Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Herawan Sauni
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Implications Of The Certificate Revocation Decision By The Court Toward The Creditors Harimurti Kridalaksana; Widiya N. Rosari; Herawan Sauni
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/j_bengkoelenjust.v12i1.21317

Abstract

This study aimed to analyze and to explain the legal implications of the court decision which stated that the certificate of ownership was revoked, furthermore it became the mortage right toward the bank as the holder of the mortgage right in the Home Ownership Credit Agreement. The research method used was normative legal research with a statute approach and a case approach. The results of the research showed that with the court's decision, the certificate of ownership rights which became the mortgage rights was no longer legally enforceable, namely 60 (sixty) working days after the court decision has obtained permanent legal force as referred to in Article 116 paragraph (1) of The Administrative Court Law. The decision was accepted if the Defendant did not fulfill his obligations. This also applied regardless of whether or not a revocation request was made to the Head of the local Land Office. Then automatically the mortgage rights also did not have legal force anymore, although this was not regulated in the provisions of the UUHT. However, the credit agreement did not become nullified or canceled, then there was a shift in the position of the bank from the original creditor which was prioritized to be a concurrent creditor.
Quo Vadis Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Herawan Sauni; Putra Perdana Ahmad Saifulloh; Sonia Ivana Barus; David Aprizon Putra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1533

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya protes dari masyarakat sipil atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang muncul di publik atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut dikhawatirkan masyarakat sipil karena beberapa pasalnya berpotensi mengurangi independensi pers dan dipandang membatasi jurnalisme kegiatan investigatif serta Profesi Jurnalis Investigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analitis dan konseptual, yang berdasarkan bentuknya merupakan tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan Penelitian ini, Desain Legislasi RUU Penyiaran yang Menguatkan Profesi Jurnalis Investigasi, yaitu: pertama, Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik Bermakna; dan kedua, Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi. Agar berhasil membentuk regulasi yang legitimate penelitian ini menyarankan DPR dan Presiden harus menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam pembentukan Undang-Undang untuk tidak menyetujui pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers pada umumnya dan profesi jurnalis pada khususnya, termasuk jurnalis investigasi.
Co-Authors Barus, Sonia Ivana David Aprizon Putra Harimurti Kridalaksana Putra Perdana Ahmad Saifulloh Widiya N. Rosari