Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Ilmu Hukum Prima University Of Bengkulu Law Journal International Journal of Social Science Journal Publicuho Social Science Academic Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pelita Raya (JPR)
Rahman
Universitas Adiwangsa Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Elsi, Sutri Destemi; Bafadhal, Faizah; Ahmad, Rahman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.11.2.p.71-76

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis inovasi kebijakan dan pelayanan publik Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi khususnya dalam pengembangan BUMDes sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Inovasi kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika yang hadir di tengah masyarakat. Dalam sudut pandang kajian kebijakan publik dan pelayanan publik dapat tergambar bahwa Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah mengembangkan beberapa strategi pengembangan BUMDes yang mengantarkan desa ini menjadi desa percontohan di Kabupaten Muaro Jambi meskipun harus menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian pada dasarnya hambatan itu akan melahirkan sebuah konsep baru dalam proses kebijakan dan pelayanan publik. 
CRIMINAL LAW POLICY IN THE SETTLEMENT OF TRAFFIC ACCIDENTS OF DEATH VICTIMS IN MUARO JAMBI REGENCY Zulkarnain; Rahman; Muhammad Ikhlas
International Journal of Social Science Vol. 2 No. 2: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v2i2.3082

Abstract

Traffic accidents often cause motorists and road users to suffer minor injuries or death. Based on the law, traffic violation cases should be resolved through legal channels. In reality, there is peace against traffic violations at the police level. This study is intended to determine the cause of the police allowing the peace of highway traffic crimes, to find out the peace made by the perpetrators of accidents related to victims of road traffic crimes. The research method used is normative research methods and empirical research methods. The data used are secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which were obtained through field research. To complete the data, it is used. field research by interviewing respondents and informants. The data that has been collected, analyzed and processed using a qualitative approach. There have been several cases of violations, including 6192 cases of motorcycles, 1532 cases of trucks, and St. Wagon 882 cases, pick up 393 cases, bus 350 cases and sedan 55 cases. The increase in the number of accidents was also followed by an increase in the percentage of victims who died due to traffic accidents. In handling it, there are obstacles, both internal and external.
PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI Sutri Destemi Elsi; Riri Maria Fatriani; Rahman; Maratun Saadah
Journal Publicuho Vol. 5 No. 3 (2022): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.507 KB) | DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.30

Abstract

This paper discusses the influence of socio-cultural construction on women's political representation in Jambi Province. Women continue to be underrepresented in the public sphere, particularly in politics. In three districts in Jambi Province, namely Merangin Regency, Kerinci Regency, and Sungai Penuh City, there is no representation of women in the 2019 election results. This study was carried out using a descriptive quantitative method, which began by mapping the indicators of socio-cultural construction. According to the findings, 225 people out of 300 respondents stated that they did not vote for female legislative candidates in the 2019 election due to the strong patriarchal culture in the three districts, as well as the lack of popularity of female candidates due to their lack of activity in public spaces thus far. Another factor is women's low participation in party membership; political careers are viewed as more appropriate to pursue if they begin as partisan party cadres.
Kriminalisasi Guru Dalam Pendisplinan Siswa; Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice Rahman; Marni Arlina; Muhammad Lufti; Fitri Rahayu; Muhammad Syahlan Samosir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5514

Abstract

Kriminalisasi dalam praktik pendisplinan siswa menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berujung pada proses hukum. Kasus Tri Wulansari menjadi salah satu contoh konkret yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara tindakan disipliner dan perbuatan pidana. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis fenomena kriminalisasi dalam pendisplinan siswa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif .metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap perundang-undangan, doktrin hukum serta putusan terkait kasus yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pidana terhadap tindakan pendisplinan yang seharusnya masih berada dalam koridor pembinaan. pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi dengan menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak. kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pendisplinan siswa dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan. diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman bagi tenaga pendidik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka mendidik, serta untuk menjamin perlindungan hak anak secara seimbang.
Meningkatkan Integritas Sistem Hukum dalam Pemberantasan Korupsi melalui Pancasila sebagai Dasar Reformasi Hukum Rahman Rahman; Suud Sarim Karimullah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1574

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh realitas pemberantasan korupsi yang kerap terjebak pada proseduralisme legal tanpa fondasi etis yang kokoh, sehingga hukum kehilangan daya korektif dan hanya menjadi instrumen transaksional. Tujuannya adalah merumuskan kerangka konseptual dan praktis untuk meningkatkan integritas sistem hukum dalam pemberantasan korupsi dengan menempatkan Pancasila tidak sekadar sebagai landasan filosofis, tetapi sebagai perangkat etik yang hidup dan operasional. Metode kajian ini menggunakan library research dengan pendekatan kualitatif normatif yang memadukan literatur, peraturan, dan kasus relevan untuk menegaskan urgensi integrasi Pancasila sebagai living law yang transformatif dalam reformasi hukum Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah mencapai efektivitas substansial jika hanya bertumpu pada perangkat hukum yang kaku dan prosedural tanpa menanamkan roh nilai Pancasila sebagai basis etika sistemis dalam seluruh tubuh hukum negara. Pancasila harus diredefinisi bukan sekadar sebagai landasan filosofis, melainkan sebagai legal ethics yang membentuk struktur kesadaran aparat hukum, mengarahkan logika legislasi, dan menjadi filter moral dalam proses yudisial. Jika tidak, maka bangsa ini hanya akan terus memelihara kontradiksi antara ideologi agung dan praktik hukum yang rapuh, menjadikan Pancasila sekadar monumen tekstual tanpa daya transformatif. 
Optimalisasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang KPK Rahman Rahman
Social Science Academic Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/ssa.10419

