Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Menara Ilmu Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research
Feby Adriani
Prodi Ilmu Hukum, Institut Teknolog Dan Ilmu Sosial Khatulistiwa
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020 (SATU STUDI DI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PASAMAN BARAT) Hardimen Hardimen; Darlisma Darlisma; Fauzia Zainin; Feby Adriani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.407

Abstract

Tindak pidana pemilihan umum berkaitan erat sekali saat memasuki tahun politik, hampir dapat dipastikan bahwa tiada tahun politik tanpa tindak pidana, tindak pidana pemilihan umum merupakan semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang pemilihan umum, Penyidikan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana Tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejakasaan untuk melakukan penegakan hukum tindak Tindak pidana pemilihan umum, hakikatnya penegakan hukum tindak pidana pemilihan belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan, kesimpang siuran didalam hal penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.
Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pasaman Barat Feby Adriani Adriani; Darlisma Darlisma
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 APRIL 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i2.5326

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang menjadi perhatian khusus. Pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan dan regulasi dalam upaya mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak, namun masih ditemukan terkait dengan kejahatan seksual terhadap sehingga perlu upaya non penal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: 1) Faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupten Pasaman Barat, 2) Bentuk aturan kebijakan non penal untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat. penelitian ini dilakukan diKabupten Pasaman Barat. Metode yang digunakan yuridis sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara dan study dokumen. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yaitu: 1) faktor manusia, 2) faktor keluarga, 3) faktor masyarakat, 4) peraturan dan kebijakan 5) faktor sarana. Bentuk aturan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat yaitu: Memberikan ruang serta partisipasi anak diera digital, Pemanfaatan potensi efek-prefentif dari aparat penegak hukum. Kata Kunci : Upaya Non Penal, anak, kejahatan seksual 
ROLE AND FUNCTIONS OF BAWASLU OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE GENERAL ELECTION SYSTEM IN INDONESIA Deni Syaputra; Feby Adriani; Yusmiarni, Yusmiarni; Yuni Andriani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1026

Abstract

Accountability for holding elections must be accountable for the implementation of their duties and authorities to the public, both politically and legally. Being politically responsible means that every element involved in holding elections has an obligation to explain to the public their functions and the reasons for the actions taken. Being legally responsible means that any party suspected of violating the law regarding the principles of democratic elections must submit to the law enforcement process based on the principle of the presumption of innocence and the principle of due process of law regulated in the Criminal Procedure Code. is that the holding of elections is carried out by independent institutions.
ROLE AND FUNCTIONS OF BAWASLU OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE GENERAL ELECTION SYSTEM IN INDONESIA Deni Syaputra; Feby Adriani; Yusmiarni, Yusmiarni; Yuni Andriani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1026

Abstract

Accountability for holding elections must be accountable for the implementation of their duties and authorities to the public, both politically and legally. Being politically responsible means that every element involved in holding elections has an obligation to explain to the public their functions and the reasons for the actions taken. Being legally responsible means that any party suspected of violating the law regarding the principles of democratic elections must submit to the law enforcement process based on the principle of the presumption of innocence and the principle of due process of law regulated in the Criminal Procedure Code. is that the holding of elections is carried out by independent institutions.
ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KARENA KELALAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Fauzia Zainin; Feby Adriani; Jasmalinda, Jasmalinda
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1365

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; dan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan data-data yang telah ada dan disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tetap akan diproses secara hukum meskipun telah ada itikat baik dan damai dari keluarga korban. Karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah termasuk kedalam kategori tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain baik sengaja atau kelalaian. Sedangkan proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah harus ada laporan dari masyarakat yang kemudian akan diproses secara hukum, setelah itu akan dilakukan pemanggilan terhadap korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka dan dilakukan mediasi secara hukum di luar Pengadilan yang nantinya akan menghasilkan keputusan damai atau tidak.
ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KARENA KELALAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Fauzia Zainin; Feby Adriani; Jasmalinda, Jasmalinda
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1365

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; dan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan data-data yang telah ada dan disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tetap akan diproses secara hukum meskipun telah ada itikat baik dan damai dari keluarga korban. Karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah termasuk kedalam kategori tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain baik sengaja atau kelalaian. Sedangkan proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah harus ada laporan dari masyarakat yang kemudian akan diproses secara hukum, setelah itu akan dilakukan pemanggilan terhadap korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka dan dilakukan mediasi secara hukum di luar Pengadilan yang nantinya akan menghasilkan keputusan damai atau tidak.
Co-Authors Darlisma Deni Syaputra Fauzia Zainin Hardimen Jasmalinda, Jasmalinda Yuni Andriani Yusmiarni, Yusmiarni