Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGALITAS PRODUK SNACK BAPER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MITRA PKM DAN WALI YATIM-DHUAFA Akhiriani, Shanti; ",", Naimah
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 5, No 2 (2019): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v5i2.2938

Olahan pangan yang diproduksi industri rumah tangga akhir-akhir ini semakin variatif dan diminati masyarakat. Keberadaannya diperhitungkan oleh konsumen pangan di Indonesia, selain karena jenisnya yang beragam, harganya juga cukup terjangkau. Yayasan Rumah Perubahan Indonesia (RPI) Kabupaten Lumajang sebagai mitra PKM Universitas Lumajang termasuk salah satu produsen Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang mengolah potensi pertanian lokal menjadi berbagai jenis makanan ringan (snack). Berawal dari produksi di rumah salah satu relawan dengan dibantu ibu-ibu wali yatim-dhuafa, pada akhirnya manajemen RPI sepakat untuk memproduksi makanan ringan tersebut di Kantor Pusat Yayasan RPI dan memberi merek produk mereka dengan nama Snack Baper (Barokah Perubahan). Permasalahan yang dihadapi mitra PKM yaitu: 1) persoalan legalitas, produk Snack Baper belum terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang; 2) proses produksi masih menggunakan peralatan sederhana dan masih sangat terbatas dalam hal kualitas, kuantitas dan kontinuitas; 3) mitra kurang memahami manajemen dalam berwirausaha, menjadikan usaha yang mereka lakukan kurang optimal; dan 4) jaringan pemasaran Snack Baper masih terbatas di lingkup lokal Kabupaten Lumajang. Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini adalah persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tahap pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu adanya peningkatan pendapatan mitra PKM setelah proses pelaksanaan PKM mulai dari pengurusan sertifikat P-IRT, praktek produksi, penyuluhan, pelatihan hingga pendampingan pemasaran. Semua kegiatan tersebut mendukung mitra untuk lebih percaya diri dalam memasarkan produknya sehingga meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan wali yatim-dhuafa binaan mitra. Dengan demikian, bersama Yayasan RPI Lumajang mereka bisa mengarahkan, membimbing anak-anak binaan RPI menjadi pribadi muslim yang berbakti dan berprestasi di masa yang akan datang.

Legalitas Produk Snack Baper Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mitra PKM Dan Wali Yatim-Dhuafa Shanti Akhiriani; Naimah Naimah
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 5, No 2 (2019): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v5i2.2938

Olahan pangan yang diproduksi industri rumah tangga akhir-akhir ini semakin variatif dan diminati masyarakat. Keberadaannya diperhitungkan oleh konsumen pangan di Indonesia, selain karena jenisnya yang beragam, harganya juga cukup terjangkau. Yayasan Rumah Perubahan Indonesia (RPI) Kabupaten Lumajang sebagai mitra PKM Universitas Lumajang termasuk salah satu produsen Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang mengolah potensi pertanian lokal menjadi berbagai jenis makanan ringan (snack). Berawal dari produksi di rumah salah satu relawan dengan dibantu ibu-ibu wali yatim-dhuafa, pada akhirnya manajemen RPI sepakat untuk memproduksi makanan ringan tersebut di Kantor Pusat Yayasan RPI dan memberi merek produk mereka dengan nama Snack Baper (Barokah Perubahan). Permasalahan yang dihadapi mitra PKM yaitu: 1) persoalan legalitas, produk Snack Baper belum terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang; 2) proses produksi masih menggunakan peralatan sederhana dan masih sangat terbatas dalam hal kualitas, kuantitas dan kontinuitas; 3) mitra kurang memahami manajemen dalam berwirausaha, menjadikan usaha yang mereka lakukan kurang optimal; dan 4) jaringan pemasaran Snack Baper masih terbatas di lingkup lokal Kabupaten Lumajang. Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini adalah persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tahap pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu adanya peningkatan pendapatan mitra PKM setelah proses pelaksanaan PKM mulai dari pengurusan sertifikat P-IRT, praktek produksi, penyuluhan, pelatihan hingga pendampingan pemasaran. Semua kegiatan tersebut mendukung mitra untuk lebih percaya diri dalam memasarkan produknya sehingga meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan wali yatim-dhuafa binaan mitra. Dengan demikian, bersama Yayasan RPI Lumajang mereka bisa mengarahkan, membimbing anak-anak binaan RPI menjadi pribadi muslim yang berbakti dan berprestasi di masa yang akan datang.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Naimah Naimah
EGALITA Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Solution of woman reproduction health is not new matter, but it still studied, because it still leave many problem for woman until today. National Commision of Anti Woman Violence (Komnas Perempuan) recorded that the number of woman violence is still high. According to the data from KPAI from 2011 until 2014, the number of woman violence is increase every year. Most of victim of physical violence are women. However, National Commission of Anti Woman Violence do the best to eliminate violation to woman. The curent law in Indonesia is still can not give the deterrent effect yet to the violence that happened to woman. added special laws on reproductive health only confirms CEDAW 1979, so not detailed yet according to the situation of indonesia society.Solusi tentang kesehatan reproduksi perempuan adalah bukan perihal baru, tetapi masih tetap dipelajari, karena banyak menyisahkan permasalahan bagi perempuan sampai hari ini. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat tahun lau jumlah kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi. Menurut data KPAI tahun 2011 hingga 2014, jumlah kasus kekrasan seksual selalu naik tahun demi tahun. Korban kekerasan fisik kebanyakkan adalah perempuan. Meskipun demikian, Komnas Perempuan bekerja keras berjuang untuk untuk menghilangkan kekerasan. Di Indonesia hukum saat ini belum dapat memberi efek jera atas kekerasan yang terjadi pada perempuan. yang ditambahkan hukum khusus tentang kesehatan reproduksi hanya mensahkan CEDAW 1979, sehingga belum yang terperinci menurut situasi ada Indonesia.

UPAYA MEMINIMALISIR PELANGGARAN HAK ANAK MELALUI FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) HUKUM BAGI PEREMPUAN DI DUSUN IGIR-IGIR DESA DARUNGAN KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG Naimah Naimah
EGALITA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Research method used in this research is Participatory Action Research (PAR) using techniques Forum Group Discuddion (FGD). The purpose of the activities FGD specially fo women are to (1) Identify violations of children's rights in the community of Igir-igir village, (2) Knowing the factors cause the existence of violations of children's rights (3) find out how the activity of law FGD Law can be one of the efforts to minimize violations of children's rights in the hamlet of Igir-igir.The results of FGD Law specially for Women in igir-igir are as follows: first, breach of the rights of children are as follows: (1) many children dropped out from school (2) many wedding early age are occured, (3) many children have no legal identity and citizenship status. Secondly, the causes of violations of children's rights are economic factor, lack of knowledge, and culture. Third, after getting knowledge of FGD regarding law and Government policy then it can minimize the violation of children's rights, one of the proof there are 27 women who register the birth certificates of her family.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan teknik Forum Group Discuddion (FGD). Tujuan kegiatan FGD Hukum khusus perempuan adalah (1) Mengidentifikasi pelanggaran hak anak di masyarakat dusun Igir-igir, (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak (3) Mengetahui bagaimana FGD Hukum Khusus perempuan dapat menjadi salah satu upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun Igir-igir.Hasil FGD Hukum khusus perempuan di Dusun igir-igir sebagai berikut: Pertama, Pelanggaran hak anak sebagai berikut: (1) banyak anak putus sekolah (2) Banyak ditemui pernikahan usia dini, (3) Banyak anak tidak mempunyai legalitas identitas diri dan status kewarganegaraan. Kedua,Penyebab pelanggaran hak anak faktor perekonomian, kurangnya pengetahuan, dan budaya. Ketiga, setelah mendapatkan pengetahuan dari FGD mengenai Hukum dan kebijakan pemerintah maka dapat meminimalisir pelanggaran hak anak, salah satu buktinya ada 27 Perempuan yang mendaftarkan akte kelahiran keluarganya.

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Awaluddin Yusuf; Anies Marsudiati Purbadiri; Naimah Naimah
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3467

Hak atas pendidikan politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C dan Pasal 28E. Oleh karena itu pemenuhannya merupakan keharusan. Paertai politik yang merupakan salah satu institusi yang mempunyai tanggungjawab memberikan pendidikan politik harus melaksanakannya sehingga masyarakat mendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengkaji ketentuan tanggungjawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, serta bentuk-bentuk pelaksanaan bertanggungjawab partai politik dalam pemenuhan hak pendidikan politik bagi masyarakat. Hasil penelitian mrnunjukkan Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik tidak ada ketentuan khusus mengenai bentukmya. Partai politik bebas menggunakan model pendidikan politik aslalkan tidak menyalahi undang-ungang. Beberapa contoh bentuk pendidikan politik kepada masyarakat dapat dilakukan melalui cara berikut, antara lain: (a) Pelatihan dan Kaderisasi (b) Sosialisasi atau penyuluhan. (c) diskusi (d) Seminar atau Workshop (e) Kerjasama antara lembaga pendidikan. Dan lain sebagainya.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Melalui Marketplace Di Indonesia Anggar Jadi Laksono; Naimah Naimah; Suhariyono Suhariyono
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi dan informasi yang terus meningkat mengubah sistem perdagangan dari konvensional menjadi digital melalui e-commerce. Platform e-commerce menyediakan fitur marketplace yang mempermudah transaksi dan memperluas akses pasar. Namun, dibalik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya wanprestasi oleh penjual, penyelenggara platform, dan jasa pengiriman. Konsumen sebagai pihak yang rentan sering mengalami kerugian akibat barang tidak sesuai, keterlambatan, atau kegagalan pengiriman. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce yang mengalami wanprestasi, serta menelaah kekuatan alat bukti elektronik hasil dari transaksi elektronik sebagai dasar pembuktian dalam sengketa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum konsumen dan mendorong terbentuknya sistem perlindungan hukum digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

