Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH Aris Maulida Monkuba; Kusworo; Yudi Rusfiana
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sesuai dengan peraturan tersebut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan menggunakan program PATEN dalam hal pelayanan publiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III dan analisis SWOT serta litmus test. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis reduksi data, displai data dan verification. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan belum dapat implementasikan dengan baik karena 1) masih kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan paten terlihat belum semua masyarakat mendapatkan sosialisasi 2) kurangnya kompetensi sumber daya dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti pelatihan 3) kurangnya sarana dan prasarana dan pada aspek struktur birokrasi sudah dapat dikatakan baik dilihat adanya SOP dan Fragmentasi yang jelas. Kemudian terdapat beberapa faktor internal yang memengaruhi implementasi kebijakan PATEN di kecamatan Kluet Utara, yaituperaturan, komitmen, koordinasi, sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya aparatur dan beberapa faktor eksternal, yaitu dukungan dan kerja sama, partisipasi dan kerja sama, partisipasi kepala desa, perkembangan teknologi dan informasi. kemudian terdapat beberapa usulan strategi berdasarkan analisis SWOT dan litmus test antara lain: 1) meningkatkan komitmen Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan PATEN, 2)mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas PATEN, 3) meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, serta 4) melaksanakan program jemput bola untuk mengatasi permasalahan jauhnya letak pusat pemerintahan Kecamatan Kluet Utara dari beberapa desa.

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU Muflihun Waliulu; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapannya, serta mengetahui solusi apa yang diberikan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place,dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku belum efektif. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori efektivitas menurut Makmur, masih ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan, yaitu kemampuan adaptasi, belum adanya aturan khusus yang mengatur, dan kurangnya saran dan prasarana. Oleh karena itu, untuk mengatasi faktor penghambat penerapan E-kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur beberapa solusi yang dilaksanakan, yaitu penunjukan admin E-kinerja, aturan khusus terkait E-kinerja, dan pembaharuan E-kinerja berbasis androiddan IOS sehingga proses penerapan E-kinerja dapat berjalan efektif.

PEMBERDAYAAN REMAJA PUTRUS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN DI BIDANG OTOMOTIF DI PANTI SOSIAL HITI-HITI HALA-HALA PROVINSI MALUKU Alifia Pinning; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemberdayaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala. Melalui pendidikan setiap individu yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan remaja putus sekolah di Provinsi Maluku ditangani langsung oleh dinas sosial Provinsi Maluku melalui Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala dengan kegiatan pelatihan kepada remaja putus sekolah sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan di bidang otomotif. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan remaja di Indonesia mengalami putus sekolah, namun dapat dipastikan faktor utama penyebab terjadinya remaja putus sekolah adalah faktor Ekonomi keluarga. Teori 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan) dari Suharto (2014: 67-68) digunakan sebagai alat penganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data penelitian melalui wawancara dan observasi, serta tinjauan dari beberapa dokumen dan literatur dan dilanjutkan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan remaja putus sekolah dalam meningkatkan keterampilan di bidang otomotif di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala Provinsi Maluku telah terlaksana cukup optimal. Hal ini tampak pada aspek: (1) Pemungkinan, memberdayakan remaja putus sekolah dengan baik melalui program-program yang telah disediakan; (2) Penguatan, kegiatan yang dilakukan Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala sangat berguna untuk remaja putus sekolah dan masyarakat di sekitarnya; (3) Perlindungan, berupaya untuk melindungi remaja putus sekolah dari kejahatan-kejahatan yang dapat mereka lakukan dengan cara pendekatan kemudian mengenalkan kegiatan yang ada di Panti Sosial; (4) Penyokongan, menyosialisasikan mengenai pelatihan yang mereka jalani dengan tujuan remaja putus sekolah lainnya dapat mengikuti pelatihan; (5) Pemeliharaan, melaksanakan monitoring ke setiap kabupaten/kota untuk melihat sejauh mana perkembangan remaja putus sekolah di bidang otomotif.

PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT (Studi pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa ... Lu’luatu Zakiyah; Khasan Effendy; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Retribusi IMB akan mencapai target dengan baik apabila pengelolaannya dijalankan dengan baik pula. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kecamatan Jatinangor ditetapkan sebagai 42 Visioner Vol. 13 \ No. 1\ April 2021: 41–58 Kawasan Strategis Provinsi seharusnya dapat menunjukkan peningkatan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun hal ini tidak sejalan dengan fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah dilaksanakan, mengetahui dan menganalisis kendalakendala yang ditemui dalam pelaksanaannya serta mengetahui dan menganalisis strategi atau konsep ideal yang tepat dalam pengelolaan Retribusi IMB. Teori yang digunakan adalah teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2008) yaitu fungsi manajemen: (1) Planning (Perencanaan), (2) Organizing (pengorganisasian), (3) Commanding (Pengarahan), (4) Coordinating (Pengoordinasian), (5) Controlling (Pengawasan). Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DPMPTSP dalam pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum optimal, karena ditemukannya ketidaksiapan masyarakat akan penerapan sistem pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online. Selain itu pun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah minim yang menyebabkan mengapa target realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam tiga tahun ke belakang selalu menurun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa strategi dalam Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu: Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan serta Meningkatkan Pengawasan. Memanfaatkanmedia informasi yang baik untuk meningkatkan jumlah wajib IMB. Memanfaatkan wilayah, karena sebagai Kawasan Strategis Pendidikan dalam meningkatkan pembangunan daerah. Serta meningkatkan sosialisasi agar masyarakat patuh dan wajib IMB.

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA Peter Joharry Matakena; Kusworo; Udaya Madjid
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, kemudian menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi dan selanjutnya merumuskan strategi yang tepat digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai. Metodologi penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan model konseptual atau model berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis dan model konseptual tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberi penjelasan secara deskriptif berdasarkan analisis SWOT dan diuji menggunakan Litmus Test. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam mengelola barang milik daerah masih belum memadai baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sebagai suatu fungsi manajemen menurut George Richard Terry. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai adalah karena kurangnya pemahaman entitas dalam pengelolaan barang milik daerah, sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menyulitkan (pemalangan dan hak ulayat) pengelolaan barang milik daerah, keterbatasan anggaran dan kurangnya sarana prasarana yang tersedia dalam pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, Asumsi Peneliti terkait pemecahan masalah dan strategi yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai, yaitu dengan melakukan penempatan tenaga kerja sesuai basis dan kemampuan the right man on the right place, melakukan kaderisasi dan peningkatan kualitas ASN dalam pengelolaan barang milik daerah dan melakukan pendekatan persuasif kekeluargaan dengan masyarakat dalam upaya penguatan aturan serta kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai.

