Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENGARUH SENAM DISMENORE TERHADAP PENURUNAN NYERI DISMENORE PADA SANTRIWATI Aprilia Pratiwi; Yuni Sulistiawatia; Desi Kumalasari; Fitriana
Jurnal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH) Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH)
Publisher : Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30604/jaman.v3i2.579

Abstract

Dismenorhea adalah nyeri selama menstruasi yang disebabkan adanya jumlah prostaglandin F2α yang berlebihan pada darah menstruasi, yang merangsang hiperaktivitas uterus dan terjadinya kejang otot uterus. Di Provinsi Lampung didapatkan 1,07% - 1,31% dari jumlah penderita nyeri menstruasi datang kebagian kebidanan. Pengobatan dismenorea secara farmakologi dapat dengan cara mengkonsumsi obat-obatan analgesik. Pengobatan non-farmakologi yang sering digunakan yaitu pemberian obat herbal, pemberian suplemen seperti vitamin E, akupuntur, hipnoterapi, relaksasi dan olahraga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam dismenore terhadap penurunan nyeri dismenore pada santriwati di MTS Ponpes Pembangunan Bustanul Ulum Desa Jaya Sakti tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan quasy experiment dan pendekatan Posttest Only Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah santriwati MTS Ponpes Pembangunan Bustanul Ulum Desa Jaya Sakti yang mengalami dismenorea dengan jumlah 32 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari 16 orang kelompok eksperimen dan 16 orang kelompok kontrol. Teknik sampling yang digunakan yaitu total sampling. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat (independent sample t-test). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata- rata tingkat nyeri dismenore setelah dilakukan senam dismenore adalah 1,94 dan rata-rata tingkat nyeri dismenore tanpa dilakukan senam dismenore adalah 5,19. Sedangkan hasil analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh senam dismenore terhadap penurunan nyeri dismenore pada santriwati di MTS Ponpes Pembangunan Bustanul Ulum Desa Jaya Sakti tahun 2021 dengan p value 0,035. Saran santriwati dapat melakukan senam dismenore untuk dapat mempermudah remaja putri yang mengalami nyeri dismenore dalam mengurangi nyeri.
PENGARUH PROMOSI KESEHATAN TENTANG MKJP TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN BIDAN TAHUN 2021 Siti Rohani; Rini Wahyuni; Desi Kumalasari
Jurnal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH)
Publisher : Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.538 KB)

Abstract

Salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam melayani masyarakat adalah bidan. Bidan berperan penting dalam Kesehatan KIA dan kesehatan masyarakat. Pengembangan berbagai strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan pelayanan MKJP yaitu dengan memebrikan layanan prmosi dan konseling kesehatan. Jumlah peserta KB baru menurut World Health Organization (WHO) sejak pada tahun 2017 sebanyak 533.067 ribu juta orang, peserta KB baru lebih banyak yang memilih Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (Non MKJP) yaitu sebesar 81,83%. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh promosi kesehatan tentang MKJP terhadap peningkatan pengetahuan bidan tahun 2021. Desain yang digunakan adalah kuantitaif dengan pendekatan crossectional. Sampel 24 bidan yang ada di puskesmas Way Nipah Kabupaten Tanggamus. Teknik pengambilan sampel dengan Total Sampling. Pengumpulan data menggunakan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach). Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah univariat dengan distribusi frekuensi, bivariate dengan chi square. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden mempunyai usia reproduksi sehat (20-35 tahun) yaitu (62,5%), dan sebagian besar responden pendidikan D 3 yang berjumlah 17 responden (70,8%). Hasil uji statistik ada pengaruh promosi kesehatan tentang MKJP terdapa peningkatan pengethuan bidan (pvalue=0,000). Berdasarkan hal tersebut maka, perlunya peningkatan komunikasi dan penyediaan informasi dari tatanan pelayanan puskesmas dan memberikan pelatihan kepada bidan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bidan serta dapat memberikan keterampilan bidan dalam pemasangan MKJP.
Ideal Concepts Implementation of Good Governance in the Land Registration Process by PPAT Based Justice Value Desi Kumalasari; Edith Ratna
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6131

