Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Elsi, Sutri Destemi; Bafadhal, Faizah; Ahmad, Rahman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.11.2.p.71-76

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis inovasi kebijakan dan pelayanan publik Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi khususnya dalam pengembangan BUMDes sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Inovasi kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika yang hadir di tengah masyarakat. Dalam sudut pandang kajian kebijakan publik dan pelayanan publik dapat tergambar bahwa Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah mengembangkan beberapa strategi pengembangan BUMDes yang mengantarkan desa ini menjadi desa percontohan di Kabupaten Muaro Jambi meskipun harus menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian pada dasarnya hambatan itu akan melahirkan sebuah konsep baru dalam proses kebijakan dan pelayanan publik. 
PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI Sutri Destemi Elsi; Riri Maria Fatriani; Rahman; Maratun Saadah
Journal Publicuho Vol. 5 No. 3 (2022): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.507 KB) | DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.30

Abstract

This paper discusses the influence of socio-cultural construction on women's political representation in Jambi Province. Women continue to be underrepresented in the public sphere, particularly in politics. In three districts in Jambi Province, namely Merangin Regency, Kerinci Regency, and Sungai Penuh City, there is no representation of women in the 2019 election results. This study was carried out using a descriptive quantitative method, which began by mapping the indicators of socio-cultural construction. According to the findings, 225 people out of 300 respondents stated that they did not vote for female legislative candidates in the 2019 election due to the strong patriarchal culture in the three districts, as well as the lack of popularity of female candidates due to their lack of activity in public spaces thus far. Another factor is women's low participation in party membership; political careers are viewed as more appropriate to pursue if they begin as partisan party cadres.
Kriminalisasi Guru Dalam Pendisplinan Siswa; Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice Rahman; Marni Arlina; Muhammad Lufti; Fitri Rahayu; Muhammad Syahlan Samosir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5514

Abstract

Kriminalisasi dalam praktik pendisplinan siswa menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berujung pada proses hukum. Kasus Tri Wulansari menjadi salah satu contoh konkret yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara tindakan disipliner dan perbuatan pidana. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis fenomena kriminalisasi dalam pendisplinan siswa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif .metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap perundang-undangan, doktrin hukum serta putusan terkait kasus yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pidana terhadap tindakan pendisplinan yang seharusnya masih berada dalam koridor pembinaan. pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi dengan menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak. kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pendisplinan siswa dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan. diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman bagi tenaga pendidik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka mendidik, serta untuk menjamin perlindungan hak anak secara seimbang.