Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Hukum dan Keadilan Ipso Jure
Aca Surya Putra Zai
Universitas Nias Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAS TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Aca Surya Putra Zai; Alvi Syahrin; Muhammad Hamdan; Muhammad Ekaputra
USU LAW JOURNAL Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.966 KB)

Abstract

ABSTRACT Based on the results of this study, it can be seen that the criminal responsibility of the director as an individual for the crime of environmental destruction occurred during the director has the authority to prevent the occurrence of violations or to improve the situation. Whereas the criminal liability of the director representing the organs of a limited liability company for criminal acts of environmental destruction can be identified under the Responsible Corporate Officer Doctrine (RCO) and Strict Liability, since due to his position within the company has an obligation to take action to ensure that such violations will not occur as regulated in Article 116 and Article 117 UUPPLH. The development of the direction of criminal liability in the future in the case of criminal acts of environmental destruction has been terminated with the issuance of Perma No.13 of 2016 on the Procedures of Handling Criminal Acts by the Corporations. This regulation provides the basis for law enforcement officials, in the handling of criminal cases involving the perpetrators of corporations and / or corporate directors / administrators.   Keywords: Accountability of Director,  Limited Liability Company (PT), Crime, Environmental Degradation
Hukum Adat Kekerabatan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Aca Surya Putra Zai
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum adat kekerabatan di indonesia dalam perspektif hukum keluarga islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian teknik kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat kekerabatan sebelumnya tentang pertalian darah, berdasarkan pertalian darah (sekuturanan), pertalian perkawinan dan pertalian adat. Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewajiban dalam kemasyarakatan hukum adatnya. Pertalian darah meliputi anak, orang tua, kerabat, Pertalian perkawinan meliputi suami dan istri. Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama membahas tentang hubungan hukum antara "anak angkat", termasuk juga anak tiri, anak asuh atau anak akuan.
Analisis Penerapan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020) Aca Surya Putra Zai
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5455

Abstract

Untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara adil, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan batasan tertentu pada kewenangan Kepala Daerah yang berkuasa ataupun Petahana, salah satunya adalahlarangan Kepala Daerah dan/atau Petahana melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhitung 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah sampai pada akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. Esensi dari larangan tersebut ternyata seringkali terabaikan. Penulis merasa penting membahas penelitian ini, guna memahami ruang lingkup tentang penerapan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimanaselain sanksi pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon (bagi petahana), pelanggaran larangan ini juga memiliki sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 190.Salah satu kasus yaituketika Bupati Nias Barat melakukan pelantikan sejumlah pejabat Sekretariat Daerah oleh Bupati Nias Barat tanggal 14 Juli 2020, dimana berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat terdapat beberapa rotasi atau mutasi jabatan, sedangkan tahapan Penetapan Calon Kepala Daerah adalah September 2020.Hasil penelitian menjelaskan tentang: Pertama:Apa saja regulasiyang mengatur larangan melakukan mutasi /rotasi jabatan saat Pilkada. Kedua:Bagaimana ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran larangan melakukan rotasi/mutasi atau jabatan yang dikaitkan dengan pelantikan yang dilaksanakan oleh Bupati Nias Barat pada 14 Juli 2020.
Analisis Prinsip Non Diskriminasi Pada Seleksi Penerimaan CPNS Dalam Perspektif HAM Aca Surya Putra Zai
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. Special Issue 2 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2iSpecial Issue 2.1327

