Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

CHEMICAL COMPOSITIONS OF PINE RESIN, ROSIN AND TURPENTINE OIL FROM WEST JAVA Wiyono, Bambang; Tachibana, Sanro; Tinambunan, Djaban
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 3, No 1 (2006): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2006.3.1.7-17

Abstract

This study was conducted to identify chemical composition of merkus pine resin, rosin and turpentine oil. Initially, pine resin was separated into neutral and acidic fractions with an aqueous 4% sodium hydroxide solution. After methylation, the fraction containing turpentine oil and rosin were analyzed by gas chromatography (GC), and gas chromatograph mass spectrometry (GC-MS), respectively. The neutral fraction of pine resin and turpentine oil mainly consisted of a-pinene, D-3-carene and b-pinene. Based on mass spectral comparison, the major constituents of the acidic fraction and rosin were identified as sandaracopimaric acid, isopimaric acid, palustric acid, dehydroabietic acid, abietic acid, neoabietic acid, and merkusic acid. The major component of the acidic fractions was palustric acid, while that of rosin was abietic acid. Using TC (tough column) 1 and TC 5 columns, levopimaric acid could not be separated from rosin or acidic fraction of pine resin of Indonesian Pinus merkusii.
EFFECT OF REMOVING OLEORESIN WITH VARIOUS CHEMICAL COMPOUNDS ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF KERUING WOOD (DIPTEROCARPUS SPP.) Wiyono, Bambang; Nurwati, Nurwati
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 4, No 1 (2007): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2007.4.1.53-60

Abstract

Keruing  (Dipterocarpus spp.)  was  the  second  important  wood  export of   Indonesia. Unfortunately, this wood contains oleoresin that hinders its utilization. Currently, the method used to remove oleoresin from keruing is by soaking it into bollied sodium salt solution. Result of  this method is unsatisfactory because the residual heavy oleoresin might still appear on the wood surface. The study was conducted to determine suitable chemical compounds for removing oleoresin from keruing, and the effects on physical and mechanical properties of the wood. Four types of chemical compounds were tested, i.e. sodium chloride, oxalic acid, sulfuric acid, and nitric acid, each at the concentrations of  0.5 percent, 1.0 percent, and 1.5 percent. Wood samples were soaked in the boiling solution at different concentration level for seven hours. When the solution cooled down, the oleoresin exudated out of  the wood samples was separated. The oleoresin was weighed for recovery determination after air dried, and the wood samples were cut into smaller-sized specimens for the physical and mechanical testing (MOE, MOR, compression parallel to grain, hardness and density). Results showed that sulfuric acid was the best chemical compound for removing oleoresin, and the higher the concentration the greater the oleoresin recovery. The second best chemical compound was nitric acid at an optimum concentration of one percent. The soaking of keruing in sulfuric acid and oxalic acid solution resulted in paler wood color compare with the untreated wood sample. Nitric acid solutions caused the color of the wood surface to turn into yellow brownish. The physical and mechanical properties (MOE, MOR, compression parallel to grain, hardness and density) of the oleoresin-removed keruing were slightly lower than the untreated (control) samples.
PENGARUH PELARUT ORGANIK DAN WAKTU PERKOLASI TERHADAP SIFAT OLEORESIN KULIT KAYU MANIS Wiyono, Bambang
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 8, No 6 (1991): Jurnal Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jphh.1991.8.6.219-222

Abstract

Tfl'is paper is to 1tudy the effect of organicsolvents and percolation time on oleoresinproperties of COllBia veru bark. The organic solvents used during the percolation process to extract the oleoreain consist of ethanol and acetone. Each extraction required percolation time,  consecutively 2, 3, and 4 hou'f'fl. The temperature of each procea  was milintained at 40° C.  The experiment  was conducted u1ing the factorial design, and the trend effect.  of percolation time  was 011Bea­ sed by  using polynomial orthogonal analysis.The ?  results indicated that  the  eaential  oil and cinnamaldehyde contents  extracted  with  ethano,l aolvent were both significantly higher than those using acetone solvent. The polynomial orthogonal analysis revealed that the incieasing percolation time was linearly correlated with an increase in oleoresin yield and tiie essential oil contents. As for the ethanol the increaaein percolation time tent to decrease the cinnamaldehyde only. After  the percolation proceBB, only the ethanol after solvent could be recovered by the redistillation proeese;  ?
SOSIALISASI DAN PELATIHAN E-LITIGASI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNGGUL TANGERANG SELATAN GUNA MENINGKATKAN PROFESINALISME DALAM RANGKA PENDAMPINGAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN MELALUI APLIKASI KOMPUTER Yanto, Oksidelfa; Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M.; Wiyono, Bambang; Gueci, Rizal S.
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 1 No. 2 (2020): ABDIMAS April 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i2.p1-9.y2020

