Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Journal of Community Development JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata National Multidisciplinary Sciences Fairness and Justice
Muh Iman
Universitas MuhammadIyah Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Azas Kebebasan Berkontrak Yang Tercermin Dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Muh Iman; Fauziyah Fauziyah; Mega Bintang Pamungkas
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7422

Abstract

Penelitian ini hendak membahas atau menganalisa tentang pasal-pasal yang ada di dalam syarat- syarat Umum perjanjian Pinjmanan dan  kredit.  Pasal-pasal tersebut apakah mencerminkan adanya azas Kebebasan Berkontrak dalam membuat perjanjian kredit atau pinjaman uang. Hasil penelitian diperoleh  bahwa pasal-pasal dalam naskah tentang syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi, ditemukan adanya pasal yang masih menampakkan belum adanya pemenuhan terhadap azas kebebasan berkontrak maupun azas lainnya yang ikut berpengaruh di dalamnya, yakni azas konsensualisme. Hal ini nampak dalam syarat umum Perjanjian peminjaman dan kredit pada Pasal 2 angka 3 yang mengatakan bahwa ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil Kredit. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya kekurang seimbangan kedudukan antara pihak bank dan pihak debitur. Disamping itu terdapat satu azas lagi yakni azas konsensualisme, yang nampaknya kurang diperhatikan oleh pihak Bank selaku pihak Kreditur. Fenomena demikian ini tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh negara, untuk tumbuh sebagaimana diharapkan, sesuai dengan misi dari dikeluarkan Uandang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998
Pendampingan Pembelajaran di SD Negeri Koncer 01 pada Masa Pandemi Covid-19 Muh Iman; Hesti Dwi Rela Susanti; Winda Dwi Kusuma Anwa; Ahmad Jailani; Rizal Anwar; Ainul Yaqin; Maulana Aksan Eko Palja
JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jiwakerta.v3i2.9142

Abstract

Pembelajaran merupakan proses dimana lingkungan seseorang yang secara sengaja dikelola sehingga memungkinkan peserta didik ikut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. Selain itu, proses pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu sistem, yang terdiri atas komponen sistem yaitu siswa, guru, bahan ajar, dan lingkungan belajar, dengan seluruh komponen yang ada berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru SD Negeri Koncer 01 (2) Peningkatan kemampuan siswa secara afektif, kognitif dan psikomotorik (3) untuk transformasi nilai-nilai moral kepada siswa agar di masa depan dapat mampu warga negara yang baik. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian Tindakan kelas. Penekanan terhadap komponen program pembelajaran antara lain berpusat pada Pengajar, Peserta didik. Teknik yang digunakan ceramah diskusi,dan teknik team teaching. Dalam hal pengajar sebagai fasilitator dan motivator dalam strategi yaitu: 1) Keterampilan menyimak guru yaitu memberikan informasi tertentu dalam hal ini peserta didik mendengarkan 2) Keterampilan berbicara yaitu berbicara bebas meliputi diskusi, drama, dan berpidato 3) Keterampilan membaca yaitu kriteria penilaian: kohesi dan koherensi 4) Keterampilan menulis yaitu melibatkan unsur linguistik dan ekstralinguistik.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Pasca Berklakunya UU Cipta Kerja Di Kabupaten Jember Muh Iman; Andini Alifiya; Inez Nurhidayah Amanda S
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.314

Abstract

Pajak ialah penetapan tarif sebagai masukan keuangan daerah yang berguna untuk pembangunan daerah dan infrastruktur, untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran daerah. Pembayaran pajak mencerminkan partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam rangka pembangunan nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan pajak daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja, metode penelitian yuridis normative, hasil penelitian UU Cipta Kerja, UU Keuangan Negara dan PP No. 12 tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan yuridis normative, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menentukan tarif pajak dan retribusi setelah berlakunya UU Cipta Kerja pola penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah serta melibatkan pemerintah pusat. Diketahui bahwa dalam menetapkan peraturan di bidang tarif pajak daerah, Dewan Negara dapat mengubah tarif pajak dan tarif royalti dengan menetapkan tarif pajak nasional dan tarif royalti serta mengevaluasi baik peraturan daerah maupun rancangan peraturan daerah. Pajak dan biaya yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berbisnis. Dengan demikian, dalam menetapkan tarif pajak dan tarif pembayaran, pemerintah pusat mengganti aturan tentang tarif pajak daerah dengan menetapkan tarif dan pembayaran pajak yang berlaku.
MODEL KEBIJAKAN DESA TERINTEGRASI UNTUK PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN Fauziyah Fauziyah; Muh Iman
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.5070

