Anni Yulianti
Staf Sekretariat Komisi Etik Penelitian Kesehatan & Ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Depkes RI

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Persepsi Stakeholders tentang Kinerja Fungsi Sistem Penelitian Kesehatan Nasional Yulianti, Anni
Kesmas Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis kinerja fungsi sistem penelitian kesehatan nasional (SPKN) diperlukan untuk identifikasi penguatan dan peningkatan sistem yang mendukung pencapaian pemerataan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengukur skor kinerja fungsi utama SPKN yang meliputi pengelola, pendanaan, mengumpulkan dan memelihara sumber, produksi dan penggunaan riset berdasarkan pendapat stakeholders (peneliti, pembuat kebijakan, dan pengguna). Sumber data yang digunakan adalah pilot study WHO di Jakarta dan Makassar WHO dengan ukuran sampel 278 responden. Analisis dilakukan terhadap skor rata-rata 6 dimensi pendapat meliputi lingkungan; pandangan sistem, pembuatan, penggunaan, akses literur ilmiah dan media. Metoda analsis meliputi analisis kuantitatif univariat dan cross tabulasi tanpa uji statistik dan analisis kualitatif terhadap pertanyaan terbuka. Hasil studi memperlihatkan distribusi responden meliputi peneliti (62.2%), pembuat kebijakan (21.6%) dan pengguna (16.2%). Secara keseluruhan, kinerja fungsi sistem litkes dinilai belum baik oleh 54,7% responden. Kinerja baik ditemukan pada fungsi pengelola dan penghasil riset. Sebaliknya kinerja tidak baik pada fungsi pengumpul dan pemelihara sumber daya, menggunakan riset, akses literatur ilmiah dan akses media. Analisis kualitatif memperlihatkan lima area yang berkontribusi penting pada penguatan lingkungan penelitian di indonesia meliputi pendanaan, fasilitas, gaji, kerjasama, dan komunikasi. Komponen yang dinyatakan penting pada penguatan sistem litkes adalah visi, sumber data manusia, pendanaan, etik litkes dan alokasi. Prioritas utama SPKN adalah masalah kesehatan masa depan dan masalah kesehatan yang persisten (bertahan lama). Disimpulkan bahwa SPKN belum berfungsi optimal. Peningkatan dapat dilakukan dengan revisi dan reorientasi prioritas SPKN antar stakeholders, peningkatan alokasi dana, optimalisasi peran dan fungsi jaringan litbangkes, serta peningkatan fungsi stewardship badan litbangkes dalam kapasitas kepemimpinan ilmiah yang baik. National health research system (NHRS) performance assessment will be very important to strengthen the capability of NHRS in order to improve the advancement of knowledge and health equity. The objective of this study is to measure the three functions performance of stewardship, creating and sustaining resources and producing and utilizing of health research based on the perceptions of NHRS stakeholders (researchers, policy makers and users). This study used secondary data WHO pilot study which was carried out in Jakarta and Makassar, in 2003-2004. The study design used is cross sectional with quantitative and qualitative data analysis for 278 respondents of NHRS individual survey. The respondents consist of NHRS stakeholders such as researchers (62.2%), policy makers (21.6%) and research users (16.2%). Overall performance of NHRS functions has been perceived as not well performed by 50.4% respondents. Good performances only on stewardship and producing research have been perceived by respondents. In the other hand, the performance of creating and sustaining resources, research utilization, access to scientific literatures and to media have been perceived unsatisfactorily by the respondents. Important contribution areas in improvement and strengthening the NHRS in Indonesia are: networking, facility, budget, collaboration and communication. While important contribution components in Indonesia are vision, human resources, ethics, budget and allocation. The main research priorities were identified as future health problem and persistent health problem in all respondent’s groups. In summary, NHRS were not yet in optimum well functions., to strengthen the system: pledged to increase budget allocation and improve budget accountability; activating the national and local net working of health research and development, improvement of stewardship function of NHRS in its capacity as ‘good scientific leadership.’
Peran Agen Perubahan sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular akibat Perilaku Merokok Andiarsa, Dicky; Rachmawati, Tety; Wurisastuti, Tri; Tumaji, Tumaji; Sitorus, Nikson; Yulianti, Anni; Ridha, Muhammad Rasyid
Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea Vol 3, No 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpmp.v3i4.16799

Abstract

Penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung semakin meningkat di Indonesia. Salah satu faktor risiko utama adalah tingginya prevalensi merokok. Upaya pengendalian rokok tidak cukup hanya melalui regulasi, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Agen perubahan dipandang memiliki peran penting sebagai penggerak di komunitas. Artikel ini bertujuan menjelaskan peran agen perubahan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan perilaku merokok dan pengendalian Penyakit tidak menular. Kegiatan dilaksanakan pada Mei 2024 di wilayah kerja Puskesmas Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebanyak 20 agen perubahan dipilih dari tokoh masyarakat, kader kesehatan, pemuda, dan perwakilan organisasi lokal. Intervensi dilakukan melalui edukasi tematik, diskusi kelompok, refleksi lapangan, serta penyusunan komitmen bersama. Evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan kondisi pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah kegiatan serta analisis naratif terhadap refleksi peserta. Kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan pada berbagai aspek, termasuk dampak merokok pada ibu hamil, remaja, penyakit menular, dan beban ekonomi keluarga. Sikap peserta juga berubah positif, ditandai dengan meningkatnya kesediaan menjadi teladan, memberikan edukasi, dan mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Refleksi lapangan memperlihatkan bahwa hambatan perubahan perilaku merokok bukan kurangnya informasi, tetapi pengaruh lingkungan dan kebiasaan sosial. Agen perubahan terbukti berperan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, terbentuk kesadaran, komitmen kolektif, serta potensi dukungan terhadap kebijakan pengendaliannya. Kata Kunci: Agen Perubahan, Pemberdayaan Masyarakat, Merokok, PTM Non-communicable diseases (NCDs) such as hypertension, diabetes, and cardiovascular diseases continue to rise in Indonesia, with smoking identified as a major risk factor. Tobacco control requires not only regulations but also active community engagement. This study highlights the role of change agents as a strategy for community empowerment in smoking prevention and NCD control. The program was implemented in May 2024 in the working area of Cibinong Health Center, Bogor District, involving 20 selected change agents consisting of community leaders, health cadres, youth, and representatives of local organizations. Interventions included thematic education, group discussions, field reflections, and the development of collective commitments. Evaluation was based on pre- and post-activity comparisons of knowledge and attitudes, complemented by narrative analysis of participant reflections. Results showed improved understanding on the health and social impacts of smoking, including its effects on pregnant women, adolescents, communicable diseases, and household economic burdens. Positive changes in attitudes were also observed, such as greater willingness to act as role models, deliver education, and support smoke-free area initiatives. Field reflections revealed that environmental influences and social norms, rather than lack of information, were the main barriers to behavior change. Overall, change agents proved effective in fostering awareness, collective commitment, and support for tobacco control policies.