Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sakina: Journal of Family Studies Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama JCAIP: Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy Journal of Islamic Digital Economic and Finance (JIDEF)
Muhammad Syakir Alkautsar
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Cuci Tangan Pakai Sabun Di Kelurahan Margorejo Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Nurul Mahmudah; Atina Mirawati; Muhammad Syakir Alkautsar
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1235.816 KB) | DOI: 10.32332/d.v3i1.1976

Abstract

: Until now, the world is still shocked by the Covid-19 virus pandemic, including Indonesia. In Indonesia alone, positive cases of Covid-19 have reached 1.2 million people with the number of deaths reaching 32,656 people and 1 million people have been confirmed cured. One way to prevent virus transmission is to wash your hands with soap in accordance with established rules or protocols. Washing your hands frequently and in an appropriate manner (for at least 40 seconds) is one of the most important steps to prevent COVID-19 infection. The purpose of this outreach activity is to support the government to prevent the spread of Covid-19 by implementing washing hands with soap and providing understanding to children about the importance of washing hands. The research was conducted by giving materials to children and the practice of washing hands using soap in running water to the children of RW 01 and providing a place to wash hands in front of the posko as an example of implementing hand washing. This activity was carried out so that children were aware of the dangers of Covid-19 and so they could anticipate the spread of Covid-19. This activity can also have a positive impact on children so that they can implement hand washing activities with soap in their daily lives. There are still children who do not know and memorize the steps for washing hands with soap.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN SEBAGAI UPAYA KETAHANAN PANGAN MANDIRI DI MASA PANDEMI COVID-19 Nurul Mahmudah; Muhammad Syakir Al Kautsar
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3 No 2 (2021): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.709 KB) | DOI: 10.32332/jsga.v3i2.4127

Abstract

Abstrak: Community service is a means for empowerer to contribute to society. In the face of the pandemic, all sectors are affected, one of which is the agricultural sector. Demanding the community to reduce activities outside the home, especially women. Optimizing home gardens as a source of family food is one of the best options, especially when some areas are predicted to experience a food crisis that has the potential to affect food production. Facing a pandemic condition, the community must be able to provide food and produce it themselves. Sidomulyo Village, Punggur District, Central Lampung Regency. is a lowland area with low land use as agricultural land. It is hoped that the use of yard land as food land can help household communities meet the adequacy of food during the Covid 19 pandemic. People can grow food crops, including: sweet potatoes, cassava, vegetables, taro and other horticultural crops. This encourages them to carry out outreach activities to women about optimizing yard land as source of food in the face of the Covid-19 pandemic.
HAK ANAK YANG DIRAMPAS ORANGTUANYA PERSPEKTIF GENDER Afiful Ikhsan; Nurul Mahmudah; Muhammad Syakir Alkautsar
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 2 No 2 (2020): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.244 KB) | DOI: 10.32332/jsga.v2i2.2346

