Ahmad Sholikhin Ruslie
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Athaya Novita Andryanto Putri; Ahmad Sholikhin Ruslie
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i2.257

Abstract

In realizing an orderly rule of law state to achieve the goals of the Republic of Indonesia, it is not uncommon to find very diverse problems in social life, even though everything has been regulated in each law, but it is not uncommon for crimes to exist in our country. One of them is crime in the form of domestic violence, which cases are very common nowadays. In the process of settling criminal cases, law enforcement officials have the obligation to collect evidence in accordance with the criminal cases they are handling. In accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code that a judge can impose a sentence on someone if there are at least two valid pieces of evidence against him. As for legal evidence, it has been determined and regulated in Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) in article 184 paragraph (1). One of them is Visum Et Repertum which has a role for the benefit of the judiciary, meaning that Visum Et Repertum is very helpful to the police in solving and disclosing all the causes and effects of a crime so that the perpetrators of these crimes can be held accountable for their actions in accordance with applicable law.
Kewenangan Presiden dalam Menilai Kondisi Kegentingan Yang Memaksa Vikhy Koko Satriawan; Ahmad Sholikhin Ruslie
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): July
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: PERPPU is the authority of the President according to Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which can be stipulated based on a compelling condition of urgency. Purpose: The purpose of the research is to determine the compatibility of PERPPU Job Creation whit the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Design/Methodology/Approach: The type used in this research is normative legal research, and uses several approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and historical approach. Findings: The results of this research show that in the formation of the Job Creation PERPPU there were no coercive conditions that forced it, and it was not in accordance with what was meant in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Originality/Value: There has not been much research regarding the compatibility of PERPPU Job Creation whit the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Apart from that, this research will also explain the urgency that forced the formation of PERPPU Job Creation.
Penyelesaian Perselisihan Koperasi Syariah Yang Berkeadilan Di Indonesia Ahmad Sholikhin Ruslie; Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti; Siti Badriyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6493

Abstract

Keberadaan lembaga ekonomi syariah di Indonesia sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara ini, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan mikro. Lembaga keuangan syariah, yang mencakup sejumlah industri, termasuk perbankan, asuransi, dan koperasi Islam, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan karena, meskipun tujuannya adalah pembiayaan bebas riba, sejumlah operasi ekonomi syariah berpotensi menimbulkan risiko perselisihan, termasuk gagal bayar. Tantangan dalam penelitian ini adalah bagaimana menyelesaikan perselisihan dalam keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menentukan tindakan terbaik dalam skenario ekonomi syariah yang melibatkan keuangan syariah dan klien mereka. Menurut temuan penelitian ini, sengketa ekonomi syariah antara keuangan syariah dan klien mereka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi Pengadilan Agama, yang mengutamakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang digariskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Selain menempuh upaya non litigasi juga dapat melakukan upaya litigasi di pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” dan putusan “Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012” yang menegaskan yurisdiksi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa syariah melalui jalur litigasi, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.