Abstract

The administration of government based on the principles of good governance is the basis for formulating and implementing democratic state policies. Good governance is a conception of the administration of a clean, democratic and effective government by the ideals of the formation of civil society. Good governance is closely related to the contribution, empowerment and balance between the three pillars: the government, the private sector and the community. By understanding the things mentioned above, it is important to discuss the formulation of the implementation of good governance in the context of implementing land registration by PPAT as one of the parties who has the authority to carry out land registration, especially the maintenance of land data so that it can provide better services to the community. The results of the study indicate that the implementation of Good Governance in the Land Registration process by PPAT is based on the Value of Justice, then the principles of good governance should be enforced in various important government institutions. These principles include: Community participation, upholding the rule of law, transparency, care and stakeholders, -oriented, equality, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision, so that what Indonesia desires becomes a country and good governance can be realized, and the disappearance of factors Political interests, KKN, unfair justice, working outside the authority, and lack of integrity and transparency are some of the problems that make good governance still not achieved.
HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN MENOPOUSE PREMATURE PADA IBU DI DESA TUNGGUL PAWENANG KECAMATAN ADILUWIH KABUPAPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 Desi Kumalasari; Rahmi Khalida; Wiwi Febriani
Jurnal Gizi Aisyah Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Gizi Aisyah
Publisher : Journal Aisyah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.856 KB)

Abstract

World Health Organitation (WHO) menjelaskan setiap tahunnya diperkirakan 25 juta perempuan di seluruh dunia akan memasuki masa menopause. Status gizi juga dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya kejadian menopause Wanita dengan status gizi yang buruk kemungkinan dapat mengalami menopause dini yaitu menopause yang terjadi di bawah usia 50 tahun biasanya pada usia 35-40 tahun. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian menopause premature pada ibu di desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu tahun 2018. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang berusia 35-40 tahun di desa Tunggul Pawenang sebanyak 125 orang dan diambil sampel sebanyak 95 orang. Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian diperolehkejadian menopause premature di desa Tunggul Pawenang sebesar 32 orang (37,7%), dan ibu yang memiliki status gizi kurang sebesar 39 orang (41,1%). Ada hubungan kepatuhan mengkonsumsi tablet besi (Fe) dengan kadar Hb pada ibu hamil di Puskesmas Karya Penggawa Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016. Hasil uji statistic chi square didapat nilai p value = 0,001 dan OR OR didapat sebesar 4,773. Kesimpulan dan saran : Hasil penelitian dapat disimpulkan Ada hubungan status gizi dengan kejadian menopause premature pada ibu tahun di desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu tahun 2018. Bagi seluruh ibu di desa Tunggul Pawenang diharapkan lebih banyak mencari informasi mengenai penanganan menopouse dan memenuhi kebutuhan gizi dengan cara bertanya kepada petugas kesehatan atau mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh petugas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi balita di Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Jenis penelitian analitik dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai balita usia 1-5 di Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 1272 orang, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 93 orang. Analisis dalam penelitian menggunakan uji Univariat, Bivariat menggunakan Chi square. Hasil penelitian menunjukkan distribusi frekuensi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga sebagian besar <3 anggota (52,7%), berdasarkan pendapatan keluarga ≥1.900.000/bulan (58,1%), pengetahuan kategori baik (51,6%) dan berdasarkan status gizi balita sebagian besar dalam kategori gizi baik (74,2%). Pada analisis variabel yang berhubungan dengan status gizi balita meliputi jumlah anggota keluarga (p-value= 0,049 <a 0,05; OR: 2,929), pendapatan keluarga (p-value= 0,033 <a 0,05; OR: 3,125), dan pengetahuan (p-value= 0,005 <a 0,05; OR: 4,667). Kesimpulan dari penelitian ini, sebagian besar status gizi balita masih kategori baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar status gizi anak balita sesuai dengan perkembangan mental dan emosional. kepada ibu balita agar terus meningkatkan pengetahuan tentang gizi anak balita melalui posyandu dan tempat pelayanan kesehatan serta sumber informasi lain.
The Relationship Between Health Belief Model (HBM) And Female Adolescents' Compliance In Consuming Fe Tablets In The Working Area Of Uptd Padang Cermin Health Center, Pesawaran District, 2024 Ririn Eka Yuliani; Desi Kumalasari; Nopi Anggista; Riona Sanjaya
Jurnal EduHealth Vol. 15 No. 04 (2024): Jurnal EduHealt (inpres), Year 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The nutritional problem often experienced by female adolescents is iron deficiency, making adolescent girls during puberty at high risk of iron deficiency anemia. The anemia prevention efforts carried out so far by health workers at Padang Cermin Health Center is the provision of Fe tablets targeting female adolescents aged 12-18 years. Although Fe tablets have been provided, the results of Hb screening in 2023 showed 26.2% with an average Hb level of 9.8 g/dl, categorized as anemic. The research objective was to determine the relationship between HBM and female adolescents' compliance in consuming Fe tablets. This is a quantitative research, with an analytical research design using a cross-sectional approach. The research was conducted from August 1-30, 2024, at 6 adolescent Integrated Service Posts in the working area of UPTD Padang Cermin Health Center. The population consisted of all female adolescents aged 12-18 years totaling 346 people, with a sample size of 78 people. The sampling technique used was stratified random sampling. Data analysis used the chi-square test. The research results showed that the frequency distribution of female adolescents' HBM was higher in the poor category at 51 people (65.4%), and the frequency distribution of female adolescents' compliance in consuming Fe tablets was higher in the non-compliant category at 48 people (61.5%). Chi-square test results showed there is a relationship between HBM and female adolescents' compliance in consuming Fe tablets (p-value = 0.012 < 0.05). Health workers should be more active in socializing key messages that anemia can be controlled if compliant in consuming Fe tablets regularly, which can be disseminated through social media channels, school counseling, or adolescent integrated service posts using fun game methods to make socialization more attractive according to adolescent characteristics.
Bagaimana Mencegah Anemia Pada Remaja Dan Wanita Usia Subur ?: Literature Review Vivian Nanny Lia Dewi; Desi Kumalasari; Violita Siska Mutiara; Nadya Dwita Fatma Sari
Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia Vol. 2 No. 8 (2023)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anemia merupakan suatu keadaan dimana jumlah hemoglobin (Hb) dalam darah berada dibawah normal. Remaja putri berisiko mengalami anemia defisiensi besi. Di Indonesia, prevalensi anemia pada remaja putri usia 13-18 tahun sebesar 23%, sedangkan prevalensi anemia pada remaja putra sebesar 17%. Sehingga diperlukan intervensi sebagai upaya pencegahan anemia pada remaja putri (rematri) dan wanita usia subur (WUS). Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui upaya pencegahan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur. Metode Penelitian: penelitian ini menggunakan metode Tinjauan Pustaka dengan menelusuri database Perpustakaan Nasional RI, Pubmed, Scopus dan Google Scholar tahun 2012-2022 dengan kata kunci Remaja, Wanita Usia Subur (WUS), Pencegahan Anemia. Hasil: Berdasarkan hasil review terhadap 7 jurnal ditemukan bahwa upaya pencegahan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan tablet suplemen darah (TTD) dan intervensi perubahan perilaku yang dimulai dari memberikan pedoman pengelolaan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan pendidikan (KIE). Kesimpulan: pemberian Tablet Suplemen Darah (TTD) dan intervensi perubahan perilaku mulai dari pemberian pedoman penatalaksanaan serta pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dapat menjadi upaya pencegahan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur.
Proliferation of Policies on Notarial Supervisory Institutions Based on Justice Akbar, Adi; Desi Kumalasari; Rizal Alamsyah Hadi Saputra; Yekti Mahardika; Uktamjon Zarifjon ugli Tukhtaev
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i3.789

