Garuda - Garba Rujukan Digital

ROLE AND FUNCTIONS OF BAWASLU OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE GENERAL ELECTION SYSTEM IN INDONESIA Deni Syaputra; Feby Adriani; Yusmiarni, Yusmiarni; Yuni Andriani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1026

Accountability for holding elections must be accountable for the implementation of their duties and authorities to the public, both politically and legally. Being politically responsible means that every element involved in holding elections has an obligation to explain to the public their functions and the reasons for the actions taken. Being legally responsible means that any party suspected of violating the law regarding the principles of democratic elections must submit to the law enforcement process based on the principle of the presumption of innocence and the principle of due process of law regulated in the Criminal Procedure Code. is that the holding of elections is carried out by independent institutions.

ROLE AND FUNCTIONS OF BAWASLU OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE GENERAL ELECTION SYSTEM IN INDONESIA Deni Syaputra; Feby Adriani; Yusmiarni, Yusmiarni; Yuni Andriani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1026

Accountability for holding elections must be accountable for the implementation of their duties and authorities to the public, both politically and legally. Being politically responsible means that every element involved in holding elections has an obligation to explain to the public their functions and the reasons for the actions taken. Being legally responsible means that any party suspected of violating the law regarding the principles of democratic elections must submit to the law enforcement process based on the principle of the presumption of innocence and the principle of due process of law regulated in the Criminal Procedure Code. is that the holding of elections is carried out by independent institutions.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Helfia Saputra
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1275

Unit Perlindungan Masyarakat atau yang biasa disebut Satlinmas adalah organisasi pemerintah di tingkat Desa atau Nagari, di mana setiap Desa atau Nagari wajib melaksanakan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Pasaman, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Satlinmas di Kabupaten Pasaman belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, kendala dalam pelaksanaannya adalah tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah, dan upaya yang dilakukan terbatas pada pelaksanaan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pemilihan umum (TPS Linmas).

PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK LUAR KAWIN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Desma Yanti; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.1278

Akta kelahiran merupakan hak setiap anak sebagai bukti hukum yang menjamin kepastian dan kedudukan hukum seseorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin masih menghadapi kendala, terutama terkait persyaratan administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan akta kelahiran, mengidentifikasi permasalahan pencatatan akta kelahiran anak luar kawin, serta upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran anak sah dan anak luar kawin pada dasarnya sama, dengan perbedaan pada persyaratan administrasi yang diganti dengan surat pernyataan menikah yang disahkan pihak terkait. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan persyaratan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap anak luar kawin. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi penerapan stelsel aktif melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta penyediaan layanan pendaftaran daring dan call center untuk mempermudah akses masyarakat.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Wulan Yuris Ramadhonna
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1280

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Skaping. Berdasarakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Helfia Saputra
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1275

Unit Perlindungan Masyarakat atau yang biasa disebut Satlinmas adalah organisasi pemerintah di tingkat Desa atau Nagari, di mana setiap Desa atau Nagari wajib melaksanakan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Pasaman, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Satlinmas di Kabupaten Pasaman belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, kendala dalam pelaksanaannya adalah tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah, dan upaya yang dilakukan terbatas pada pelaksanaan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pemilihan umum (TPS Linmas).

PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK LUAR KAWIN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Desma Yanti; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.1278

Akta kelahiran merupakan hak setiap anak sebagai bukti hukum yang menjamin kepastian dan kedudukan hukum seseorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin masih menghadapi kendala, terutama terkait persyaratan administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan akta kelahiran, mengidentifikasi permasalahan pencatatan akta kelahiran anak luar kawin, serta upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran anak sah dan anak luar kawin pada dasarnya sama, dengan perbedaan pada persyaratan administrasi yang diganti dengan surat pernyataan menikah yang disahkan pihak terkait. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan persyaratan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap anak luar kawin. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi penerapan stelsel aktif melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta penyediaan layanan pendaftaran daring dan call center untuk mempermudah akses masyarakat.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Wulan Yuris Ramadhonna
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1280

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Skaping. Berdasarakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search