Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Hukum Sehasen
Fakhlur Fakhlur
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENJALANKAN 3 M (MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN DAN MENJAGA JARAK) Fakhlur Fakhlur
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan protokol 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) yang mana hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan virus corona semakin meluas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independen variabel atau intervening variabel agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq. Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan hal penting yang diharapkan akan membentuk dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dan pengharapan akan ketaatan dan ketertiban.
KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGANI AKSI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Remarcho Meinaky; Fakhlur Fakhlur
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7526

Abstract

Di Indonesia penanganan terhadap tindakan teror, teroris dan terorisme dilakukan oleh Densus yang secara khusus dibentuk untuk menangani terorisme. Akan tetapi penanganan terorisme oleh Densus menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif kualitatif sementara penelitian menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penindakan terorisme oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asasi manusia telah diatur dan berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sementara Penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam perspektif HAM masih memicu pro kontra baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat Kmenterian HAM sendiri. Pasalnya, Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara anggota Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia.
Constraints and Legal Efforts for Consumer Protection in Overcoming Forced Withdrawals by Leasing Parties in Fiduciary Guarantees Dandi Nugraha Fadilah; Fakhlur Fakhlur
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 8 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v8i2.3027

Abstract

Fiduciary guarantee is a guarantee right on movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights that remain in the control of the Fiduciary Giver, as collateral for repayment of certain debts, which gives priority to the Fiduciary Recipient over other creditors. The procedure for carrying out the execution of objects that are the object of a fiduciary guarantee must really fulfill completely and perfectly as has been determined, both in Article 29, Article 30, and Article 31 of the Fiduciary Guarantee Law. If it is done deviating or contrary to the intent and purpose of the provisions regarding the execution of this fiduciary guarantee, then the execution of the object that is the object of the fiduciary guarantee is null and void by law. The purpose of this research is to analyze and find out how the constraints and legal remedies for consumer protection in overcoming forced withdrawals by leasing parties in fiduciary guarantees. This study uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The results of the study concluded that the use of Fiduciary Security still has several obstacles including: 1). Fiduciary Guarantee Registration. 2). Guaranteed vehicle withdrawals. 3). Elimination of Fiduciary Guarantee after the debt has been repaid. Consumer protection against forced withdrawals in fiduciary guarantees in the future should continue to be consistent with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The enactment of this Law provides hope for the people of Indonesia, to obtain protection for losses suffered on transactions of goods and services. UUPK guarantees legal certainty for consumers.
PENANGANAN SECARA HUMANIS DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG SECARA ANARKIS Satriya Kurnia Sanjaya; Fakhlur Fakhlur
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8069

Abstract

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang didapat melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan unjuk rasa anarkis dapat berupa melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya, melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan, pengerusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi. Sementara Penanganan secara humanis dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa anarkis dapat dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dibuat dalam menangani kegiatan unjuk rasa. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara dan Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.
Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Penyelenggara Negara Mesyta Hastin; Fakhlur Fakhlur
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i7.13265

Abstract

This study aims to obtain information and analyze the law regarding the duties and authorities of the corruption eradication commission in corruption crimes carried out by state administrators based on Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Using the approach method in this study is a normative juridical approach. The formulation of the problem in this study is: What are the Duties and Authorities of the KPK in Corruption Crimes carried out by State administrators? and What is the punishment for state administrators who commit criminal acts of corruption? So far, what has happened in Indonesia has involved state administrators who carry out executive, legislative and judicial duties by abusing their power in various activities and / or actions in a hidden and systematic manner, to obtain benefits for personal or group interests. This is clearly contradictory in Pancasila and the 1945 Constitution which implies that the State does not use power for extravagance and a luxurious lifestyle, thereby promoting the general welfare. In its development there is an emphasis that the State does not use power for extravagance and lavish lifestyles, thereby promoting the general welfare. In its development, there is an emphasis that corruption is an act of abuse of power or public position for private interests
Co-Authors Dandi Nugraha Fadilah Mesyta Hastin Remarcho Meinaky Satriya Kurnia Sanjaya