Abstract

In terms of being a nation and state, Indonesia as a state of law (rechtstaat) is obliged to respect, fulfill and uphold human rights (HAM). Thus, one of the principles that must be implemented by the state (power) is how to create non-discriminatory conditions for every aspect of state life. The principle of non-discrimination is the part that determines the existence of equality, where the principle of non-discrimination seeks that everyone cannot be deprived of their rights only because of external factors (such as skin color, gender, physical form, language, religion, politics, nationality, birth status, and so on). . The benefit of the research discussion is to discuss the hottest issue, where in 2022 there were CPNS selection participants who failed due to various reasons for physical condition factors (having X legs, men with large chests), even though these participants received fairly high test scores compared to other participants, even though in terms of civil and political rights, the state should prioritize the principle of non-discrimination, including in the selection process for the acceptance of Candidates for Civil Servants (CPNS). Whereas Article 11 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities states: that persons with disabilities have equal opportunities to obtain jobs organized by the government, regional government and the private sector without discrimination. So it is interesting to study from the side of Human Rights.
PENGARUH PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Arianus Harefa; Selatieli Zendrato; Aca Surya Putra Zai
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai kejahatan extra ordinary crime atau graviora delicta (sebagai kejahatan yang sangat serius) yang memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk memberantasnya.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau library reseach yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perandingan hukum, sejarah hukum, inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum in concreto, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekendur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum, tersier. Lalu, setelah bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjuk bahwa pengaruh pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sangat berpengaruh secara psikologis dan secara sosial. Dimana secara psikologi pelaku dapat menurunkan niat jahatnya dan penjabat publik yang akan melakukan perbuatan yang sama dapat menghentikan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan pencabutan hak politik oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan stigma atau pengucilan sosial terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Akibat dari pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pelaku merasa malu, aibnya terbongkar (tersiar di masyarakat umum), hapusnya hak memilih dan dipilih selama waktu tertentu (berdasarkan putusan hakim yang telah Inkracht), serta mencegah terjadinya perbuatan yang sama (recividis) bagi pelakunya.
Juridical Analysis of the Cassation Mechanism in acquittal Cases in Indonesia Aca Surya Putra Zai
Ipso Jure Vol. 1 No. 7 (2024): Ipso Jure-August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/hj4p7m64

Abstract

Indonesia's criminal justice system, which includes cassation against acquittals, plays an important role in ensuring justice and legal certainty. However, the application of cassation against acquittal has raised debates related to Article 244 of the Criminal Procedure Code, which expressly prohibits the filing of cassation against acquittal. This study aims to analyze the juridical application of the cassation mechanism in the case of an acquittal verdict and its legal implications. The research method used is a normative juridical approach, by analyzing relevant laws and regulations, court decisions, and legal doctrines. The results show that although Article 244 of the Criminal Procedure Code prohibits cassation against acquittals, Supreme Court jurisprudence, such as in the Raden Sonson Natalegawa case, shows flexibility through contra legem interpretation. This has led to complex legal consequences, both positive and negative, which impact on the parties involved and the integrity of the justice system. Therefore, continuous evaluation and adjustment is required to ensure that the goals of justice and legal certainty can be effectively achieved.
Rape of a Minor: Criminal Sanctions and Law Enforcement Efforts Putra Zai, Aca Surya
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 6 (2024): JHK-Oktober
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i6.240

Abstract

Rape that occurs in minors is a form of sexual violence that is increasingly concerning in Indonesia, which has serious impacts on the physical, mental, social development of victims and adverse effects on the child's developmental psychology. Children who experience the crime of sexual intercourse can experience deep trauma because in essence children must receive love and protection. The purpose of this study is to determine the criminal sanctions imposed on the perpetrators and to determine the law enforcement efforts made in dealing with this case. This study uses normative juridical research because this study discusses applicable legal regulations, such as the Child Protection Law and the Sexual Violence Crime Law (TPKS), which regulate the types and severity of punishment for perpetrators of rape. The results of this study indicate that criminal sanctions against perpetrators of child rape can include imprisonment, fines and additional penalties. However, law enforcement efforts face various obstacles, such as limited evidence, social stigma and internal factors of rape victims, in addition, legal protection efforts for children who are victims of rape are still lacking and not commensurate with the losses suffered by rape victims.
Hukum Adat Kekerabatan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Putra Zai, Aca Surya
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i3.2079

Abstract

Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum adat kekerabatan di indonesia dalam perspektif hukum keluarga islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian teknik kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat kekerabatan sebelumnya tentang pertalian darah, berdasarkan pertalian darah (sekuturanan), pertalian perkawinan dan pertalian adat. Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewajiban dalam kemasyarakatan hukum adatnya. Pertalian darah meliputi anak, orang tua, kerabat, Pertalian perkawinan meliputi suami dan istri. Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama membahas tentang hubungan hukum antara "anak angkat", termasuk juga anak tiri, anak asuh atau anak akuan.
Co-Authors Alvi Syahrin HAREFA, ARIANUS Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Selatieli Zendrato