Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Tsarwah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Khazanah Hukum
Fahmi Hasan Nugroho
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat Fithri Dzikrayah; Fahmi Hasan Nugroho
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 1 (2023): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i1.23653

Abstract

Micro Waqf Bank (BWM) is a Sharia Microfinance Institution (LKMS) that exists to overcome community groups that face difficulties in accessing financial institutions. However, the SOP makes BWM different from microfinance institutions. BWM's financing products are still limited as BWM Barokah's business focus is financing with qardh contracts with low margins. The purpose of this study is to see the application and supervision of sharia principles at the Barokah al-Masthuriyah Micro Waqf Bank in empowering the community and the contracts used in it. This research uses an empirical juridical approach with a qualitative approach. Data was obtained through interviews, observations, and literature studies. The result of this research is that Barokah al-Masturiyah Waqf Bank has a financing product that uses a qardh contract.  BWM al-Masturiyah in carrying out the mandate of Law Number 21 of 2008 where every business activity based on sharia principles, must be carried out in accordance with sharia principles that have been determined by the DSN-MUI. Therefore, in carrying out supervision of BWM management in accordance with sharia principles, BWM Barokah al-Masthuriyah has carried out various supervisions. In conclusion, BWM al-Masturiyah has implemented sharia principles supervised by DPS, the Cooperative Office, OJK, and LAZNAS BSM Umat. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang hadir untuk mengatasi kelompok masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam akses terhadap lembaga keuangan. Akan tetapi SOP yang menjadikan BWM berbeda dengan lembaga keuangan mikro. Produk pembiayaan BWM masih terbatas sebagaimana fokus usaha BWM Barokah adalah pembiayaan dengan akad qardh dengan margin yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan dan pengawasan prinsip syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah al-Masthuriyah dalam memberdayakan masyarakat serta akad yang digunakan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah Bank Wakaf Barokah al-Masturiyah memiliki produk pembiayaan yang menggunakan akad qardh. BWM al-Masturiyah dalam melaksanakan amanat Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana setiap kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, maka harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh DSN-MUI. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BWM yang sesuai dengan prinsip syariah, BWM Barokah al-Masthuriyah telah melakukan berbagai pengawasan. Kesimpulannya, BWM al-Masturiyah telah menerapkan prinsip–prinsip syariah dengan diawasi oleh DPS, Dinas Koperasi, OJK, dan LAZNAS BSM Umat.
Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum’at dalam Jaringan (Daring) Fahmi Hasan Nugroho; Muhammad Syarif Hidayat
Khazanah Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 2 August (2021)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v3i2.11924

Abstract

Penelitian ini menganalisis argumentasi fatwa dari Dar al-Ifta al-Mashriyyah terkait shalat Jum’at yang dilaksanakan melalui jaringan, baik bermakmum melalui radio maupun melalui panggilan video online. Penelitian ini menemukan bahwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah menyatakan bahwa shalat yang dilakukan melalui jaringan radio ataupun internet tidak sah dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat sah shalat jum'at yaitu dilakukan secara berjamaah serta imam dan makmum berada di tempat yang sama. Argumentasi terkuat yang diajukan oleh Dar al-Ifta al-Mashriyyah adalah tiga argumentasi ijma’, yaitu ijma’ bahwa khutbah adalah syarat sah shalat Jum’at, ijma’ bahwa shalat Jum’at harus dilaksanakan secara berjamaah, dan ijma’ bahwa shalat Jum’at hanya dapat dilaksanakan di masjid. Selain argumentasi ijma’, Dar al-Ifta al-Mashriyyah juga berargumentasi dengan sunnah Rasulullah dalam pelaksanaan shalat Jum’at dan sejumlah argumentasi lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan klinis hukum (istinbath al-hukm). Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah lima buah fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah yang dirilis antara tahun 1950 hingga tahun 2020
A Comparison of the Reconstruction of Zakat Collectors’ Rights: Comparative Analysis of MUI Fatwa No. 8/2011 and Irsyad Fatwa No. 168/2022 Regarding the Operational Deficit of Zakat Institutions Annisaa Hakim; Mohamad Athoillah; Fathimah Madaniyyah; Fahmi Hasan Nugroho
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/comparativa.v7i1.314

Abstract

Zakat collection agencies in Indonesia and Malaysia face operational deficits due to limitations on the rights of zakat collectors, even though zakat collection continues to increase. This study aims to compare MUI Fatwa No. 8 of 2011 and the Federal Territory Mufti’s Irsyad al-Fatwa No. 168 of 2022 regarding the limitations on the rights of zakat collectors. Using a normative qualitative approach with descriptive-analytical methods and literature review, the analysis is framed by the theories of Maqasid al-Sharia and Maslahah Mursalah. The results show that the MUI Fatwa emphasizes flexibility without fixed limits to adapt to operational contexts, while the Irsyad Fatwa strictly limits the fee to 1/8 to uphold the trust in accordance with the Shafi’i school of thought. These differing approaches impact operational efficiency and public trust: flexibility enhances efficiency but requires strict oversight, while rigid restrictions build trust but hinder institutional performance. This study enriches the discussion on contemporary fiqh muamalah and offers policy recommendations for sustainable zakat management.
Ekonomi Sirkular, Maqāṣid al-Syarī'ah, dan Keuangan Syariah: Kerangka Integratif bagi Transisi Industri Rendah Karbon Syarif Hidayat; Ahmad Farabi; Fahmi Hasan Nugroho
TSARWAH Vol. 11 No. 2 (2026): December
Publisher : PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM PROGRAM PASCASARJANA IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/tsarwah.v11i2.13171

