Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.735
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Menara Ilmu Journal of Social And Economics Research Jurnal Pelayanan Masyarakat journal of social and economic research
Deni Syaputra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Journal of Social And Economics Research

 1 
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KONSUMEN Deni Syaputra; Yusmiarni; Salsabila Syafiah
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.385 KB) | DOI: 10.54783/jser.v3i1.34

Abstract

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) antara lain tercermin dari beberapa hal, yang umumnya disebut sebagai ciri negara hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Amandemen UUD 1945, yaitu: Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara), Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam upaya memberikan perlindungan perventif kepada masyarakat juga biasanya diatur dalam undang-undang tersebut dan juga lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atau gugatan kepada pemerintah. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hendak mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam mengimplementasikan keseimbangan perlindungan tadi, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberi aturan mengenai hak dan Kewajiban, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha.
ROLE AND FUNCTIONS OF BAWASLU OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE GENERAL ELECTION SYSTEM IN INDONESIA Deni Syaputra; Feby Adriani; Yusmiarni, Yusmiarni; Yuni Andriani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1026

Abstract

Accountability for holding elections must be accountable for the implementation of their duties and authorities to the public, both politically and legally. Being politically responsible means that every element involved in holding elections has an obligation to explain to the public their functions and the reasons for the actions taken. Being legally responsible means that any party suspected of violating the law regarding the principles of democratic elections must submit to the law enforcement process based on the principle of the presumption of innocence and the principle of due process of law regulated in the Criminal Procedure Code. is that the holding of elections is carried out by independent institutions.
BATASAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PEMERINTAH (DETOURNEMENT DE POUVOI) DALAM RANGKA PELAKSANAAN GOOD GOVERNMENT Deni Syaputra; Nurul Hidayah
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 1 (2023): JSER, June 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i1.1270

Abstract

Negara sebagai sebuah organisasi yang dikonstruksikan sebagai sebuah organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengatur, menjaga dan mensejahterakan masyarakat tidak dapat berbuat semaunya. Untuk itu, segala kewenangan Negara harus dan boleh diatur oleh “hukum’. Pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitastidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi welfare state, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi welfare state, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada freies Ermessen, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA DAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KEBANGSAAN : MENGATASI INTOLERANSI DAN RADIKALISME Deni Syaputra; Febby Febriani
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v4i2.1277

Abstract

Pendidikan karakter merupakan solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah kebangsaan di Indonesia. Dengan membentuk individu yang memiliki nilai-nilai toleransi, integritas, dan kepedulian sosial, pendidikan karakter dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berintegritas. Implementasi pendidikan karakter yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui upaya bersama, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan karakter dapat memperkuat fondasi sosial dan politik, mengurangi konflik, dan membangun masa depan yang lebih baik. Esai ini akan membahas betapa pentingnya pendidikan karakter sebagai solusi untuk masalah kebangsaan di Indonesia.
PERAN DAN FUNGSI BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Deni Syaputra; Diani, Diani
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1279

Abstract

Akuntabiltas penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP, Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri.
Co-Authors Arzun SeptianAfizul Darlisma Diani, Diani Elly Yantinur Fauzia Zainin Febby Febriani Feby Adriani M. Nur, Sadath Nia Anggraini Nurul Hidayah Sadath M. Nur Salsabila Syafiah Satriadi Satriadi Yuni Andriani Yusmiarni Yusmiarni, Yusmiarni