Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik JURNAL YURIDIS UNAJA Journal Publicuho
Rahman
Universitas Adiwangsa Jambi
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Elsi, Sutri Destemi; Bafadhal, Faizah; Ahmad, Rahman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.11.2.p.71-76

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis inovasi kebijakan dan pelayanan publik Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi khususnya dalam pengembangan BUMDes sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Inovasi kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika yang hadir di tengah masyarakat. Dalam sudut pandang kajian kebijakan publik dan pelayanan publik dapat tergambar bahwa Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah mengembangkan beberapa strategi pengembangan BUMDes yang mengantarkan desa ini menjadi desa percontohan di Kabupaten Muaro Jambi meskipun harus menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian pada dasarnya hambatan itu akan melahirkan sebuah konsep baru dalam proses kebijakan dan pelayanan publik. 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 33/Pid.B/2020/PN.KTL dan Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.KTL) Rahman; Agus Irawan; M.S. Alfarisi; Alby Ternando; Alendra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.54

Abstract

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untukpengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan ataumasyaraka khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih berbahaya lagi jika disertai denganpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahay yang lebihbesar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapatmelemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secaraperorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkanmerupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja secara rapidan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Berdasarkan haltersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotikaperlu diatur dalam Undang-undang. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undangNomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya pengaturan tersebut, terhadap penyalahgunaannarkotika agar ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.Kenyataannyawalaupun sudah ada pengaturan dalam Undang-undang masih banyak melakukanpenyalahgunaan narkotika, terutama jenis Sabu-Sabu.Kata Kunci: Pemidanaan terhadap pelaku,Pidana narkotik
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT MELAYU JAMBI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Rahman; Benny Hartono
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v1i1.135

Abstract

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalis kedudukanhukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannyadalam sistem hukum nasional. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasidan relevansi hukum pidana adat Melayu Jambi dengan sistem peradilan pidana Indonesia.Dengan rumusan permasalahan: 1) Kedudukan Hukum pidana Adat Melayu Jambi dalamsistem peradilan pidana Indonesia. 2) Implikasi penyelesaian melalui hukum pidana adatMelayu Jambi dan relevansinya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan metodepenelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematikahukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut,maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menginventarisasi,mensistemasi dan menginterpretasikan perundang-undangan dan menilai bahan-bahanhukum yang berhubungan dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi di Provinsi Jambi dalam sistem peradilanpidana di indonesia saat ini diakui keberadaannya walaupun Pemerintahan adat dewasa inimengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi hukum pidana adat Melayu Jambimasih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakatadat dan penyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dalam konteksSistem Peradilan pidana, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penyidikkepolisian, jaksa penuntut dan bagi Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pidanayang telah di selesaikan melalui penyelesaian adat sebelumnya. 2) Implikasi penyelesaiantindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat Melayu Jambi sudah sesuai dengan idemengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukumpidana di Indonesia. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang terjadidimasyarakat Melayu Jambi merupakan titik fokus dari objek penelitian ini yang diselesaikansecara sidang adat sering disebut rapat adat atau dalam bahasa hukum disebut mediasipenal. Sebelum proses hukum dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana (kejahatan ataupelanggaran) sebagai pertanggung jawaban dari sipelaku, kiranya perlu dilakukan upayapenyelesaian secara adat pada tingkat awal melalui musyawarahmufakat (perdamaian adat),sehingga hubungan kekeluargaan atau silaturrahmi antara keluarga pihak pelaku denganpihak korban tetap dalam kondisi; aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis. Selayaknyahukum pidana adat diberlakukan dengan cara menormakan nilai-nilai hukum adat tersebutsebagai hukum yang hidup dimasyarakat, dan diharapkan pula penegak hukum formal sedikitbanyak mengetahui hukum pidana adat yang berlaku di masyarakat agar dapat digunakandalam pertimbangan memutus suatu perkara atau tindak pidana.
EKSISTENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU ANALISIS NORMATIF) Muhammad Syahlan Samosir; Rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.148

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi KomisiPemberantasan Korupsi dan strategi yang dilakukan dalam melakukanpenanganan perkara korupsi serta kendala yang di hadapi dengan pendekatansecara yuridis Normatif. Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak selaluberjalan dengan mulus, berbagai macam kesulitan juga dihadapi oleh KPK untukmenjerat para pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karenaadanya tekanan politis yang berasal dari campur tangan MPR maupun DPR.Karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada dasarnya merupakanpenyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapatkorupsi didalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Bahkan polisi dan jaksa yangsemula menangani masalah kasus korupsi pada akhirnya menjadi tersangka ataskasus korupsi atas kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, pemerintahkemudian membentuk suatu lembaga khusus yang sekarang ini dikenal sebagaiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan misi utama yaknimelakukan penegakkan hokum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsidengan pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian danKejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit Emir Adzan Syazali; Albi Ternando; Agus Irawan; M.S.Al-Farizi; Rahman; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.299

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturanya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Ringan di Indonesia rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.471

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 macam-macam pelanggaran lalu litas telah dibagi kedalam sub. Mengenai macam-macam pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi bentuk pelanggarannya adalah Melakukan perbuatan yang mengakibatkan keruakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Ditujukan terhadap pelaku pelanggar yang menggunakan setiap kendaraan baik bermotor dan tidak bermotor. Bahwa subyek sedapat mungkin agar menempatkan operasional kendaraan sesuai dengan jalan yang memang pantas atau menurut hukum. Pasal 310 ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Analisis Perlindungan Konsumen Tentang Jamninan dalam Presfektif Undang-undang No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Riki Paruhun Sormin; Rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.512

Abstract

Perlindungan Konsumen Tentang Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Permasalah utama dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas hak jaminan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sandaran hukum yang dapat dipakai untuk menuntut suatu kerugian apabila hak jaminan/garansi tidak dilaksanakan dalam suatu transaksi jual beli dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Jenis penelitian pustaka ini berupa pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni melakukan telaah terhadap undang-undang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas hak jaminan/garansi. Dari penelitian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa hak jaminan yang dimiliki konsumen dapat dituntut, selama masih dalam masa waktu jaminan/garansi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta ganti rugi yang diberikan sesuai dengan kerusakan/cacat atas barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan
PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI Sutri Destemi Elsi; Riri Maria Fatriani; Rahman; Maratun Saadah
Journal Publicuho Vol. 5 No. 3 (2022): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.507 KB) | DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.30

Abstract

This paper discusses the influence of socio-cultural construction on women's political representation in Jambi Province. Women continue to be underrepresented in the public sphere, particularly in politics. In three districts in Jambi Province, namely Merangin Regency, Kerinci Regency, and Sungai Penuh City, there is no representation of women in the 2019 election results. This study was carried out using a descriptive quantitative method, which began by mapping the indicators of socio-cultural construction. According to the findings, 225 people out of 300 respondents stated that they did not vote for female legislative candidates in the 2019 election due to the strong patriarchal culture in the three districts, as well as the lack of popularity of female candidates due to their lack of activity in public spaces thus far. Another factor is women's low participation in party membership; political careers are viewed as more appropriate to pursue if they begin as partisan party cadres.
Co-Authors Agus Irawan Albi Ternando Alendra Emir Adzan Syazali Faizah Bafadhal M.S. Alfarisi Mar Atun Saadah Mochammad Imron Awalludin Muhammad Syahlan Samosir Ridha Kurniawan Riki Paruhun Sormin Riri Maria Fatriani Sutri Destemi Elsi