Abstract

Abstrak Fenomena pekerja anak di pedesaan Kabupaten Jember masih tinggi akibat kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan pemerintah desa dalam pencegahan pekerja anak berdasarkan kerangka hukum nasional serta merumuskan model kebijakan berbasis desa yang terintegrasi. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui statute approach dan conceptual approach terhadap regulasi perlindungan anak, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan Undang- Undang Desa memberi legitimasi desa sebagai ujung tombak penghapusan pekerja anak. Namun, implementasi terhambat oleh minimnya peraturan desa, kapasitas aparatur, data terpilah, dan koordinasi lintas sektor. Model kebijakan yang diusulkan terdiri dari tiga pilar: (1) regulasi lokal yang tegas, (2) penguatan kapasitas dan basis data desa, dan (3) intervensi sosial-ekonomi dan pendidikan dengan dukungan Dana Desa. Model ini selaras dengan SDGs poin 4 fokus pada (Pendidikan Berkualitas) dan dan Point 8 (Pekerjaan Layak), serta berpotensi direplikasi secara nasional sebagai praktik baik berbasis komunitas.
Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Kontrak Digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Amara Diva Abigail; Muh Iman
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 24 No. 1 (2026): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v24i1.5275

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Salah satu instrumen krusial dalam ekosistem ini adalah kontrak digital. Meskipun secara umum kontrak digital telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal 1313 KUHPerdata serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, instrumen perlindungan hukumnya secara spesifik dalam ranah birokrasi pemerintahan masih belum diatur secara komprehensif.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap kontrak digital dalam kerangka SPBE, mengidentifikasi celah atau kelemahan regulasi yang ada, serta merumuskan rekomendasi pengaturan yang lebih spesifik dan adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kebebasan berkontrak diakui, terdapat kekosongan hukum terkait mitigasi risiko kegagalan sistem, integritas data kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terspesialisasi dalam lingkup publik. Kelemahan-kelemahan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi turunan yang lebih teknis untuk menjamin keamanan informasi dan validitas dokumen elektronik. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mendorong transparansi, serta mewujudkan sistem pemerintahan digital yang berintegritas dan terpercaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sosialisasi Public Speaking dan Presentasi Efektif untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa SD Sabrang 02 Ambulu Jember Fauziyah; Pramukhtiko Suryokencono; Muh Iman
Journal of Community Development Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i2.1883

Abstract

Kegiatan sosialisasi komunikasi, percaya diri, public speaking, dan presentasi yang baik dilaksanakan untuk mengatasi rendahnya keberanian siswa berbicara di depan umum. Program ini bertujuan menumbuhkan kepercayaan diri, memperkenalkan teknik dasar public speaking, dan melatih penyusunan presentasi sederhana pada siswa kelas 6 SD Sabrang 02 Ambulu Jember. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan latihan praktik langsung. Sebanyak 40 siswa terlibat dan diminta memperkenalkan diri, menceritakan pengalaman, serta menyampaikan presentasi singkat. Berdasarkan observasi, sekitar 70% siswa menunjukkan peningkatan keberanian dan kelancaran berbicara setelah mengikuti kegiatan ini. Selain itu, siswa mulai mampu menyusun isi pembicaraan lebih runtut dan menjaga kontak mata saat berbicara di depan kelas. Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman efektif membantu siswa mengatasi rasa gugup dan mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan komunikasi di jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini dapat diterapkan sebagai strategi praktis dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan membentuk karakter percaya diri pada siswa sekolah dasar.
Co-Authors Ahmad Jailani Ainul Yaqin Amara Diva Abigail Andini Alifiya Fauziyah Fauziyah Fauziyah Fauziyah Fauziyah Hesti Dwi Rela Susanti Inez Nurhidayah Amanda S Maulana Aksan Eko Palja Mega Bintang Pamungkas Pramukhtiko Suryokencono Rizal Anwar Winda Dwi Kusuma Anwa