Articles
<![CDATA[Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu Di Kota Bengkulu ]]>
<![CDATA[Amancik Amancik]]>;
<![CDATA[Putra Perdana Ahmad Saifulloh]]>;
<![CDATA[Beni Kurnia Illahi]]>;
<![CDATA[Sonia Ivana Barus]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.277 KB)
|
DOI: 10.31599/jabdimas.v4i1.285
<![CDATA[The Constitutional Court has the authority to protect the constitutional rights of citizens and provide interpretations of the constitution, ideally in an election which is a political contestation that is built up by many things in its implementation. The Constitutional Court's function is to keep the Election in line with Election Principles which are regulated by Positive Law. Based on the above assumptions, it is worth discussing whether the process of proving PHPU in the Constitutional Court has been able to guarantee the implementation of an overly judicial election, or simply whether the proof of PHPU is ideal. This activity is about providing understanding to Participants of Evidence and Evidence Tool on Election Result Disputes; Providing understanding to Participants regarding updated matters regarding the Legal Evidence of Election Result Dispute; and especially for Lecturers as a means of Community Service which is part of the Tri Dharma of Higher Education. Keywords: Evidence, Evidence Tool, Election Result Disputes Abstrak Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan memberikan interpretasi terhadap konstitusi, idealnya dalam Pemilu yang merupakan kontestasi politik dipengaruhi oleh banyak hal dalam pelaksanaanya. MK berfungsi untuk menjaga agar Pemilu sejalan dengan Asas Luber dan Jurdil sebagaimana yang diatur Hukum Positif. Berdasar pada anggapan di atas, maka patutlah didiskusikan, apakah proses pembuktian PHPU di MK telah mampu menjamin terlaksanya Pemilu yang Luber Jurdil, atau sederhananya apakah Pembuktian PHPU tersebut telah ideal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang Pembuktian dan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilu; Memberi pemahaman kepada Peserta tentang hal-hal update tentang Pembuktian Hukum Acara PHPU; dan khusus Dosen sebagai sarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kata kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Perselisihan Hasil Pemilu]]>
<![CDATA[REFORMULASI PENGATURAN DAN PENGUATAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) SEBAGAI PENGAWAS EKSTERNAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Barus, Sonia Ivana]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i2.934
<![CDATA[KASN merupakan lembaga pengawas eksternal ASN yang perannya sangat dibutuhkan. Namun melalui RUU ASN, KASN malah berpotensi untuk dibubarkan. Pembubaran ini dianggap sebagai solusi perampingan lembaga dengan alasan bahwa tugas KASN dapat dilakukan oleh Instansi masing-masing. Alih-alih membubarkan KASN, ada lembaga lain yang mengurusi persoalan ASN mengalami overlapping fungsi. Salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan mengawasi sistem manajerial ASN antara KemenPAN-RB dengan BKN. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas Bagaimana sistem pengawasan terhadap manajemen ASN dalam kerangka hukum kepegawaiandan Bagaimana formulasi pengaturan lembaga pengawas ASN yang tepat yang seharusnya dimuat dalam RUU ASN. Penelitian adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum dengan menggunakan teori hukum normatif yang sifatnya doktrinal. Penulis berkesimpulan bahawa KASN adalah lembaga pengawas eksternal yang tugas, fungsi dan wewenangnya harus diperkuat. Salah satu upaya memperkuat KASN adalah dengan cara menambah cakupan fungsi pengawasan. Adapun target pengawasan ideal yang harusnya diserahkan kepada KASN adalah pengawasan manajerial. Sebelumnya pengawasan manajerial ini dilakukan oleh dua lembaga sekaligus yakni KemenPAN-RB dan BKN. Hal ini tentu melanggar asas efektifitas dan efisiensi. KASN harusnya menangani permaslaahan jika terjadi dugaan kesalahan baik secara etik maupun prosedural terhadap jalannya mekanisme manajerial ASN.]]>
<![CDATA[REPOSISI KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN ]]>
<![CDATA[Barus, Sonia Ivana]]>;
<![CDATA[Septaria, Ema]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.1417
<![CDATA[AbstrakMasih maraknya penggunaan alat penangkap ikan berbahaya dan hasil modifikasi di daerah menjadi bukti bahwa pola pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait kelautan saat ini perlu dilakukan reposisi. Sistem pengawasn a quo tampak  berdampak karena tidak melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya dalam hal pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan berbahaya. Tulisan ini akan berusaha untuk menggali permasalahan ini dengan menjawab pertanyaan bagaimana peluang penataan kembali (reposisi) kewenangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan yang saat ini kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai fokus utama dikombinasikan dengan pendekatan kasus. Masih banyaknya masalah dalam penggunaan alat penangkap ikan nyatanya sangat erat kaitannya dengan isu-isu kearifan lokal. Salah satu pola yang patut untuk dicoba adalah memberikan kewenangan pengawasan khusus terhadap penggunaan alat penangkap ikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini sejalan dengan asas desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia yang melahirkan konsep otonomi daerah. AbstractThe continued widespread use of dangerous and modified fishing gear in the region is proof that the monitoring pattern mandated by current maritime laws and regulations needs to be repositioned. The quo monitoring system appears to have an impact because it does not involve district/city governments, especially in terms of monitoring the use of dangerous fishing gear. This article will attempt to explore this problem by answering the question of what opportunities there are for restructuring (repositioning) authority in carrying out supervision over the use of fishing gear, the authority of which is currently in the hands of the central government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the provincial government. This research uses a normative research method using a statutory regulation approach as the main focus combined with a case approach. There are still many problems in the use of fishing equipment that are closely related to local wisdom issues. One pattern that is worth trying is to give special supervisory authority over the use of fishing gear to Regency/City Regional Governments. This is in line with the principle of decentralization in regional government management in Indonesia which gave birth to the concept of regional autonomy.]]>