Abstract

Corruption remains one of the most serious challenges to law enforcement and good governance in Indonesia, requiring effective institutional mechanisms to prevent and eradicate corrupt practices. This study aims to analyze the duties and functions of the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), examine the strategies employed by the KPK in handling corruption cases, and identify the obstacles encountered in carrying out its mandate. The research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and literature review methods to analyze legal regulations and relevant legal doctrines concerning the KPK's authority. The findings indicate that the KPK plays a strategic role through preventive measures, investigation, inquiry, prosecution, coordination, supervision, and public education in combating corruption. However, the effectiveness of these functions is constrained by several factors, including political intervention, overlapping institutional authority, regulatory challenges, and resistance from parties with vested interests. These obstacles may reduce the effectiveness of corruption law enforcement despite the KPK's independent status. The study concludes that strengthening the KPK's institutional independence, enhancing coordination with other law enforcement agencies, and improving the legal framework are essential to ensuring more effective and sustainable corruption eradication efforts in Indonesia
Pertanggungjawaban Pidana Bandar Judi Online Dalam Politik Hukum Pidana Di Indonesia Rahman; Agung Pamungkas; Syawal; M. Syahlan Samosir
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 11 No. 01 (2026): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v11i01.48785

Abstract

As a result of technological advances, cyber crime is on the rise, such as the widespread, coordinated, and multinational expansion of online gambling. In practice, online bookies play a role as system controllers, facility providers, and the primary beneficiaries of gambling activities. In terms of Indonesian criminal law policy, this study seeks to assess the trajectory of criminal liability policy for online gambling site operators and to trace the trajectory of criminal law policy since the enactment of the National Criminal Code. Normative legal research utilizing conceptual methods, statutory law, and criminal law policy is the study technique used. The study findings show that the regulation of criminal liability for online bookies remains scattered across various legal instruments, from the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law (ITE), to Undang-Undang No 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The current direction of criminal law policy in Indonesia tends to prioritize a repressive approach through criminalization and law enforcement, but is gradually shifting toward a more integrative approach combining preventive, repressive, and rehabilitative aspects. To achieve legal clarity and true justice in criminal prosecution of online gambling bookies, a more modern and flexible approach to criminal law policy-making is needed.
Law Enforcement Problems Against Private Actors in Corruption Crimes in Indonesia Rahman Rahman
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 9 No. 1 (2026): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v9i1.8637

Abstract

The involvement of private actors in corruption crimes in Indonesia shows an increasingly complex trend along with increasing cooperation between the public and private sectors in the management of state finances and strategic projects. Although the Law on the Eradication of Corruption has provided a legal basis for the imposition of criminal liability on everyone, including private actors, law enforcement practices still face various obstacles, such as proving elements of unlawful acts, causal relationships with state financial losses, and the involvement of private actors which are often carried out through corporations or complex transaction schemes. This study aims to analyze the problems of law enforcement against private actors in corruption crimes in Indonesia and formulate efforts to strengthen a more effective law enforcement system. This study uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study show that law enforcement against private actors still faces various normative and practical obstacles, including the lack of optimal implementation of corporate criminal liability, the difficulty of proving the relationship between the actions of private actors and state financial losses, the weak tracing of assets resulting from criminal acts, and the lack of coordination between law enforcement agencies. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, harmonize law enforcement policies, optimize asset recovery mechanisms, and increase the capacity of law enforcement officials so that the eradication of corruption involving private actors can be carried out more effectively, fairly, and provides legal certainty.
Restorative Justice in Indonesia as a Modern Transformation of the Judicial Paradigm Henny Saida Flora; Rahman Rahman; Rabith Madah Khulaili Harsya; Muhammad Ashraf
Jurnal Pelita Raya Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Pelita Raya (JPR)
Publisher : Mahkota Science Publishers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65586/jpr.v2i2.116

Abstract

When criminal law is no longer merely a means of punishment, restorative justice emerges, shifting the justice system from retribution towards the restoration of dignity, accountability and social relationships. This study aims to analyse restorative justice in Indonesia as a paradigm shift in the modern judicial system, positioning it not merely as an alternative dispute resolution mechanism, but as a fundamental change in the orientation of the criminal justice system. The study employs a qualitative approach with a legal-normative design enriched by socio-legal analysis. The findings indicate that the implementation of restorative justice in Indonesia reflects a shift from the paradigm of the punitive state towards that of the restorative state. However, this transformation remains in a transitional phase due to regulatory fragmentation, institutional disharmony, inconsistent restoration standards, and the lack of integration of victim protection, offender accountability, and legal pluralism into a single systemic framework. This study emphasises that restorative justice must be understood as a paradigm for judicial reform that reconstructs the relationship between the state, society and the law, moving towards a more humanistic, participatory and accountable form of substantive justice.
Co-Authors Agung Pamungkas Faizah Bafadhal Fitri Rahayu Henny Saida Flora M. Syahlan Samosir Mar Atun Saadah Marni Arlina Muhammad Ashraf Muhammad Ikhlas Muhammad Lufti Muhammad Syahlan Samosir Rabith Madah Khulaili Harsya Riri Maria Fatriani Sutri Destemi Elsi Suud Sarim Karimullah Syawal Zulkarnain