Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Terorisme Di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Poso) Anwar Amir Daeng Sirua; Mas Agus Priyambodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.45 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2946

Abstract

AbstrakKelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso melakukan aksi teror penembakan dan pembunuhan Polisi dan warga sipil pada 8 Agustus 2020 serta pembunuhan di Dusun Lima Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 20 November 2020. Kelompok ini juga membantai satu keluarga petani kopi di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso pada tanggal 11 Mei 2021. Banyaknya peristiwa pembunuhan yang terjadi menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kebijakan Pemerintah dalam penanganan terorisme di Kabupaten Poso.Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, terorisme wilayah Indonesia bagian timur AbstractThe East Indonesia Mujahidin Group (MIT) in Poso carried out a terrorist act of shooting and killing police and civilians on August 8, 2020 and killings in Lima Lewonu Hamlet, Lemban Tongoa Village, Palolo District, Sigi Regency, Central Sulawesi on November 20, 2020. This group also massacred a family of coffee farmers in Kalimago Village, East Lore District, Poso Regency on May 11, 2021. The number of murders that occurred raises the question of how the Government's policy in handling terrorism in Poso Regency is.Keywords: Government policy, terrorism in eastern Indonesia
Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Muhammad Anthony Aldriano; Mas Agus Priyambodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.401 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2947

Abstract

AbstrakFakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga cyber crime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana.Kata Kunci: Cyber crime, hukum pidana AbstractLegal facts as they exist today, the impact The development of science and technology that has been misused as a means of crime is very important to anticipate what is the legal policy, so that cyber crime that occurs can be efforts to overcome them are carried out with criminal law, including in this case it is about the proof system. Said to be very important because in criminal law enforcement the basic justification A person can be said to be guilty or not committing a crime.Keywords: Cyber crime, criminal law
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELANGGAR HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DI ATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA Rizky Purnomo Aji; Mas Agus Priyambodo
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.621

Abstract

Road traffic problems that arise today, especially traffic violations and incidents of traffic accidents, tend to continue to increase which in turn will cause anxiety for road users. Drivers' unlawful acts cause many losses to other parties, so it is only natural that the injured party demands the driver's responsibility to compensate for the loss. This will not cause many problems if the driver is also the owner of his own motorized vehicle. However, in general, drivers of public vehicles such as public transport buses, only have the status of tenants or workers who are in a financial situation unable to pay compensation. So it is not uncommon for the fulfillment of their responsibility to pay compensation not to be commensurate with the losses that have been caused. A driver who commits an unlawful act causing a traffic accident which results in a loss to the victim must compensate for the loss that has committed an unlawful act and causes a loss, then he is obliged to compensate for that loss.
PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim) Hanief Widiantoro; Mas Agus Priyambodo
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8204

Abstract

Tindak Penipuan dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dan hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. 3) Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain: upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan.
TELAAH PASAL 338 -340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik) Gilang Herdila Wiratama; Mas Agus Priyambodo; Fatimah Ratna Wijayanthi
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 2 No 3 (2023): Juli
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v2i3.4725

Abstract

Some time ago, 22-year-old Angelina Natania, a University of Surabaya (Ubaya) student, became the victim of a murder. He was allegedly killed by Rochmat Bagus Apriyatna, who was his music tutor. However, there are other allegations that the perpetrator tried to control the victim's property. The victim's parents, Mr Bambang, said that the perpetrator deliberately approached his daughter to control his property. This allegation is based on the case of the loss of the vehicle registration certificate (STNK) for the victim's Xpander car. The formulation of the problem is as follows: How to study Article 338 of the Criminal Code and Article 340 regarding the determination of the offense of Murder in the Criminal Code? How can the judge decide on Article 340 of the Criminal Code regarding the offense of premeditated murder in the murder case of a University of Surabaya student? The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research obtained from literature studies, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature and other reference materials related to the Crime of Premeditated Murder.
Catatan Hukum (Anotasi) Putusan Kasus Korupsi KTP Elektronik Bayu Utomo; Mas Agus Priyambodo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 1: Desember 2022
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v2i1.1177

Abstract

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga akibatnya merugikan keuangan negara dan dapat pula menghambat pembangunan nasional maupun daerah. Saat ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan sebuah kejahatan biasa (ordinary crimes), namun telah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes). Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta korupsi masih marak terjadi seperti contoh kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto.