Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law
Malik Ibrahim
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studi Desa Palbapang Bantul Yogyakarta Anharul Hidayat; Malik Ibrahim
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v10i1.2521

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang dimodifikasi sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh komunitas masyarakat tertentu. Seperti adat yang sudah dilakukan oleh  masyarakat Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Tradisi tersebut adalah melepas ayam di perempatan jalan tertentu ketika pengantin melakukan perjalanan menuju tempat resepsi pernikahan (walimatul ‘ursy). Melihat persoalan di atas, timbul kesan bahwa ada kewajiban tambahan bagi masing-masing pengantin di luar apa yang telah diajarkan dalam syari’at Islam. Sehingga secara sepintas terkesan hal tersebut bertentangan dengan  hukum Islam dalam kerangka Ushul Fiqh yang tergolong dalam ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang tidak selaras dengan al-Qur’an dan al-Hadis, atau setidaknya menyulitkan masyarakat Desa Palbapang  dalam melakukan perjalanan menuju lokasi resepsi pernikahan. Artikel  ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang ada dan merumuskan suatu masalah untuk selanjutnya dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur’an dan al-Hadis. Serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai pembenar dan pemberi batasan terhadap pokok masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan syara’.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple Conseling dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Tahun 2012 Ulinuha Wijayanti; Malik Ibrahim
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2013): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v2i1.1914

Abstract

Marriage is bond born inwardness between a man with a woman as man andwife, with purpose form family that eternal and happy based on by Godhead ThatMaha Esa. Although marriage own purpose that is noble, however marriage can onlyrocky until setting by the ears, even can pointed in broken by her marriage. Howeverneed to be known that at basic it who became reason divorce is happened by him syiqaq(dispute that already implacable) between husband with wife that partly due to KDRT,until needed by third-party as mediator. So Rifka Annisa as Non-governmentalOrganization that concerns with Domestic Violence (KDRT) that Isteri as the victimprovide some solution in overcome KDRT, one of the solution namely CoupleConseling. Formulation internal problem this writing is: How Couple Conselingpractice in Rifka Annisa in overcome domestic violence? And whether CoupleConseling practice that applied in Rifka Annisa in trying peace collateral with Hakamconcept in Islamic law?This writing is field research that descriptive analytical, method used to collectdata use interviewing technique as the main technique and documentation as techniquesupporter, which then analyzed by using qualitative method analysis, next wereanalyzed with deductive method. Based on by working through inferential as follows,that first, Couple Conseling practice in Rifka Annisa in overcome domestic violenceconducted with Man's Program program, that in the activity be done in three stage.That second, Rifka Annisa practice in make counseling to client as mediator ormediator have accordance jury concept in Islamic law, because acquiescent political andcivil life scholars that mediator can sent good on part husband or wife or someone elsethat not from wife husband couple family. In this case Rifka Annisa is one of LSMthat appropriate to be appointed as mediator.
Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Malik Ibrahim; Ahmad Pattiroy; Yasin Baidi; Taufiqurohman Taufiqurohman
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i1.2953

Abstract

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan pengaruh wabah pandemi covid 19 terhadap fluktuasi angka perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020. penelitian ini menjadi penting mengingat dampak dari pandemi Covid 19 salah satunya adalah menimbulkan kelesuan di bidang perekonomian, bahkan banyak terjadi PHK (pemutusan Hubungan Kerja). Untuk itu terdapat dua hal yang dilihat dalam tulisan ini, yaitu (1) Fluktuasi angka perceraian sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid 19, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya? (2) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya fluktuasi angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Penelian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal terjadinya pandemi sempat mengalami penurunan selama kurang lebih dua bulan pertama sejak pertengahan bulan Maret 2020. Hal tersebut terjadi karena dibatasinya jumlah para pihak yang akan mendaftarkan perkara oleh pihak PA Sleman, maksimal 6 perkara setiap harinya. Selanjutnya secara makro, faktor penyebab terjadinya perceraian tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan pada waktu terjadinya pandemi Covid 19. Terlihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang cenderung tidak berbeda, yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggungjawab, akhlak, selingkuh dan ketidakcocokan antara suami dan istri.
Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Warisan Beda Agama (Analisis Perkara 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg) Hanifah Salma Muhammad; Malik Ibrahim
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 1 (2023): January 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/mahakim.v7i1.184

Abstract

This article discusses the competence of religious courts in adjudicating disputes over interfaith inheritance between Muslims and non-Muslims. This can happen inseparably from the social and cultural conditions of people in Indonesia who are pluralism with various backgrounds such as ethnicity, customs, different languages, and belief or religious factors. But on the other hand, there are differences in views between the fuqaha regarding the heritage of different religions. If the heir and heir, both the heir as the plaintiff and the defendant, have differences in religion, then the practice of law enforcement in the court against the inheritance case creates a dispute over competence between the religious court and the district court. This study examines through legislation, legal literature in accordance with the research being discussed and uses Islamic law to answer the author's problem formulation by analyzing decision number 1854 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg. The results of the research that can be concluded are that when viewed from a juridical point of view, religious courts are authorized to adjudicate cases of disputes over inheritance between religions. This can happen because it is based on jurisprudence 51K/AG/1999. The function of jurisprudence can be used as the best way given by judges to communities that have family pluralism as a solution in resolving cases of inheritance disputes between religions. However, when viewed from the normative side of Islamic law, religious courts are authorized to adjudicate inheritance disputes with parties of different religions. This can happen because it is based on the interpretation of Yusuf Al-Qardawi and the ijtihad of the supreme court for a sense of justice for families whose pluralism of beliefs. The inheritance is not counted as heirs but is counted as a mandatory will of no more than 1/3 part.
Co-Authors Ahmad Pattiroy Anharul Hidayat Hanifah Salma Muhammad Taufiqurohman Taufiqurohman Ulinuha Wijayanti Yasin Baidi