CONCEPTUAL RECONSTRUCTION OF MEDICAL CONSENT IN HEALTHCARE SERVICES: Islamic Contract Law Analysis of the Principle of At-Tarāḍī Naimah Naimah; Gunnarto Gunnarto; Anis Mashdurohatun; Atta Abdel Aaty El-Sonbaty; Anies Marsudiati Purbadiri
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 17, No 1 (2026): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v17i1.40014

Medical consent (informed consent) is a fundamental mechanism in ensuring patient autonomy and legal protection in healthcare services. Although comprehensively regulated in Indonesian health law, the practice of informed consent still tends to be procedural and administrative in nature, thus failing to fully guarantee the patient's substantive willingness and understanding. This condition reveals a structural imbalance in the doctor-patient relationship that has the potential to weaken the legal position of patients. This study aims to analyse the conceptual weaknesses of informed consent in Indonesian positive law and reconstruct it through the integration of the principle of at-tarāḍī in Islamic contract law. The research method used is normative legal research with a conceptual, doctrinal, and comparative normative approach, through analysis of health legislation, legal doctrine, and fiqh muʿāmalāt principles. The results of the study indicate that the regulation of informed consent in national regulations emphasises the fulfilment of formalities of consent rather than the substantial quality of the patient's willingness and free will. By reconceptualising informed consent as a medical service contract based on the principle of at-tarāḍī, this study offers a substantive consent model that requires information disclosure, patient understanding, free will, and authentic ridā. This reconstruction strengthens patient legal protection, balances therapeutic relationships, and unifies legal certainty with values of justice and ethics in healthcare. Persetujuan medis (persetujuan yang terinformasi) merupakan mekanisme fundamental dalam menjamin otonomi pasien dan perlindungan hukum dalam layanan kesehatan. Meskipun diatur secara komprehensif dalam hukum kesehatan Indonesia, praktik persetujuan yang terinformasi masih cenderung bersifat prosedural dan administratif, sehingga gagal sepenuhnya menjamin kesediaan dan pemahaman substantif pasien. Kondisi ini mengindikasikan ketidakseimbangan struktural dalam hubungan dokter-pasien yang berpotensi melemahkan posisi hukum pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan konseptual persetujuan terinformasi dalam hukum positif Indonesia dan merekonstruksinya melalui integrasi prinsip at-tarāḍī dalam hukum kontrak Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, doktrinal, dan komparatif normatif, melalui analisis peraturan kesehatan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip fiqh muʿāmalāt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi persetujuan terinformasi dalam peraturan nasional lebih menekankan pada pemenuhan formalitas persetujuan daripada kualitas substansial kesediaan dan kehendak bebas pasien. Dengan merekonseptualisasikan persetujuan yang terinformasi sebagai kontrak layanan medis berdasarkan prinsip at-tarāḍī, studi ini mengusulkan model persetujuan substantif yang menuntut pengungkapan informasi, pemahaman pasien, kehendak bebas, dan ridā yang autentik. Rekonstruksi ini berkontribusi memperkuat perlindungan hukum pasien, menyeimbangkan hubungan terapeutik, dan menyatukan kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan dan etika dalam pelayanan kesehatan.

Analisis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Suatu Perjanjian Di Indonesia Siti Umiyatun Azizah; Naimah Naimah; Devi Lestari
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 24 No. 1 (2026): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v24i1.5505

Penelitian mengenai tanda tangan elektronik dalam perjanjian elektronik telah banyak dilakukan, namun masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif mengenai pengakuan hukum tanda tangan elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum serta kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam kontrak elektronik di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, studi ini mengkaji sinkronisasi antara teknologi digital dengan regulasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta kriteria teknis dalam UU ITE. kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak dan bergantung pada keandalan sistem elektronik serta penilaian hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan teknologi untuk menjamin kepastian hukum.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search