Abstract

Idealnya seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang didalam tatanan kehidupannya. Tak hanya dilingkungan maupun di sekolahnya. Namun anak juga memiliki hak didalam sebuah keluarga. Hak anak dididalam keluarga meliputi hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pengajaran, hak bermain, hak mendapatkan kebebasan berekspresi. Namun adakalanya bayangan tak sesuai dengan realita. Bagi anak-anak korban perceraian, untuk mempertahankan hak nya adalah hal yang paling sulit. Tak jarang pula mereka mendapatkan kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan sebuah kasus dimana seorang anak perempuan harus mendapatkan beban ganda didalam hidupnya. Selain harus mengurus dirinya, ia juga mengurus semua keperluan sang ayah layaknya seorang istri. Hak-haknya sebagai anak diabaikan ditambah kekerasan psikis yang diterimanya membuat sang anak menjadi trauma dan tidak percaya diri dalam berinteraksi dilingkungannya. Hingga kini ia tumbuh dengan menjadi seorang anak dengan rasa ketakutan dan tekanan dibawah perintah orangtuanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara. Dengan teknik pengumpulan data berupa hasil pengamatan serta melakukan analisis dengan metode induktif.
FORMULASI BAHAN AJAR USHUL FIQH : OPTIMALISASI PEMAHAMAN FIQH MODERAT BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN AMAI GORONTALO Muhammad Syakir Alkautsar
MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Vol 2 No 1 (2022): MODERASI BERAGAMA DALAM LINI KEILMUAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil dari aktualisasi dengan internalisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA) serta nilai Manajemen ASN, Whole Of Government dan Pelayanan Publik. Metode analisis isu yang dipakai menggunakan analisis isu APKL dan USG. Isu yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi ini adalah Formulasi Bahan Ajar Ushul Fiqh: Optimalisasi Pemahaman Fiqh Moderat Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo di IAIN Sultan Ama Gorontalo selama 30 hari . Kegiatan yang dilakukan adalah 1) Melakukan konsultasi dengan mentor; 2) Melakukan konsultasi dengan Kajur AS Fakultas Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo, tentang rancangan aktualisasi. 3) Melakukan pembuatan rancangan awal mengenai Bahan Ajar Ushul FIqh beserta langkah-langkah dan persiapan yang harus dilakukan 4) Melakukan pendesainan Bahan Ajar Ushul FIqh 5) Melakukan konsultasi kepada Kajur kesesuaian Bahan Ajar Ushul FIqh yang dibuat 6) Melakukan pembuatan cover Bahan Ajar Ushul FIqh yang dibuat. 7) Melakukan konsultasi kembali dengan Kajur AS di Fakultas Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo mengenai rancangan cover Bahan Ajar Ushul FIqh yang telah dikembangkan untuk mendapatkan masukan dan saran dari ahli, 8) Melakukan pencetakan dan mensosialisasikan Bahan Ajar Ushul FIqh yang telah dibuat untuk disebarluaskan kepada dosen Fakultas Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo, Group WA Dosen, dan mensosialisasikan langsung kepada mahasiswa, 9) Melakukan konsultasi dengan mentor, kasubbag TU dan mengevaluasi serta melaporkan hasil aktualisasi kepada Kajur AS Fakultas Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo.
SOCIALIZATION OF THE GRANTING OF INTEGRATION RIGHTS TO NON-HEIRS OF RELIGIOUS MODERATION PERSPECTIVE Muhammad Syakir Al Kautsar; Nurul Mahmudah
MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Vol 1 No 02 (2021): Moderasi Beragama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The socialization of granting inheritance rights to non-heirs from a moderate perspective is to take place in religion because there are two important factors, namely social environmental factors and family factors. This socialization is greatly influenced by education and the ability of the community to accept opinions. Thus, the supporting and inhibiting factors of the Community Service team's socialization activities were carried out. If young people are active and invite people to participate in religious activities, one of the activities is understanding Islamic law. Then behavior in activities based on sharia, especially Islamic inheritance can be reduced
MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA M. Luqmanul Hakim Habibie; Muhammad Syakir Al Kautsar; Nor Rochmatul Wachidah; Anggoro Sugeng
MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Vol 1 No 1 (2021): MODERASI BERAGAMA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang isinya sangat relevan untuk semua zaman dan tempat (mashalih li kulli zamanin wa makanin), salah satu konsepsi al-Quran yang menarik ialah tentang Moderasi beragama. Moderasi beragama ialah suatu teori yang berisikan tentang gagasan berlaku moderat, adil dan tengah-tengah dalam setiap aspek kehidupan didunia ini. Baik berlaku Moderat dalam Aqidah, Ibadah, Muamalah/akhlaq, maupun moderat dalam Tasyri' (Pembentukan Syariat). Sedangkan istilah Moderasi beragama selalu digambarkan dalam al-Quran dalam satu himpunan besar berbagai tipe karakter antara lain karakter Kejujuran, keterbukaan pola pikir, cinta kasih, dan karakter luwes, yang saling terintegrasi satu sama lain, holistic dan universal, semuanya tidak dapat dipisahkan, saling menguatkan dan memberi manfaat. Moderasi Beragama juga dipentingkan dalam pendidikan Islam di Indonesia terutama pada aspek teknik pembelajaran dan isi materi yang meliputi materi Al-Quran hadist, Fiqih Ibadah, Aqidah Akhlaq, Syariah (hukum islam) dan Tarikh islam (sejarah islam). Semua materi pendidikan islam diatas disajikan dengan cara dan teknik yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip-prinsip moderasi beragama sehingga menumbuhkan karakter dan pribadi yang memiliki keluwesan, cinta kasih, pluralis, kepedulian dan mampu berlaku adil dan tengah-tengah dalam menghadapi setiap masalah yang datang dan semakin banyak generasi pluralitas yang menjunjung tinggi asas persamaan dan saling menghargai asas perbedaan, semakin muncul generasi yang cinta keberagaman dalam keberagamaan sehingga Indonesia menjadi Negara yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur.
RETHINKING URBAN FAMILY RESILIENCE THROUGH MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH: WOMEN’S ROLE TRANSFORMATION IN GORONTALO Nurul Mahmudah; Muhammad Syakir Alkautsar; Muhammad Rifqi Hidayat
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 31 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v31i1.11936