Abstract

The current regulatory framework governing notarial responsibility demonstrates normative inconsistency and insufficient grounding in principles of justice, particularly in fraud-related cases; meanwhile, law enforcement practices continue to impose disproportionate legal liability on notaries. This study examines the principle of justice in assessing the legal responsibility of notaries in the execution of authentic deeds, especially in cases involving allegations of malicious intent (mens rea). It further analyzes deficiencies within the existing regulatory framework and proposes a reconstruction of justice-based regulation to ensure balanced legal protection for both notaries and deed signatories. The study adopts a constructivist paradigm with a sociological juridical approach, supported by doctrinal analysis and theoretical review. It employs a descriptive-analytical research design and is grounded in theories of justice, legal system functionality, and progressive law. The findings demonstrate, first, significant normative disharmony between Article 1 Number 6 and Articles 66A and 67 of the Notary Law, particularly concerning overlapping authority between the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council, which creates institutional ambiguity in supervision and guidance. Second, these regulatory inconsistencies lead to procedural neglect in law enforcement practice and generate legal uncertainty for notaries, particularly during investigation and prosecution processes. Third, the study proposes regulatory reconstruction through amendments to Articles 15, 16, and 17 to strengthen justice-oriented legal protection while maintaining professional accountability. This reconstruction is essential to ensure legal certainty, institutional coherence, professional independence, and balanced protection for all parties.