Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USA PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI KASUS DI DESA KABUNA KABUPATEN BELU ADEODATA LANIRIA CHARLA BARROS MBIRI; Mariayani O RENE
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan Badan Usaha Milik Desa dan hambatannya di BumDes Lantera Desa Kabuna. Penelitian ini berlandaskan konsep tugas dan wewenang pengawas BumDes dalam Peraturan Pemerintah No.11Tahun2021 Tentang BUMDES serta faktor penghambat pengawasan BumDes. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualititatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi lapangan, menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa BumDes Lantera telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yakni melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BumDes Lantera, mengaudit dan melaporkan hasil dalam musyawarah desa, pengawas bersama penasihat membahas ADRT BumDes. Dalam pemilihan pengawas dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan votting terbuka. Kepemimpinan, manajerial dan tatakelola (KMT) pengawas BumDes Lantera menggunakan system collective collegial hambatannya decession making cenderung lambat dan rumit karena banyak consideration. Adapun hambatan-hambatan lain yakni kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap BumDes Lanter, dimasa pandemi covid-19 membatasi semua akses ruang gerak sehingga dalam melaksanakan pengawasan lapangan kurang begitu optimal. Keberadaan BumDes di desa yang belum didukung oleh jaringan internet yang stabil sehingga pengawasan berbasis 4.0 belum bisa diterapkan. Kurang Terampilnya SDM sehingga dalam pengawasan masih bersifat pelaporan manual belum berbasis aplikasi. Kata kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, BumDes
Kompleksitas Pengembangan Peraturan Daerah yang Responsif di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur Bernardus Seran Kehik; Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri
Society Vol 12 No 2 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i2.599

Abstract

This research examines the complexity of challenges in developing responsive regional regulations in Malaka Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia. The study was motivated by the rejection of Malaka Regency’s draft regional regulations by the Ministry of Law and Human Rights. Using the theoretical framework of regional autonomy, the mechanisms of regulation formation, and Arnstein’s “Ladder of Community Participation” theory, the research explores the sociological, philosophical, and juridical foundations underlying the regulation development process. This descriptive qualitative study employed methods such as observation, interviews, focus group discussions (FGDs), triangulation, and snowball sampling. Data were analyzed using Creswell’s qualitative techniques. The findings reveal several key issues in the regulation development process, including insufficient adherence to sociological considerations, lack of academic manuscripts to guide regulatory content and significant political party interventions. These factors have resulted in unresponsive regulations that fail to address the community’s needs adequately. Moreover, the low level of community participation—due to limited power redistribution—has further hindered the process. The research highlights the need for more inclusive and collaborative mechanisms to ensure that regional regulations are representative, practical, and aligned with the socio-political context. This study contributes to the field of governance and policy-making by emphasizing the importance of responsive regulation as a tool for addressing local societal challenges. Future research should explore strategies for improving community involvement and addressing political barriers in the formation of regional regulations.