Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA DAN SARANA PUBLIKASI SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KERONCONG DI KABUPATEN LUMAJANG R, Ratnaningsih; Srimurni, Titis; Sriastutik, Titik
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 4, No 1 (2018): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Di kabupaten Lumajang terdapat beberapa komunitas yang menggeluti bidang keroncong. Melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Hibah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2018, tim pelaksana PKM mencoba menggali potensi serta upaya pendampingan kepada dua mitra yaitu Keroncong Band Lumajang Citra dan Komunitas Pecinta Keroncong di Kabupaten Lumajang. Tujuan dari pelaksanaan program kemitraan masyarakat adalah upaya pendampingan terhadap mitra guna perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu keroncong, adanya pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan terhadap mitra serta publikasi kegiatan mitra baik melalui media cetak maupun elektronik. Dengan indikator keberhasilannya beberapa karya lagu keroncong mitra telah terdaftar dan memiliki Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementrian Hukum dan HAM, adanya pembinaan serta dukungan multi pihak terhadap tumbuh kembang keroncong di Kabupaten Lumajang, serta melalui sarana publikasi saat ini mitra telah banyak dikenal oleh masyarakat khususnya di kabupaten Lumajang.Kata Kunci: Lagu, Keroncong, Hak Cipta, Publikasi, Promosi

IMPEMENTASI PEMBERDAYAAN MITRA PEREMPUAN DALAM PRODUKSI â€œ SALE PISANGâ€ SERTA PERLINDUNGAN MEREK DAGANGNYA Ratnaningsih, Ratnaningsih; Yuraida, Nizma; Azizah, Siti Ummiyatun
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 3, No 1 (2017): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Program pengabdian pada masyarakat ini adalah merupakan implementasi program iptek bagi masyarakat (IbM) Hibah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2017. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini dalam artikel ini adalah memberdayakan usaha mitra yaitu ? UD Barokah J- Kumbu? dan ?UD Dua Bola Randos? melalui upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang mitra, penguatan produksi sale pisang, serta publikasi dan promosi usaha mitra serta program IbM. Metode yang digunakan berupa pendampingan pendaftran hak atas merek milik mitra pada Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur, memberikan bantuan ? oven pengering sale pisang?, mempublikasikan dan mempromosikan usaha mitra serta kegiatan IbM melalui media cetak dan elektronik. Hasil yang dicapai antara lain yaitu keluarnya bukti pendaftaran merek, dengan adanya bantuan oven pengering sale pisang terjadi peningkatan kapasitas produksi yang berimplikasi pada peningkatan keuntungan hasil penjualan produk mitra perbulannya, waktu produksi yang relatif lebih cepat dan higienies serta mitra lebih dikenal masyarakatKata Kunci : Sale Pisang, Merek, Oven, Publikasi, emberdayaanA

PERAN AKADEMISI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA LOKAL ",", Naimah; ",", Ratnaningsih; Indrayani, Ning Mukti
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 5, No 2 (2019): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v5i2.2937

Perlindungan Hukum terhadap sanggar seni sangat penting untuk mempertahankan eksistensi sebuah sanggar dan menjaga agar karyanya tidak klaim oleh pihak lain. Oleh karena itu melalui program kemitraan masyarakat Tim PKM Universitas Lumajang melaksanakan pendampingan pengurusan akta pendirian Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007875.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture, menjadi bukti otentik bahwa sanggar Seni CIO Indonesian Art Culture telah resmi menjadi suatu perkumpulan yang berbadan hukum. SK tersebut juga menjadi payung hukum bagi CIO Indonesian Art Culture supaya tidak ada sanggar seni lain dengan nama yang sama karena hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Selain itu sebagai organisasi yang berbadan hukum Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dimana nantinya berhak menerima program hibah baik dari pihak swasta maupun pemerintah, dengan berbadan hukum membuka peluang bagi mitra PKM dapat lebih leluasa melestarikan budaya lokal karena legalitasnya telah terjamin dan berpotensi mendapatkan pembinaan maupun bantuan hibah dari pihak pemerintah maupun swasta.

Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Pemahaman Tema Keluarga pada Anak Tunarungu Ratnaningsih, Ratnaningsih
JASSI ANAKKU Vol 12, No 2 (2012): JASSI Anakku: VOLUME 12, ISSUE 2, 2012
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang penggunaan media gambar dalam meningkatkan pemahaman" tema keluarga "pada anak tunarungu kelas 1 SDLB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen Single Subject Research menggunakan desain penelitian A-B-A. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa sete'ah diberi intervensi dengan menggunakan media gambar keluarga memperoleh skor prestasi belajar lebih baik terbukti terdapat peningkatkan kemampuan anak dalam memahami tema keluarga dalam hal kemampuan menyebutkan pada baseline-1 sebesar 30 %, Intervensi sebesar 56,25% , pada baseline-2 sebesar 70%. Dengan Rata-rata skor sebesar 52%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media gambar keluarga memiliki pengaruh dalam meningkatkan pemahaman tema keluarga pada anak tunarungu kelas dasar satu.Kata Kunci: Pemahaman Tema keluarga, Penggunaan media gambar Anak Tunarungu

Peran Akademisi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Seni Budaya Lokal Naimah Naimah; Ratnaningsih Ratnaningsih; Ning Mukti Indrayani
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 5, No 2 (2019): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v5i2.2937

Perlindungan Hukum terhadap sanggar seni sangat penting untuk mempertahankan eksistensi sebuah sanggar dan menjaga agar karyanya tidak klaim oleh pihak lain. Oleh karena itu melalui program kemitraan masyarakat Tim PKM Universitas Lumajang melaksanakan pendampingan pengurusan akta pendirian Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007875.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture, menjadi bukti otentik bahwa sanggar Seni CIO Indonesian Art Culture telah resmi menjadi suatu perkumpulan yang berbadan hukum. SK tersebut juga menjadi payung hukum bagi CIO Indonesian Art Culture supaya tidak ada sanggar seni lain dengan nama yang sama karena hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Selain itu sebagai organisasi yang berbadan hukum Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dimana nantinya berhak menerima program hibah baik dari pihak swasta maupun pemerintah, dengan berbadan hukum membuka peluang bagi mitra PKM dapat lebih leluasa melestarikan budaya lokal karena legalitasnya telah terjamin dan berpotensi mendapatkan pembinaan maupun bantuan hibah dari pihak pemerintah maupun swasta.

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA DAN SARANA PUBLIKASI SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KERONCONG DI KABUPATEN LUMAJANG Ratnaningsih R; Titis Srimurni; Titik Sriastutik
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 4, No 1 (2018): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/pengabdian_iptek.v4i1.1494

Di kabupaten Lumajang terdapat beberapa komunitas yang menggeluti bidang keroncong. Melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Hibah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2018, tim pelaksana PKM mencoba menggali potensi serta upaya pendampingan kepada dua mitra yaitu Keroncong Band Lumajang Citra dan Komunitas Pecinta Keroncong di Kabupaten Lumajang. Tujuan dari pelaksanaan program kemitraan masyarakat adalah upaya pendampingan terhadap mitra guna perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu keroncong, adanya pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan terhadap mitra serta publikasi kegiatan mitra baik melalui media cetak maupun elektronik. Dengan indikator keberhasilannya beberapa karya lagu keroncong mitra telah terdaftar dan memiliki Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementrian Hukum dan HAM, adanya pembinaan serta dukungan multi pihak terhadap tumbuh kembang keroncong di Kabupaten Lumajang, serta melalui sarana publikasi saat ini mitra telah banyak dikenal oleh masyarakat khususnya di kabupaten Lumajang.Kata Kunci: Lagu, Keroncong, Hak Cipta, Publikasi, Promosi

IMPEMENTASI PEMBERDAYAAN MITRA PEREMPUAN DALAM PRODUKSI “ SALE PISANG” SERTA PERLINDUNGAN MEREK DAGANGNYA Ratnaningsih Ratnaningsih; Nizma Yuraida; Siti Ummiyatun Azizah
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 3, No 1 (2017): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/pengabdian_iptek.v3i1.996