<![CDATA[PERAN ANALIS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG PARTISIPATIF GUNA MENCEGAH ABUSIVE LEGISLATION: STUDI EVALUASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Sauni, Herawan]]>;
<![CDATA[Saifulloh, Putra Perdana Ahmad]]>;
<![CDATA[Barus, Sonia Ivana]]>;
<![CDATA[Putra, David Aprizon]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i3.1961
<![CDATA[Naskah Akademik yang partisipatif memiliki makna penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran Peran Analis Hukum Dalam Membentuk Naskah Akademik Yang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation harus dioptimalkan. Artikel ini juga ditulis sebagai respons terhadap protes publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dianggap membahayakan independensi pers dan kurang partisipatif. Kesimpulan mengapa RUU Penyiaran dianggap membahayakan jurnalis investigasi: 1).Bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik; 2).Konten jurnalis investigatif menjadi saluran efektif dan aman untuk whistleblower dalam pemberantasan korupsi; 3).Pembatasan liputan eksklusif jurnalis investigasi berimplikasi negatif untuk pemberantasan korupsi; 4).Standar isi siaran dalam RUU Penyiaran menghambat upaya pencegahan korupsi; 5).Larangan penyajian laporan jurnalistik investigatif secara eksklusif dalam RUU Penyiaran membatasi independensi pers. Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat diambil oleh pembentuk UU agar profesi jurnalis investigasi tidak dikekang oleh RUU Penyiaran adalah: 1).Menghapus substansi RUU yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan pemberantasan korupsi; 2).Menyusun RUU berdasarkan prinsip partisipasi bermakna; 3).Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan regulasi yang terkait pers; 4) Mengoptimalkan perlindungan hukum bagi jurnalis investigasi. Untuk itulah penelitian ini hendak mengoptimalisasi profesi analis hukum dalam pembentukan hukum nasional.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Berdasarkan Uu No. 20 Tahun 2003: Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Balqis Sabilla]]>;
<![CDATA[Linda Rahma Wati]]>;
<![CDATA[Sonia Ivana Barus]]>
<![CDATA[ Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v10i2.268
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dengan bingkai teori kepastian hukum. Latar belakangnya adalah kebutuhan mengatasi dualisme pengaturan antara satuan pendidikan yang dibina Kemenag dan kementerian teknis lain, meski berada dalam satu sistem nasional dan wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach, serta analisis preskriptif-analitis. Hasil menunjukkan bahwa UU 20/2003 memberikan kepastian hukum formal (pengakuan jenis keagamaan dan kesetaraan bentuk MI/MTs/MA/MAK), namun kepastian material menuntut demarkasi kewenangan yang lebih terang pada regulasi turunan agar tidak terjadi tumpang tindih standar, akreditasi, kurikulum, kualifikasi pendidik, dan data. Disarankan penerbitan regulasi pelaksana bersama yang memetakan domain kekhasan vs domain SNP, harmonisasi data pendidikan, SOP mobilitas dan rekognisi hasil belajar lintas satuan setara, serta penguatan mekanisme koordinasi dan akuntabilitas agar penyelenggaraan oleh Kemenag berjalan pasti, terukur, dan setara dalam satu sistem pendidikan nasional.]]>
<![CDATA[Militerisme Dalam Pemerintahan Sipil: Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Dody Heryanto Sitorus]]>;
<![CDATA[Ilham Agusyanda]]>;
<![CDATA[M. Riezky Putra Pratama]]>;
<![CDATA[Sonia Ivana Barus]]>;
<![CDATA[Iskandar]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 20 No 1 (2026): PROGRESIF : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/c2z1j112
<![CDATA[This study discusses key legal issues regarding the involvement of the military in government administration and its implications for democracy and the Indonesian constitutional system. Study aims to evaluate the massive involvement of the military in government, focusing on historical legacy as a basis. Research methods used are a normative approach and a historical approach. Results of the study show the weak political will of the government to carry out one of the mandates of reform, namely to return the military to its role as a professional national defence force and to end military involvement in civil government affairs. This is evidenced by the massive deviation in the appointment of active TNI soldiers to civil positions in government, as these positions are not regulated in the TNI Law. Research findings indicate that there is still a lack of strict regulations limiting the types of civilian positions that can be filled by active-duty military personnel, as well as the absence of effective accountability and oversight mechanisms by civilian authorities over the process of filling these positions. Therefore, it is important to establish a new technical framework to limit the continuous expansion of the military's role into the civilian sphere.]]>
<![CDATA[The Intersection between Legal Philosophy and Pancasila Ideology in Recognising Indonesian Indigenous Peoples ]]>
<![CDATA[David Aprizon Putra]]>;
<![CDATA[Nur Sulistyo Budi Ambarini]]>;
