Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika Humaniorum Journal PESHUM
Hendra Wahanu Prabandani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN GENERASI MILENIAL TERHADAP ANCAMAN NARASI TERORISME: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Vandy Agus Irwanto; Hendra Wahanu Prabandani
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8203

Abstract

Remaja  sebagai  masa  peralihan  yaitu  sudah  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  kanak-kanak,  namun  ia  masih  belum  cukup  matang  untuk  dapat  dikatakan  dewasa.  Sehingga mudah  terprovokasi  dan  dipengaruhi  berbagai  isu  yang  disebarkan  melalui  media  sosial. Media sosial menjadi sarana masifnya kelompok radikal melakukan propanganda. Target utama penyebaran paham radikal dan rekrutmen itu adalah generasi milenial yaitu remaja. Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi  milenial  mudah  terpapar  radikalisme, karena mereka dalam proses pencarianjati diri, sehingga akan sangat mudah terpengaruh dengan apa yang milenial baca. Karena milenial begitu  akrab  dengan  dunia  medial  sosial  yang  menyajikan  berbagai informasi secara instan dan Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dan BNPT dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya.
Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Muhammad Khoerul Umam; Fakhris Lutfianto Hapsoro; Hendra Wahanu Prabandani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v2i4.2113

Abstract

Ancaman terbesar bagi sebuah keadulatan negara Indonesia adalah adanya gerakan terorisme. Perkembangannya yang begitu intens dan militan membuat penanganannya juga harus ekstra. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran BNPT dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasi penelitian menjelaskan bahwa BNPT memiliki dua strategi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu strategi deradikalisasi dan strategi kontra radikalisasi. Selain itu, BNPT juga diperkuat oleh Negara melalui kenaian level organisasinya menjadi Badan Setingkat Kementerian agar bisa membuat keputusan politik ketika harus melakukan sinergi dengan lembaga lain seperti TNI atau Polri. Adapun tantangan BNPT dalam menjalankan program penanggulangan tindak pidana terorisme ditimbulkan dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, kelembagaan BNPT belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang dan hanya sebatas Peraturan Presiden sehingga eksistensinya dapat kapan saja diputus sesuai keinginan Presiden. Sedangkan dari sisi eksternal, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhada kejahatan terorisme yang masih dianggap hanya musuh Pemerintah saja, mengakibatkan sulit dalam memberantas terorisme sampai ke akarnya karena kurangnya partisipan dari masyarakat.
Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap Hendra Wahanu Prabandani; Muhammad Rafliyo Reza Alwityas; Ichwan Setiawan; Robby Tejamukti
HUMANIORUM Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The criminal justice system has a crucial responsibility in conducting thorough investigations with an emphasis on gathering strong evidence and facts to determine the guilt of individuals in criminal cases and ensure that the convict is given the due rights. The criminal justice process in Indonesia begins with the investigation stage, which involves a series of investigative actions to uncover criminal acts. Investigators can make arrests if there is sufficient initial evidence. However, it is important to understand that the power of arrest must be regulated by law and must not be abused. This research adopts a qualitative approach with a focus on normative law. Data was collected through documents, interviews and observations. The aim of this research is to evaluate the legal structure, basic principles, related regulations, and their application in real situations. The research results show that arrest is an action that involves temporarily detaining a suspect or defendant if there is sufficient evidence for the purposes of investigation and prosecution. Wrongful arrests can occur due to individual identification errors. Wrongful arrest reflects weaknesses in the legal system and can harm wrongly arrested individuals. Victims of wrongful arrest have the right to compensation and rehabilitation in accordance with applicable law.
Co-Authors Hapsoro, Fakhris Lutfianto Ichwan Setiawan Muhammad Khoerul Umam Muhammad Rafliyo Reza Alwityas Robby Tejamukti Vandy Agus Irwanto