Abstract

This study aims to examine how Hulondhalo women, particularly those actively involved in Nahdlatul Ulama (NU) organizations in Gorontalo, interpret and perform their roles in maintaining family resilience amid the dynamics of urban society; how the synergy between Islamic moderation (wasatiyyah), local customs, and the principles of Maqāṣid al-Sharī‘ah shapes family resilience practices; and how NU women negotiate domestic and public roles within the context of social and digital transformation. This study employs a qualitative approach with a phenomenological design conducted in the urban area of Gorontalo, involving key informants consisting of NU women members in Gorontalo City, traditional leaders, and religious leaders selected purposively. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, and were subsequently analyzed using the interactive analysis technique of Miles and Huberman through the analytical lenses of Maqāṣid al-Sharī‘ah, local customs, and the principles of wasatiyyah. The findings reveal three major points. First, there is a reinterpretation of the family breadwinner role in which women contribute economically without diminishing the values of family harmony. Second, the strengthening of domestic deliberation (musyawarah) functions as a decision-making mechanism grounded in moderation values. Third, there is an integration between Gorontalo customs and the principles of Maqāṣid in constructing adaptive family norms, including the utilization of digital platforms to reinforce educational and economic family functions. The study also finds that NU women position themselves as guardians of Islamic and cultural values based on the principle of adati hula-hula’a to syar a’, syara’ hula-hula’a to Kitabullah, thereby balancing the demands of modernity with religious values. The originality of this study lies in the formulation of a synthesis framework of adat–Maqāṣid–wasatiyyah as a conceptual model of urban family resilience that is not merely normative, but also contextual and applicable in responding to social, cultural, and digital transformations within urban communities.  
Justice Brokers: Examining Women’s Rights in the Polygamy Process in Gorontalo City Muhammad Syakir Al Kautsar; Ajub Ishak; Nurul Mahmudah; Elfa Murdiana
Sakina: Journal of Family Studies Vol. 10 No. 1 (2026): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v10i1.23791

Abstract

The protection of women’s rights in the process of polygamy in Gorontalo City is a crucial issue that requires careful examination to emphasize the fundamental objectives of Islamic law. Legal protection represents an important manifestation of Islamic law’s goals in realizing justice, public welfare, and the protection of individual rights, particularly those of women. In this context, attention is directed to the preventive role of the Religious Court as well as the potential negligence of justice intermediaries (justice brokers) in prioritizing the protection of women’s rights, which can be analyzed through the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah. Using the maqāṣid al-sharī‘ah framework, this study evaluates whether polygamous practices in Gorontalo City fulfill the objectives of Islamic law, including the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). The findings indicate that several challenges remain in both regulatory structures and practical implementation, particularly regarding weak verification mechanisms, unequal power relations within families, and the limited role of justice brokers in ensuring that women’s rights are fully considered during the legal process. From the perspective of justice theory proposed by John Rawls, the protection of women’s rights requires fairness in access to information and equal bargaining positions in decision-making. When the first wife lacks adequate information or experiences pressure to consent to polygamy, the process fails to meet the principle of justice as fairness. Therefore, strengthening the role of the Religious Court, improving oversight of justice brokers, and ensuring transparency in legal information are essential steps toward protecting women’s rights and achieving justice in polygamous practices.
Negotiating Sharia, Customary Law, and Gender: Feminist Legal Pluralism in the Learo Tradition of Marriage in the Bintauna Community, Indonesia Rizal Darwis; Nurul Mahmudah; Ahmad Faisal; Muhammad Syakir Al Kautsar; Ahmad Fathan Aniq
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v11i1.14890

Abstract

The learo tradition in marriage among the Bintauna community of Indonesia reflects the tension between Islamic law, customary law and gender equality. While this practice symbolically honours women, it simultaneously enforces a discriminatory public virginity test, causing psychological distress and gender inequality. This study aims to analyse the learo tradition as a space for negotiation between Sharia law and customary law, to uncover power relations and the politics of women’s bodies, and to propose a framework of feminist legal pluralism centred on women’s voices. This qualitative research was conducted in Bintauna Sub-district (May–July 2023) using semi-structured interviews with 18 respondents (religious leaders, customary leaders, ritual leader (inang), academics, and women practising the tradition) and non-participant observation at five learo ceremonies. Thematic analysis was conducted using a feminist legal pluralism framework. The findings indicate: (1) the function of virginity testing within the learo tradition exceeds the bounds of valid customary (‘urf shahih) as it contradicts cover up a fault (saturul ‘aib) and the objectives of Islamic (law maqashid of sharia); (2) this practice reinforces patriarchy by imposing purity tests solely on women, causing trauma and stigma; (3) women (the ritual leader and the bride) have limited but strategic agency in quietly negotiating the rituals. The contribution of this research is to provide an operational framework for feminist legal pluralism based on three pillars: living customary normativity, locally reinterpreted Islamic legitimacy, and dialectical power relations. This framework offers adaptive transformation without erasing tradition, by recommending the abolition of virginity tests, the privatization of rituals, and full inclusivity for all prospective brides and grooms
Integrating Religious Moderation Into Fiqh Muamalah Curriculum: An Instructional Development Study Nurul Mahmudah; Muhammad Syakir Alkautsar; Hamdan Ladiku; Andini Machmud; Muhammad Rifqi Hidayat
Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy Vol. 4 No. 1 (2026): JCAIP
Publisher : Nuban Jagadhita Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62265/jcaip.v4i1.562

Abstract

Purpose: This study interrogates the epistemological integration of religious moderation within Fiqh Muamalah instruction, addressing the persistent gap between normative legal formalism and the demands of plural socio-economic realities. While prior studies have treated moderation as an external or complementary discourse. Methodology: To operationalize this claim, the study employs a Research and Development (R&D) design using the ADDIE model to construct and empirically test moderation-based teaching materials in the Islamic Economic Law (HESY) Study Program at IAIN Gorontalo. The empirical phase involved 32 students and 3 lecturers, selected through purposive sampling, alongside expert validators in Fiqh, religious moderation, and instructional design. Findings: The findings demonstrate that embedding the principles of tasamuh (tolerance), tawazun (balance), and ‘adl (justice) within core transactional topics significantly enhances students’ analytical capacity in resolving complex socio-economic cases. Quantitatively, the intervention yielded an average N-gain score of 0.64, indicating moderate effectiveness, alongside a 35% improvement in case-based reasoning performance. Expert validation further confirms the robustness of the developed materials (mean feasibility score: 91%). Theoretically, this study repositions Fiqh Muamalah from a predominantly text-centered and doctrinal paradigm toward a context-responsive legal reasoning framework grounded in maqāṣid al-sharī‘ah. It demonstrates that moderation is not an auxiliary value but a constitutive principle that mediates between legal normativity and social harmony.
Co-Authors Afiful Ikhsan Ahmad Faisal Ahmad Fathan Aniq Ajub Ishak Andini Machmud Anggoro Sugeng Atina Mirawati Elfa Murdiana Hamdan Ladiku M. Luqmanul Hakim Habibie Muhammad Rifqi Hidayat Muhammad Rifqi Hidayat Muhammad Rifqi Hidayat Nor Rochmatul Wachidah Nurul Mahmudah Nurul Mahmudah Rizal Darwis