Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN Jurnal Legislasi Indonesia
Eka Martiana Wulansari
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK Wiyono, Bambang; K, Gregorius Hermawan; Arofa, Endi; Wulansari, Eka Martiana; Susanto, Susanto
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 1 No. 3 (2020): ABDIMAS Agustus 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i3.p42-47.y2020

Abstract

Harapan setiap keluarga adalah keharmonisan, akan tetapi tidak semua keluargamengalami hal tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu menjadiperbincangan hangat masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun, terutama setelahrancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkanmenjadi UU-RI no. 23 tahun 2004.Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi-materi tentang UndangUndang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT yang berlaku saat ini di dalamsistem hukum Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum secarakeseluruhan adalah kurangnya pemahaman dan wawasan tentang hukum dan perundangundangan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya tentang Undang-UndangPerlindungan Anak dan UndangUndang KDRT. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatanini adalah agar masyarakat khususnya yang ada dilokasi kegiatan dalam hal ini para kaderPKK dan petugas Posyandu di Tangerang Selatan mampu menyerap materi-materipengetahuan dan menyampaikan kepada masyarakat dilingkungannya.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PENGEMBALIAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (RETURN BURDEN OF PROOF IN CORRUPTION ERADICATION EFFORTS) Wulansari, Eka Martiana
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v8i2.357

Abstract

Politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi dalam Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelakumaupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.Pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadapkepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dengan melaluimekanisme pembalikan beban pembuktian pada hakikatnya diperkenankan dantelah ada justifikasi teorinya yaitu dalam Pasal 31 ayat (8) dan Pasal (35) hurufb Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003. Penggunaan mekanisme pengembalianbeban pembuktian dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yangdiduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uangdimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelumyang bersangkutan memiliki harta kekayaan dimaksud. Untuk itu yangbersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yangdiperolehnya.
Co-Authors Arofa, Endi Bambang Wiyono, Bambang K, Gregorius Hermawan Susanto Susanto