Abstract

Transisi industri menuju sistem rendah karbon menuntut bukan hanya inovasi teknis, melainkan juga fondasi nilai yang kokoh. Kajian ini bertujuan mengintegrasikan ekonomi sirkular, maqashid al-syariah, dan keuangan syariah sebagai satu kerangka untuk memahami peran pembiayaan Islam dalam transisi industri rendah karbon. Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis yang mengikuti protokol pelaporan PRISMA 2020 pada basis data Scopus. Dari 161.375 rekaman yang teridentifikasi, setelah penghapusan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, serta penilaian kelayakan teks lengkap, diperoleh 102 studi yang disertakan dan dianalisis secara tematik untuk menjawab empat pertanyaan penelitian. Analisis menghasilkan lima tema yang saling terkait. Prinsip ekonomi sirkular pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang berkonvergensi dengan tujuan maqashid al-syariah, terutama pemeliharaan harta dan larangan pemborosan. Pemeliharaan lingkungan muncul sebagai fondasi etis yang menempatkan sirkularitas sebagai kewajiban, bukan sekadar efisiensi. Instrumen keuangan syariah, mencakup green sukuk, wakaf, zakat, dan pembiayaan campuran, berperan memobilisasi dana bagi proyek rendah karbon, dengan efektivitas yang bergantung pada mutu kelembagaan dan regulasi. Penerapan pada industri halal, bank sampah, energi terbarukan, dan tekstil menegaskan kelayakan praktisnya. Temuan disintesiskan menjadi kerangka integratif tiga pilar yang memosisikan maqashid sebagai lapis nilai, ekonomi sirkular sebagai lapis teknis, dan keuangan syariah sebagai lapis instrumen, sekaligus menyingkap dominasi kajian konseptual dan minimnya validasi empiris. Kajian menyimpulkan bahwa penautan ketiga pilar menawarkan jalur transisi industri rendah karbon yang berkeadilan, dengan implikasi bagi insentif green sukuk, tata kelola wakaf lingkungan, metrik keberlanjutan berbasis maqashid, dan agenda riset empiris lintas-sektor
Program Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Self-Declare pada Produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen di Desa Pangalengan Anisa Hanifah; Riza Pahlevi; Samsul Romli; Fahmi Hasan Nugroho
Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v7i2.30389

Abstract

Abstrak Dusun Bendorejo membutuhkan pemberdayaan dan pembinaan terkait larangan serta pencegahan perkawinan terhadap anak di bawah umur. Upaya ini dilakukan agar masyarakat mematuhi peraturan pemerintah serta tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Program pendampingan ini menggunakan metode service learning, yaitu metode untuk memperkenalkan kepekaan pengetahuan dan ketrampilan kepada mahasiswa yang memungkinkan mereka terjun langsung pada sebuah kelompok budaya yang beragam. Metode ini terbagi menjadi lima tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap tindakan, tahap refleksi, tahap evaluasi, dan tahap perayaan. Menurut Muhammad al-Thahir ibn ‘Asyur, pemaksaan merupakan tindakan yang melanggar salah satu prinsip dasar yang tergolong ke dalam tujuan universal syari’at yaitu kebebasan atau kemerdekaan (al-hurriyah). ‘Ibn Asyur memasukan kebebasan/kemerdekaan dan kesetaraan (al-Musawwah) ke dalam tujuan dasar syari’at. Kebebasan / kemerdekaan sebagai salah satu tujuan universal syari’at sebagai ungkapan kenapa kalian memperbudak manusia, sementara mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bebas dan merdeka. Artinya bahwa keberadaan manusia sebagai makluk yang bebas / merdeka adalah sesuatu yang fitrah. Hasil kegiatan service learning ini menunjukkan bahwa orang tua tidak boleh memaknai peran sebagai wali mujbir secara literal sebagai hak untuk memaksa anak menikah. Sebaliknya, orang tua berperan sebagai pendamping dan pemberi wawasan bagi masa depan anak, agar menikah pada usia yang matang sesuai Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, kegiatan ini membantu memperjelas keselarasan antara aturan hukum pernikahan dalam undang-undang dan dasar perkawinan dalam Islam. Abstract Bendorejo needs empowerment and guidance regarding the prohibition and prevention of marriage for minors. This effort is made so that the community obeys government regulations and does not violate the regulations that have been set. This mentoring program uses the service-learning method, which is a method to introduce students' sensitivity to knowledge and skills that allows them to be directly involved in a diverse cultural group. This method is divided into five stages, namely the preparation stage, the action stage, the reflection stage, the evaluation stage, and the celebration stage. According to Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, coercion is an act that violates one of the basic principles belonging to the universal goal of Shari'ah, namely freedom or independence (al-hurriyah). 'Ibn Assyria included freedom/independence and equality (al-musawwah) into the basic objectives of the Shari'ah. Freedom / independence as one of the universal goals of Shari'ah as an expression of why do you enslave humans, while they were born by their mothers in a free and independent state. This means that the existence of humans as free beings is something that is natural. The results of this service-learning activity show that parents should not interpret the role of wali mujbir literally as the right to force their children to get married. Instead, parents play a role as a companion and provider of insight for their children's future, so that they marry at a mature age according to the Marriage Law. In addition, this activity helped clarify the harmony between the legal rules of marriage in the law and the basis of marriage in Islam.
Co-Authors Ahmad Farabi Anisa Hanifah Annisaa Hakim Athoillah, Mohamad Dzikrayah, Fithri Fathimah Madaniyyah Muhammad Syarif Hidayat Riza Pahlevi Samsul Romli Syarif Hidayat