Naimah Naimah
Universitas Lumajang

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : EGALITA

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Naimah Naimah
EGALITA Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.524 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v10i1.4538

Abstract

Solution of woman reproduction health is not new matter, but it still studied, because it still leave many problem for woman until today. National Commision of Anti Woman Violence (Komnas Perempuan) recorded that the number of woman violence is still high. According to the data from KPAI from 2011 until 2014, the number of woman violence is increase every year. Most of victim of physical violence are women. However, National Commission of Anti Woman Violence do the best to eliminate violation to woman. The curent law in Indonesia is still can not give the deterrent effect yet to the violence that happened to woman. added special laws on reproductive health only confirms CEDAW 1979, so not detailed yet according to the situation of indonesia society.Solusi tentang kesehatan reproduksi perempuan adalah bukan perihal baru, tetapi masih tetap dipelajari, karena banyak menyisahkan permasalahan bagi perempuan sampai hari ini. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat tahun lau jumlah kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi. Menurut data KPAI tahun 2011 hingga 2014, jumlah kasus kekrasan seksual selalu naik tahun demi tahun. Korban kekerasan fisik kebanyakkan adalah perempuan. Meskipun demikian, Komnas Perempuan bekerja keras berjuang untuk untuk menghilangkan kekerasan. Di Indonesia hukum saat ini belum dapat memberi efek jera atas kekerasan yang terjadi pada perempuan. yang ditambahkan hukum khusus tentang kesehatan reproduksi hanya mensahkan CEDAW 1979, sehingga belum yang terperinci menurut situasi ada Indonesia.
UPAYA MEMINIMALISIR PELANGGARAN HAK ANAK MELALUI FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) HUKUM BAGI PEREMPUAN DI DUSUN IGIR-IGIR DESA DARUNGAN KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG Naimah Naimah
EGALITA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.549 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v11i1.4551

Abstract

Research method used in this research is Participatory Action Research (PAR) using techniques Forum Group Discuddion (FGD). The purpose of the activities FGD specially fo women are to (1) Identify violations of children's rights in the community of Igir-igir village, (2) Knowing the factors cause the existence of violations of children's rights (3) find out how the activity of law FGD Law can be one of the efforts to minimize violations of children's rights in the hamlet of Igir-igir.The results of FGD Law specially for Women in igir-igir are as follows: first, breach of the rights of children are as follows: (1) many children dropped out from school (2) many wedding early age are occured, (3) many children have no legal identity and citizenship status. Secondly, the causes of violations of children's rights are economic factor, lack of knowledge, and culture. Third, after getting knowledge of FGD regarding law and Government policy then it can minimize the violation of children's rights, one of the proof there are 27 women who register the birth certificates of her family.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan teknik Forum Group Discuddion (FGD). Tujuan kegiatan FGD Hukum khusus perempuan adalah (1) Mengidentifikasi pelanggaran hak anak di masyarakat dusun Igir-igir, (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak (3) Mengetahui bagaimana FGD Hukum Khusus perempuan dapat menjadi salah satu upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun Igir-igir.Hasil FGD Hukum khusus perempuan di Dusun igir-igir sebagai berikut: Pertama, Pelanggaran hak anak sebagai berikut: (1) banyak anak putus sekolah (2) Banyak ditemui pernikahan usia dini, (3) Banyak anak tidak mempunyai legalitas identitas diri dan status kewarganegaraan. Kedua,Penyebab pelanggaran hak anak faktor perekonomian, kurangnya pengetahuan, dan budaya. Ketiga, setelah mendapatkan pengetahuan dari FGD mengenai Hukum dan kebijakan pemerintah maka dapat meminimalisir pelanggaran hak anak, salah satu buktinya ada 27 Perempuan yang mendaftarkan akte kelahiran keluarganya.