Program pengabdian pada masyarakat ini adalah merupakan implementasi program iptek bagi masyarakat (IbM) Hibah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2017. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini dalam artikel ini adalah memberdayakan usaha mitra yaitu “ UD Barokah J- Kumbu” dan “UD Dua Bola Randos” melalui upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang mitra, penguatan produksi sale pisang, serta publikasi dan promosi usaha mitra serta program IbM. Metode yang digunakan berupa pendampingan pendaftran hak atas merek milik mitra pada Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur, memberikan bantuan “ oven pengering sale pisang”, mempublikasikan dan mempromosikan usaha mitra serta kegiatan IbM melalui media cetak dan elektronik. Hasil yang dicapai antara lain yaitu keluarnya bukti pendaftaran merek, dengan adanya bantuan oven pengering sale pisang terjadi peningkatan kapasitas produksi yang berimplikasi pada peningkatan keuntungan hasil penjualan produk mitra perbulannya, waktu produksi yang relatif lebih cepat dan higienies serta mitra lebih dikenal masyarakatKata Kunci : Sale Pisang, Merek, Oven, Publikasi, emberdayaanA

Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Ratnaningsih Ratnaningsih
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Asuransi Jiwa Bersama (selanjutnya disingkat AJB) Bumi Putera merupakan usaha asuransi yang telah lama berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1912. Usaha asuransi AJB Bumi Putera 1912 tidak sama dengan asuransi jiwa yang lain karena merupakan usaha bersama (mutual). Berkaitan dengan usaha asuransi AJB Bumi Putera ini baru mendapatkan pengaturan pada tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi khususnya diatur pada pasal 6, dan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Nasabah pemegang polis ini rata-rata tidak memahami bagaimana jenis asuransi dengan usaha bersama ini, karena tidak adanya pengaturan dan kejelasan saat mengikatkan diri dalam suatu polis pada AJB Bumi Putera. Saat ini AJB Bumi Putera tengah mengalami masalah yang sangat serius yaitu gagal bayar klaim asuransi yang nilainya triliunan kepada pemegang polis.Terdapat ketidak pastian hukum terkait kedudukan hukum pemegang polis AJB Bumi Putra 1912. Jika pada asuransi lain memiliki kedudukan sebagai konsumen, akan tetapi khusus untuk AJB Bumi Putera 1912 pemegang polis dianggap sebagai pemilik usaha asuransi yang dapat menikmati keuntungan juga menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera sehingga tidak ada kejelasan pula mengenai perlindungan hukum nasabah pemegang polis AJB Bumi Putera. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi putera dapat ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, likuidasi dan kepailitan.

Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak Ratnaningsih, Ratnaningsih; Sudjatmiko, Sudjatmiko
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.91 KB)

Pencegahan pernikahan anak merupakan salah satu target yang menjadi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals/SDGâ€™s.). Indonesia saat ini memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun karena banyaknya dampak negatif pernikahan anak, sehingga diharapkan dengan batasan usia pernikahan ini dapat menekan terjadinya pernikahan anak,akan tetapi dalam undang undang perkawinan ini masih memberikan peluang penyimpangan ketentuan batas minimal usia pernikahan dengan adanya dispensasi pernikahan, yang akan dikaji dalam penulisan ini dari nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang undang dan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa pembatasan usia pernikahan berdasar Undang Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum dengan adanya peluang dispensasi pernikahan dalam undang undang tersebut. Kata Kunci : Pernikahan anak, Dispensasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

Legal Construction of International Business Contracts as an Instrument for Strengthening Banana Cracker Exports and Ogan Banana Supply Chain Management in Lumajang Regency Ratnaningsih; Sudjatmiko; Hastuti, Sri; Maulidandi, Muhammad Akmal Naufaldi
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.18674

Today's entrepreneurs prioritize international trade as an important goal in business development, which leads to the formation of international business contracts, but not all entrepreneurs understand the various regulations related to international business contracts, dispute resolution in the event of a dispute, and legal certainty in the event of force majeure. In addition, this study also wants to analyze the provisions for the use of Indonesian in agreements based on Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and National Emblem, as well as the National Anthem, with an analytical knife using the principle of freedom of contact. This research related to international business contracts was inspired by the desires of home industry entrepreneurs in Nogosari Village, Rowokangkung District, Lumajang Regency, who produce "banana crackers" and want to spread their wings into the world of international trade. In addition to understanding the various rules of international business contracts, banana crackers entrepreneurs also face the problem of difficulty in obtaining organic banana raw materials. Fruits have a high water content so they are easily damaged and have a short shelf life. Bananas are a type of fruit that is easily damaged, so there must be a solution, namely producing banana products, one of which is banana crackers and analyzing the management of the Supply Chain....

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search