian ini mengunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil analisis diketahui bahwa bahwa jenis dan hirarki peraturan kepala otorita dalam peraturan perundang undangan kurang jelas, hal ini dikarenakan peraturan kepala otorita apabila dilihat dari lembaga yang mengeluarkanya maka dapat dikategorikan kedalam jenis peraturan menteri karena otorita merupakan lembaga setingkat kementerian, akan tetapi apabila dilihat dari cakupan atau rungan lingkup keberlakuanya, maka peraturan kepala otorita memiliki kesamaan dengan peraturan kepala daerah yang keberlakuanya hanya ke dalam daerah tersebut dan tidak berlaku ke daerah lainya.

Analisis Yuridis Jenis Dan Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Dalam Hirarki Peraturan Perundang Undangan Piyo, Sofyan
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24982

Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui jenis dan keududukan peraturan kepala otorita dalam hirarki peraturan perundang undangan. Penelitian ini mengunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil analisis diketahui bahwa bahwa jenis dan hirarki peraturan kepala otorita dalam peraturan perundang undangan kurang jelas, hal ini dikarenakan peraturan kepala otorita apabila dilihat dari lembaga yang mengeluarkanya maka dapat dikategorikan kedalam jenis peraturan menteri karena otorita merupakan lembaga setingkat kementerian, akan tetapi apabila dilihat dari cakupan atau rungan lingkup keberlakuanya, maka peraturan kepala otorita memiliki kesamaan dengan peraturan kepala daerah yang keberlakuanya hanya ke dalam daerah tersebut dan tidak berlaku ke daerah lainya.

The Practice Of Deligitimization Decisions Court Due to The Intersection Of Judicial Review in Indonesia A Arief, Supriyadi; Piyo, Sofyan; Usman, Ramadhan; Hippy, Janwar; Puluhulawa, Irlan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i2.10120

The Post-Decision Intersection Between the Supreme Court and the Constitutional Court in Indonesia. The Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 and the Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024, both addressing the age eligibility requirements for candidacy in the 2024 simultaneous regional elections, have reignited tensions between two branches of judicial power. This tension is further exacerbated by the decision of the House of Representatives (DPR), through a Working Committee meeting, to favor the Supreme Court’s ruling. This study aims to analyze the extent of the intersection between the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) by examining their respective decisions. The analysis adopts a normative approach, relying on secondary data as the primary source, supported by statutory, case law, and conceptual approaches to address the core issues. The findings reveal that the overlap between the Supreme Court and the Constitutional Court in conducting judicial reviews of regulations has led to delegitimization between Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024. To address this issue, both courts must exercise judicial restraint, particularly regarding substantive matters with potential overlap between their jurisdictions. Such restraint is essential to prevent external parties or institutions from exploiting court decisions to advance their institutional agendas, thereby avoiding unnecessary institutional conflicts.

The Political Party's Transparency in Financial Assistance Management by Law Number 2 of 2011 on Political Parties Piyo, Sofyan; Kasim, Nur Mohamad; Wirasaputri, Nina Merantie
Damhil Law Journal Volume 1 Issue 1 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This research affords an analysis of political party's transparency in financial assistance management in political parties from the regional budget in Gorontalo District. This research is carried out in five political parties with the most seats in the Regional Representative Council in Gorontalo District, i.e., Golongan Karya party, Demokrat Indonesia Perjuangan party, Amanat Nasional party, Nasional Demokrat party, and Demokrat party. This is empirical research. Results demonstrate that the political parties do not apply transparency in managing financial assistance from the regional budget.

LEGAL PROTECTION FOR PASSENGERS IN PUBLIC TRANSPORT ACCIDENT INSURANCE CLAIMS IN INDONESIA Tunggati, Melki T.; Piyo, Sofyan
NOMOI Law Review Vol 6, No 1 (2025): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v6i1.23651

Legal protection for passengers in public transportation accident insurance claims in Indonesia is an important aspect in guaranteeing the rights of accident victims. Although various regulations have regulated the obligation of transportation service providers to provide accident insurance, there are still various obstacles in its implementation, such as complicated claim procedures, low passenger awareness of their rights, and lack of supervision of transportation and insurance companies. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study and analyzed qualitatively. The results show that although regulations such as Law Number 33 of 1964 and Law Number 8 of 1999 have provided a legal basis for passenger protection both preventively and repressively, there are still challenges in its implementation. The main obstacles include regulations and policies, complicated bureaucracy, lack of socialization of passenger rights, and weak law enforcement against negligent companies. Therefore, improvements in regulations, simplification of claim procedures, and increased supervision are needed to ensure passenger rights are effectively protected.

PERAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA GORONTALO Fitran Amrain; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir; Sofyan Piyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6475

Penelitian ini mengkaji peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tata negara diterapkan sebagai landasan konstitusional dan instrumen pengatur dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan toleran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tata negara memberikan jaminan kebebasan beragama yang kuat serta mendukung pembentukan lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antarumat beragama. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi menjadi kunci dalam menjaga moderasi beragama. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila juga menjadi faktor pendukung keberhasilan moderasi. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dalam membangun kerukunan umat beragama di Kota Gorontalo. Kata kunci: Hukum Tata Negara, Moderasi Beragama, Kota Gorontalo

Huyula Digital: Pembentukan E-Posbakum Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tuladenggi Kasim, Nur Mohamad; Kamba, Sri Nanang Meiske; Semiaji, Trubus; Piyo, Sofyan
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1196

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dilaksanakan untuk menjawab persoalan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait sengketa tanah, minimnya peran lembaga desa dalam mediasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat yang menghadapi persoalan kepemilikan tanah sekaligus memiliki potensi pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan lahan. Dengan metode penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif dan dilanjutkan monitoring-evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sertifikat tanah serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Hasilnya, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi, memahami prosedur hukum lebih baik, dan mendapat akses layanan baru berupa e-Posbakum (Pos Bantuan Hukum Elektronik) yang memudahkan konsultasi hukum secara digital.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search