Abstract

Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui AplikasiKomputer” adalah sebagai upaya pemenuhan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di LBH Unggul yang berdomisili kantor di Villa Pamulang Jl. Ismaya II Blok U 11 No 29 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 24 November 2019.Berdasarkan hal di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan atau tambahan pengetahuan mengenai sistem e-litigasidalam rangka mendukung penggunaan teknologi di Pengadilan merupakan suatu hal yang bermanfaat. sebagai wujud eksistensi Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan konstribusi besar kepada pengembangan dan penerapan ilmu kepada masyarakat.Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kreatif kritis dan analitis terkait penggunaan sistem elitigasidalam peradilan cepat untuk menghindari pungutan liar serta peluang korupsi yang mungkin terjadi di Pengadilan.Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperoleh adalah beberapa pengacara yang tergabung dalam LBH Unggul sudah mulai mendaftarkan akun e-courtnya dan menambah pengetahuan dalam penggunaan fitur-fitur dalam sistem e-court dan elitigation.Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta informasi berkaitan dengan cara penggunaan sistem e-litigation sebagai fasilitas berbasis teknologi dalam upaya pembayaran perkara serta birokrasi lainnya dengan basis online kepada pengacara di LBH agar dapat menyelesaikan kasus perkara lebih efisien dan cepat.Kata Kunci : Pengabdian, E-Litigation, Pengadilan, Teknologi
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK Wiyono, Bambang; K, Gregorius Hermawan; Arofa, Endi; Wulansari, Eka Martiana; Susanto, Susanto
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 1 No. 3 (2020): ABDIMAS Agustus 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i3.p42-47.y2020

Abstract

Harapan setiap keluarga adalah keharmonisan, akan tetapi tidak semua keluargamengalami hal tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu menjadiperbincangan hangat masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun, terutama setelahrancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkanmenjadi UU-RI no. 23 tahun 2004.Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi-materi tentang UndangUndang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT yang berlaku saat ini di dalamsistem hukum Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum secarakeseluruhan adalah kurangnya pemahaman dan wawasan tentang hukum dan perundangundangan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya tentang Undang-UndangPerlindungan Anak dan UndangUndang KDRT. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatanini adalah agar masyarakat khususnya yang ada dilokasi kegiatan dalam hal ini para kaderPKK dan petugas Posyandu di Tangerang Selatan mampu menyerap materi-materipengetahuan dan menyampaikan kepada masyarakat dilingkungannya.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS Darusman, Yoyon M.; Susanto, Susanto; Wiyono, Bambang; Iqbal, Muhamad; Bastianon, Bastianon
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 2 No. 2 (2021): ABDIMAS April 2021
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i2.p125-129.y2021

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Bimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
Perlindungan Hukum Yang Terdaftar Darusman, Yoyon M; Wiyono, Bambang; Bastianon, Bastianon; Bachtiar, Bachtiar; Susanto, Susanto; Pratama, Panduma Putra; Defruzer, Defruzer; Wahyono, Dhoni Presti; Susanti, Nova; Gunawan, Gunawan
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 3 No. 2 (2022): ABDIMAS April 2022
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v3i2.p62-66.y2022