<![CDATA[Edra Satmaidi]]>;
<![CDATA[Sonia Ivana Barus]]>;
<![CDATA[Ade Kosasih]]>
<![CDATA[ Pancasila and Law Review Vol. 6 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/plr.v6i1.4210
<![CDATA[This study examines the relationship between customary law communities and the ideology of Pancasila within Indonesia’s legal philosophy. Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution affirms state recognition of customary law communities and their long-standing social, legal, and cultural systems. However, challenges persist in integrating customary law into the national legal framework, including normative disparities and conflicts of interest. Using a normative juridical method with philosophical, statutory, and case approaches, and drawing on secondary data through literature review, this research finds that the intersection between legal philosophy and Pancasila reflects the value of social justice. Pancasila provides a philosophical and constitutional foundation for recognising and protecting customary law communities while promoting national unity and sustainable development, thereby affirming its role in upholding diversity, justice, and humanity.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran ]]>
<![CDATA[Herawan Sauni]]>;
<![CDATA[Putra Perdana Ahmad Saifulloh]]>;
<![CDATA[Sonia Ivana Barus]]>;
<![CDATA[David Aprizon Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v22i4.1533
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan karena banyaknya protes dari masyarakat sipil atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang muncul di publik atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut dikhawatirkan masyarakat sipil karena beberapa pasalnya berpotensi mengurangi independensi pers dan dipandang membatasi jurnalisme kegiatan investigatif serta Profesi Jurnalis Investigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analitis dan konseptual, yang berdasarkan bentuknya merupakan tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan Penelitian ini, Desain Legislasi RUU Penyiaran yang Menguatkan Profesi Jurnalis Investigasi, yaitu: pertama, Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik Bermakna; dan kedua, Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi. Agar berhasil membentuk regulasi yang legitimate penelitian ini menyarankan DPR dan Presiden harus menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam pembentukan Undang-Undang untuk tidak menyetujui pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers pada umumnya dan profesi jurnalis pada khususnya, termasuk jurnalis investigasi.]]>
<![CDATA[Analisis Pokok Persoalan Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana) Perspektif Kontemporer Dengan Mempertimbangkan Kuhp Baru Dalam Persoalan Di Era Digital ]]>
<![CDATA[Marsela Gusnefa]]>;
<![CDATA[Hejri Lidiatri Usman]]>;
<![CDATA[Sohpi Gustinia]]>;
<![CDATA[Sonia Ivana Barus]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Significant changes in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the development of the Digital Era pose new challenges in the implementation of the criminal procedure law (KUHAP), especially in the harmonization between the needs of society as a whole and the protection of the personal rights of every citizen and the use of Electronic Evidence. This research aims to analyze and describe the implications of the new Criminal Code on criminal procedural law in the context of formal criminal law enforcement, as well as identify the main problems and challenges that arise in the digital era, especially related to the recognition and use of electronic evidence. The method used is qualitative legal research with a normative approach. The results of the study show that the new Criminal Code expands the subject of criminal law and the sanction system which has an impact on the adaptation of the procedures of the Criminal Code. The digital age demands more explicit regulation regarding electronic evidence to address the challenges of cybercrime. Criminal procedure law must continue to innovate in order to remain able to balance the public interest and individual rights fairly and effectively in the contemporary context. This research seeks to provide a more comprehensive perspective based on significant criminal law developments including law reform and enforcement.]]>
<![CDATA[RECONSTRUCTING THE STATUS OF CONSTITUTIONAL COURT RESEARCHERS: MEREKONSTRUKSI STATUS PENELITI MAHKAMAH KONSTITUSIONAL ]]>
<![CDATA[Sonia Ivana Barus]]>;
<![CDATA[Putra Perdana Ahmad Saifulloh]]>;
<![CDATA[Amancik]]>;
<![CDATA[Syifa Nikenuna]]>
<![CDATA[ Constitutional Law Society Vol. 5 No. 1 (2026): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/jcls.v5i1.143
<![CDATA[Researchers at state institutions were forced to leave their positions, including those at the Constitutional Court. Researchers then lose the opportunity to hold the title of research professor. These researchers were also given a new duty, which was to help courts and give Constitutional Justices substantial support. The predicate “assistance" in this rule, which receives no detailed explanation, leads to multiple interpretations and affects the productivity of assistants to expert constitutional judges. Based on this, it is interesting to discuss how the status quo regulates career paths and academic freedom of Constitutional Court researchers in personnel law and how the ideal concept of setting career paths and academic freedom for researchers at the Constitutional Court. This study uses a normative research method, in which its results implicitly suggest a return to the previous rules. The researcher also suggests that the positions of assistant judge and researcher be strictly separated and that opportunities be provided for researchers to hold the title of academic professor. Researchers think BRIN should merge research institutions with the same form and function.]]>
