Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPLIKASI PROSES HUKUM YANG ADIL TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN REKOMENDASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PAPUA Achmad Yusuf; Otti Ilham Khair; Gede Wijaya Kusuma; Muhammad Nasruddin
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2746

Abstract

Abstract This study aims to implicate a fair legal process against armed criminal groups and social welfare recommendations in Papua. In order to carry out a better, systematic and directed study in accordance with the expected goals, this writing is based on the results of research or legal studies. The results of this study are in the form of an acronym for the Armed Criminal Group, which is a group that often spreads terror against both civilians and the TNI and Polri in the Papua region. The aim of the KKB Papua is to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Therefore, the Papuan KKB can be called a separatist movement, whose movements often result in fatalities. Before being born as KKB, this group was formerly known as the Free Papua Organization (OPM) and a fair trial or fair trial is a principle which is an indicator of the development of a just society and legal system. Without the application of fair trial principles, many innocent people will enter the criminal justice system and will most likely end up in jail. Without the application of fair trial principles, law and public trust in law and the justice system will collapse.
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024 DI SMAN 1 CISARUA DESA LEUWIMALANG KABUPATEN BOGOR Rahadi Budi Prayitno; Arlis Prayugo; Susiana Setianingsih; Gede Wijaya Kusuma; Otti Ilham Khair; Jovan Prima Firmansyah; Wahyudi Pramono
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 02 (2023): APRIL 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi pentingnya partisipasi pemilih pemula untuk siswa/siswi sekolah SMA Negeri 1 Cisarua Desa Leuwimalanng Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Tujuan PKM ini untuk meningkatkan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMA terhadap pengetahuan politik, untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran generasi muda dan untuk mencerdaskan generasi muda khususnya pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik khususnya. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada siswa/siswi yang telah memiliki hak memilih pada SMA Negeri 1 Cisarua. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini adalah semakin meningkatnya pemahaman terhadap partisipasi politik, baik dalam proses pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan
IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINGKAT RUKUN TETANGGA Gede Wijaya Kusuma; Sri Delvianty Hinelo; Ratna Indriasari; Otti Ilham Khair
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.21103

Abstract

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu penting dalam konteks pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, seperti tingkat Rukun Tetangga (RT), upaya pemberantasan korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan sosial dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi pemberantasan korupsi di tingkat RT diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat RT sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana dan aset publik yang lebih transparan dan akuntabel. Diperlukan komitmen kuat dari para pemimpin RT dan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi. Pemimpin RT memiliki peran sentral dalam mempromosikan integritas dan mencegah korupsi di lingkungan mereka. Pemimpin RT dapat menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur, transparan, dan etis. Pemimpin RT berperan penting dalam pengelolaan dana dan aset publik di tingkat RT. Mereka harus memastikan bahwa proses alokasi dan penggunaan dana publik berjalan dengan transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat RT adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Namun, tingkat partisipasi ini sering kali bervariasi, dan ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya tingkat kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak negatifnya serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah RT dan lembaga terkait.
Transformasi Birokrasi Pasca Pandemi Covid-19 Khaidar Azmi; Gede Wijaya Kusuma; Jovan Prima Firmansyah; Wahyudi Pramono
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12668

Abstract

Pandemi Covid-19 telah membuat banyak perubahan, tidak hanya dari segi ekonomi maupun sosial namun juga merambah kepada tatanan pemerintahan yang saat ini harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal), hal ini diikuti dengan adanya berbagai instrumen hukum baru dengan menerbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Di tengah krisis Pandemi Covid-19 banyak menciptakan tantangan baru di berbagai bidang tak terkecuali birokrasi. Salah satu kondisi normal baru saat ini terjadinya transformasi birokrasi secara fundamental dari birokrasi yang sebelumnya menggunakan cara-cara manual terus berkembang hingga saat ini menyesuaikan dengan sendirinya menuju transformasi teknologi informasi yang tetap berorientasi pada hasil. Pemanfaatan teknologi informasi membawa perubahan positif secara masif pada budaya dan cara pikir tersendiri, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagian besar sektor pelayanan merubah pola pelayanan yang dilakukan secara manual/ tatap muka, bertransformasi melalui teknologi digital. Pemerintah yang mendewasakan adalah pemerintahan yang memberikan dan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakatnya secara aktif pasca pandemic Covid-19. Pelayanan kepada Masyarakat tidak hanya sebatas pada pelayanan publik tetapi juga termasuk pemberdayaan masyarakat kecil, menyiapkan Masyarakat untuk memahami hakikat Pembangunan yang muncul dari kemampuan Masyarakat itu sendiri yang lebih diharapkan saat ini.
PEMAHAMAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU 2024 DI SMAN 1 SEWON BANTUL YOGYAKARTA Arlis Prayugo; Otti Ilham Khair; Rahadi Budi Prayitno; Susiana Setianingsih; Gede Wijaya Kusuma; Jovan Prima Firmansyah; Agus Salman
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37301

Abstract

Pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024 tepat pada 14 Februari 2024. Praktis gelaran pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih pemula. Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih pemula dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang “golput” dalam pemilu 2024. Mengingat partisipasi politik generasi muda semakin potensial untuk mencapai pemilu yang berkedaulatan dalam meraih dukungan publik. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah upaya penyadaran peran partisipasi politik pemilih pemula yang akan memandu pemilih pemula untuk memilih calon yang punya visi dan misi yang baik serta berpihak kepada kepentingan generasi muda. Adapaun metode yang digunakan adalah dengan materi sosialisasi pemahaman kepemiluan dengan diskusi dan tanya jawab di kelas, dengan melakukan pengkuran serta evaluasi melalui pretest dan post test. Dan hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi terhadap pemilihan umum, dan kesadaran akan peran partisipasi politik pemilih pemula.
Zonasi Dalam Penerimaan Murid Baru: Dampak Dan Upaya Penyelesaiannya: Penelitian Susiana Setianingsih; Otti Ilham Khair; Gede Wijaya Kusuma; Marisa Permatasari; Joko Susilo Raharjo
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.602

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah. Zonasi dimaksudkan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah di wilayah tempat tinggalnya dan mengurangi ketimpangan kapasitas antar sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis literatur terkait konsep, dampak, serta solusi atas tantangan dalam implementasi zonasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan memperkuat posisi sekolah di daerah tertinggal. Namun, juga menimbulkan segregasi sosial dan ketidakadilan bagi siswa dari wilayah yang kurang diminati. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur sekolah terpinggirkan, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.