Abstract

Keberadaan merek sangat penting untuk pelaku UMKM. Merek berfungsi sebagai identitas sebuah produk barang atau jasa. Lebih jauh lagi, merek juga dapat dilisensikan atau waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti. Merek juga dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga dan menambah pendapatan, karena merek itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang berbanding lurus dengan reputasi yang telah dibangun, Dengan melihat pada manfaat-manfaat sebagaimana disebutkan di atas, sudah sepatutnya setiap merek yang melekat pada barang/jasa didaftarkan. Namun, rendahnya pemahaman dan minimnya edukasi mengenai pendaftaran merek bagi masyarakat menjadi masalah utama yang menyebabkan masyarakat enggan melakukan pendaftaran merek. Padahal, legalitas dapat membuat bisnis lebih berkembang dan terhindar dari sengketa yang merugikan. Bahkan seringkali pelindungan terhadap kekayaan intelektual, khususnya merek, baru diurus setelah produk atau usaha yang dijalankan telah sukses atau menjadi terkenal. Prinsip tersebut tidak tepat karena berpotensi mengakibatkan nama, logo, atau produk yang dimiliki ditiru oleh orang lain dan menyebabkan bisnis kehilangan identitasnya. Solusi untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan mereknya adalah dengan melakukan sosialisasi hukum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, akademisi, penyedia layanan hukum, hingga masyarakat itu sendiri. Melalui keterlibatan berbagai pihak maka penyelesaian masalah hukum dapat teratasi. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Karawang. Tema yang diangkat adalah Sosialisasi Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek dan tata cara pendaftaran merek secara online. Tidak hanya mengangkat pendaftaran merek dari segi teknis, narasumber juga akan memaparkan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak, agar peserta memiliki pemahaman mengenai pendaftaran merek dari sisi substantif, sehingga mengurangi kemungkinan merek yang diajukan mengalami penolakan ataupun tidak dapat didaftar. Target peserta adalah pelaku usaha UMKM di wilayah Kabupaten Karawang. Dalam hal ini, dilakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi dan UKM setempat agar didapat target peserta yang sesuai.
Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M; Wiyono, Bambang; Iqbal, Muhammad; Benazir, Dyas Mulyani; Respati, Keti; Siagian, Erick Cristian Fabrian; Kadafi, T. Muamar; Saputro, Irawan; Meigi, Meigi
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 3 No. 2 (2022): ABDIMAS April 2022
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v3i2.p85-90.y2022

Abstract

Salah satu bentuk standarisasi hukum HKI adalah TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI. TRIPs Agreement juga mengadopsi konvensikonvensi di bidang HKI yaitu Paris Convention dan Berne Convention (dua konvensi utama di bidang copyright dan industrial property). Permasalahan yang sering muncul dalam dunia usaha adalah ketika terjadi sengketa antara dua pemegang hak merek dan indikasi geografis (IG), dimana pihak satu menganggap sebagai pemegang hak merek dan IG yang sah dengan bukti sertifikat atas merek dan sedangkan pihak yang lain beranggapan bahwa dialah pemegang hak merek IG yang sesungguhnya hanya saja belum mendaftarkan merek dan IG nya di Indonesia. Disinilah peran Negara dalam hal ini DJKI melindungi terhadap Kekayaan Intektual (KI) yang dimiliki oleh setiap pemilik atau pemegang KI yang sah. Untuk lebih mengetahui tentang merek Indikasi Geografis (IG) dan bagaimana perlindungan merek dan IG di Indonesia, Maka dalam hal ini baik pedoman maupun undang-undang yang dipakai harus benarbenar diterapkan dalam proses mendapatkan pengesahan merek dan IG dalam hal ini Sertifikat merek dan IG, sehingga dalam mengajukan merek dan IG seperti apa saja yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak menurut Pasal 20, Undang Undang Merek Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis.
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP ANAK DAN REMAJA SERTA AKIBAT HUKUM DAN TINDAK PIDANANYA (Studi Kasus di LPKA Kelas 1 Tangerang) Gunartin, Gunartin; Darusman, Yoyon M; Wiyono, Bambang; Nomi, Ade; Putra, Anggara Dwi; Saraswati, Asti; Pratama, Dimas Putra; Sutikno, Hasnan Habib; Dwi S, Muhammad Taufik; Arifin, Muhammad Wafatajul; Deliantika, Mutya; Darmawan, Rizwan; Mutia, Sheila; Rusdiantoro, Wahyu; Hulu, Yarman; Jayusman, Yuddy
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i2.20313

Abstract

Maraknya Narkoba dan obat-obatan terlarang banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa tergantung pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba saat ini telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan masyarakat khususnya anak-anak. Dengan masalah ini, seharusnya masyarakat senantiasa berpikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tujuan agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dapat mengetahui ancaman bahaya narkotika terutama bagi generasi muda sebagai generasi harapan penerus bangsa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti.Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Anak dan Remaja.
PEMBINAAN, PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (LPKA Kelas 1 Tangerang) Darusman, Yoyon M; Wiyono, Bambang; Susanto, Susanto; Mubarok, Achmad; Muhammad, Agung; Akhmadi, Andika Kharis; Saputro, Dian Yusuf Ponco; Majid, Ghifari Ridhaimaduddin; Susanti, Hanne Puspita Berliane; Arifin, Muhammad Wafatajul; Oktaviandi, Okki; Yunita, Rahma; Widodo, Wahono; Yanuary, Yoga Ars
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i2.20323

Abstract

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti.Kata Kunci: Anak, Pembinaan, Pembimbingan, Pendampingan dan SPPA