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DODOL KENTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA LUBUKNAGODANG KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Irma Anitia Dinita; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kabupaten Kerinci. Pemberdayaan UMKM dilakukan di Desa Lubuknagodang sebagai sentra produksi Dodol Kentang yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaannya serta menganalisis dan menyusun tindak lanjut yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM Dodol Kentang agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang. Teori yang digunakan adalah teori Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pranarka dan Prijono (1996), yaitu Fase Pemberdayaan: (1) Fase Inisial (2) Fase Partisipatoris, (3) Fase Emansipatoris. Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci belum optimal, karena ditemukannya beberapa faktor penghambat, yaitu Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemberian Diklat yang tidak merata, Pemasaran produk yang masih sederhana dan terbatas di sekitar tempat produksi. Selain itu, alat-alat pembuat Dodol Kentang yang masih manual dan sederhana, serta kualitas SDM yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya inovasi terhadap produk UMKM Dodol Kentang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran dalam Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Lubuknagodang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci hendaknya mengalokasikan anggaran yang lebih banyak, Pelaksanaan monitoring atas pengembangan Dodol Kentang baik pada aspek inovasi produk maupun pemasarannya, memberikan pelatihan administrasi keuangan untuk menunjang perkembangan UMKM Dodol Kentang. Memanfaatkan media informasi yang baik untuk mempromosikan produk Dodol Kentang, serta Membuat Peraturan mengenai Dodol Kentang sebagai wujud perlindungan atas produk lokal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Edo Pradipta Mahadika; Kusworo; Ondo Riyani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara yang dinilai belum mampu mendongkrak pendapatan desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis menggunakan analisis SWOTunt uk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal dalam Implementasi BUMDes, sehingga dihasilkan SO, WO, ST dan WT. Isu strategis yang diperoleh selanjutnya menggunakan Litmus Test untuk memperoleh alternatif strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes belum mampu meningkatkan perekonomian desa di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara disebabkan kejelasan komunikasi masih kurang sinergi antara pemerintah desa dengan BUMDes dan masyarakat serta masih kurang konsistennya memberikan informasi tentang pengelolaan BUMDes. Sumber Daya kebijakan pelaksana pengelolaan BUMDes di Kecamatan Jepara memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan dari segi jumlahnya masih kurang. Disposisi/sikap kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Jepara telah direspons oleh stakeholders pelaksana berupa dukungan peraturan, bantuan modal dan pembinaan serta status dasar menjadi tumbuh. Struktur Birokrasi telah terbentuk struktur organisasi BUMDes di masing-masing desa serta adanya pembagian tugas para pelaksana pengelola dengan mengacu pada peraturan Bupati Jepara No. 18 Tahun 2018. Langkah paling strategis yang diperoleh adalah melalui optimalisasi potensi ekonomi desa, sehingga tidak hanya pada usaha simpan pinjam. BUMDes di Kecamatan Jepara dan perlu melakukan sosialisasi lebih insentif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui program Badan Usaha Milik Desa. Masyarakat di Kecamatan Jepara harus memiliki sikap keterbukaan terhadap adanya program kegiatan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Jepara.

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Beni Muldani; Khasan Effendi; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan dan iklim organisasi yang belum optimal dalam menghasilkan kinerja pegawai, situasi dan kondisi pegawai yang berada pada zona nyaman, adanya posisi pimpinan yang ganda antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Sekretariat DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang berdasarkan golongan yang diambil dari jumlah populasi sebanyak 147 orang PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja menunjukkan hasil positif sebesar 0,306, pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja menunjukkan hasil negatif sebesar 0,301, pengaruh kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja menunjukkan hasil positif sebesar 0,629.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GOTONG ROYONG DI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATRA SELATAN Galih Andawisa; Kusworo; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kesadaran masyarakat akan lingkungan di Kota Palembang selama dua tahun terakhir mengakibatkan kurang maksimal fungsionalisasi sungai. Berangkat dari fenomena ini, Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Palembang No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Kecamatan, Mandiri dan RT/RW. Selama 5 tahun terakhir, peraturan tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun untuk memaksimalkan gotong royong di tengah masyarakat. Ditemui kendala seperti kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan, sedikitnya sosialisasi yang diterima masyarakat, dan kendala lain. Untuk itu, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Kebijakan Program Gotong Royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dengan berdasar pada teori Syukur. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori utama Syukur yang dilihat dari empat dimensi yaitu Lingkungan, Target Group, Program, Unsur Pelaksana. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan terkait pelaksanaan program gotong royong namun belum optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yakni dana/anggaran yang disediakan khusus dari APBD dan FKPD Kota Palembang yang turun langsung dalam pelaksanaan gotong-royong, Selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong, masih kurangnya kedisiplinan aparat pemerintah, dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Aswir Pratama; Kusworo; Bayi Priyono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Ternate, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk pengembangan pariwisata di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan teori dari Oka A. Yoeti terkait pengembangan pariwisata serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terlaksana secara optimal. Adanya pengembangan pariwisata serta kontribusinya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi belum mampu mencapai target. Selain itu minimnya atraksi, sarana dan prasarana, yang menyebabkan kurangnya daya tarik pada objek wisata yang dikelola oleh pemerintah. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: Mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata yang dikelola pemerintah, mengupayakan legalitas area publik atau objek wisata baru untuk dikelola oleh pemerintah daerah.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search