Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Qisthosia
Nur Akifah Janur
STAIN MAJENE
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELANGGARAN HAM DALAM PANDEMI COVID-19 Nur Akifah Janur; Fatri Sagita
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.806 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Pelanggaran HAM yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menimbulkan pro kontra, timbuk kehkawatiran dalam masyarakat terkait kemungkinan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal pemberlakukan PSBB, maka dari itu melului tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terkait bagaimana ketentuan hukum Penanggulangan Covid 19 serta bagaiamna realisasi pelaksanaan PSBB dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Kota Makassar. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode normative- empiris, yaitu penulis menjabarkan ketentuan huku terkait pelaksanaan PSBB lalu kemudian data normative tersebut dianalisis ke lapangan apakah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam penlitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 2. Terdapat beberapa pelanggaran HAM dalam penerapan PSBB di Kota Makassar antara lain tindak kekerasan, dugaan kriminalisasi, hingga penangkapan sera pemberhentian massal bagi pekerja.
DISKURSUS HAK ASASI MANUSIA DALAM KURIKULUM MATA KULIAH HUKUM PIDANA Nur Akifah Janur; Atirah Atirah
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v3i1.229

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode deksripsi kualitatif, yaitu mengambarkan, merangkan, menejalskan serta menjawab secara terperinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari suatu keadaan yang nyata dan hasil penulisannya berupa penjelasan atau pernyataan dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menitikberatkan analisis sistem pembelajaran pada mata kuliah hukum pidana dengan memasukkan diskurus HAM khususnta terkait isu kekerasan seksual pada kurikulum pembelajaran hukum pidana sebagai sarana pengembangan pemahaman mahasiswa terkait dengan Hak Asasi Manusia. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa diskurus HAM merupakan sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya sehingga sangat diperlukan penerapannya dalam mata kuliah hukum pidana
Comparative Study of the Concept of the Welfare State According to Liberal, Islamic and the 1945 Constitution Abdul Rahman; Nur Akifah Janur; Ardiansyah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.33362

Abstract

This research aims to elaborate the thinking between the concept of the welfare state and the current understanding of democracy in Indonesia. the research used is normative legal research using a conceptual approach. The research results show that the concept of the welfare state emerged as an alternative to constitutional democracy in the 20th century, which was a reaction to the influence of liberal pluralism in the 19th century. This thinking gave rise to the proposition "the least government is the best government". The Welfare State is currently proven to be able to develop the economy while increasing the standard of living of the people. The current crisis of the welfare state, which is often debated, both in Europe and the United States, is not about its existence, but only about its size and capacity. The welfare state is nothing new in Islam. Before being implemented in the West, the Islamic world practiced it first.
Co-Authors Ardiansyah Ardiansyah Atirah Atirah Fatri Sagita Rahman, Abdul