Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAQASIDI Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Syaibatul Hamdi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.623 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i1.603

Abstract

Penelitian ini membahas tentang restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum pidana Islam. Anak sebagai bagaian dari subjek hukum sekaligus kelompok rentan dalam setiap penyelesaian hukum yang mereka alami, sehingga tulisan ini ingin melihat implementasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis pengumpulan datanya menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif. Dari penelitian yang telah dilakuakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dalam hukum posistif di Indonesia, restoratif justice dikenal sebagai upaya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Kedua, dalam hukum pidana Islam, kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebut diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.
Public Perceptions of Eigenrichting's Actions in the Khalwat Case Syaibatul Hamdi; Jalaluddin Jalaluddin; Rizki Syahputra; M. Rezki Andhika
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 10 No 2 (2025): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/almabhats.v10i2.6646

Abstract

The phenomenon of "eigenrichting," which refers to actions taken by individuals or groups outside of legal cedures to punish those perceived as criminals, is a significant concern in many societies. Normatively, eigenrichting is not justified and is against the law, as stipulated in Article 170 of the Indonesian Criminal Code concerning violence. This study aims to explore the factors leading to eigenrichting actions, particularly in cases of khalwat (close proximity between members of the opposite sex who are not married) in West Aceh. Employing a qualitative research methodology, specifically empirical legal research, this study examines both legal provisions and their application within the community. The results reveal that eigenrichting actions in West Aceh are primarily driven by five factors: (1) public distrust in law enforcement, (2) insufficient religious knowledge, (3) lack of legal understanding, (4) emotional responses, and (5) spontaneous community reactions. These factors contribute to varied public perceptions of eigenrichting actions against khalwat perpetrators. The study suggests that the community should be encouraged to report such incidents to authorities to prevent extrajudicial actions.
Co-Authors Iskandar Jalaluddin M. Ikhwan M. Rezki Andhika Rizki Syahputra