Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME PEMANFAATAN LEASING DALAM PRAKTIKNYA Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Leasing telah dikenal oleh bangsa Eropa dan Amerika di era 1850 an[1] dan hal ini telah menjadikan induswtri bisnis, produksi dan perdagangan dikalangan pengusaha waktu itu untuk menggunakan jenis usaha ini dalam menjalankan roda usahanya didalam perusahaan. Jenis usaha leasing ini pun datang dan tumbuh di Indonesia, dan mulai dilirik oleh para pengusaha untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan modal bagi usaha mereka. Usaha leasing ini pada dasarnya adalah kegiatan usaha penyewaan, yang digunakan sebagai modal dalam usaha, tapi sekarang ini telah timbul jenis usaha yang hampir menyerupai dari leasing ini. Masyarakat telah memahami bahwa ada kesamaan dalam leasing, sewa beli, kredit dan sewa menyewa, tetapi kenyataannya berbagai jenis usaha ini adalah berbeda dalam penerapan dan mekanismenya, hanya saja masyarakat masih memandang semua jenis usaha ini adalah sama. Pada akhirnya terjadi ketidaksamaan maksud dalam leasing, sewa beli, kredit, dan sewa menyewa ini diantara masyarakat, sehingga dapat menimbulkan sengketa dan salah arti dalam maksud dan tujuannya. Kata Kunci : Leasing, Mekanisme Leasing[1] T.M. Tom Clark, Leasing, Mc Graw Hill Book Company (UK) ltd., Maidenhead, Berkshire,UK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Akhmad Munawar; Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahanpelanggaran karya cipta pasca perubahan terhadap Undang-Undang Hak CiptaNomor 12 Tahun 2002 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melaluistudi kepustakaan dan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan datadatabahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Hasil penelitian inimembuktikan bahwa penegakan pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidanghak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidangmusik Pelanggaran atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media,baik itu berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3. Hal ini disebabkan beberapa faktor.Faktor ekonomi merupakan faktor dominan terhadap munculnya pembajakankarya cipta disamping faktor sosial budaya, pendidikan dan penegakan hukum.Upaya pencegahan pembajakan belum dilaksanakan secara maksimal.

PERJANJIAN DISTRIBUSI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Taufik Effendy; Istiana Heriani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Perjanjian distribusi dalam praktiknya mengalami percampuran dengan perjanjian keagenan, padahal perjanjian keagenan adalah perjanjian yang dikecualikan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, akan tetapi asas tersebut dibatasi oleh undang-undang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai perjanjian distribusi apabila dasar perjanjian di antara para pihak adalah perjanjian jual beli sehingga dia bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga dapat mempunyai kebebasan untuk menentukan harga jual barang atau jasa yang telah dibelinya. Kedua, Setiap pelaku usaha (produsen) dalam perjanjian distribusi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang meliputi bebas menentukan pihak distributor suatu produk di pasar sesuai dengan hukum pasar atau bebas memilih bentuk perjanjian, dengan menetapkan berlakunya suatu harga atas satu produk pada suatu pasar, maka perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mempengaruhi serta mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli dan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam perdagangan baik secara vertikal maupun horizontal.

RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Dalam UU Rahasia Dagang sama sekali tidak disinggung masalah subyek hukum rahasia dagang, padahal masalah ini penting karena menyangkut siapa yang berhak atas informasi tersebut. Dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu kedaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya. Dalam kasus tertentu di mana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu.Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang.

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Perancang peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan peraturan bahasa perundang-undangan yang mempunyai corak tersendiri dan mempunyai ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dicermati.Kata Kunci : Bahasa, Undang-undang.

PREMANISME DAN PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 9 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Tulisan berikut akan menyoroti fenomena premanisme khususnya seiring dengan era reformasi yang dikaitkan dengan desentralisasi, otonomi daerah, dan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) atau lebih jauh lagi dengan Pemilu sebagai pesta demokrasi di Indonesia. Dengan menilik pula ‘hajatan politik’ di daerah diasumsikan akan lebih jelas dalam mengkaji hubungan antara premanisme dan dinamika politik yang berkembang. Fenomena premanisme ini kemudian akan penulis korelasikan dengan konteks modernisasi dan shadow state.Kata Kunci : Premanisme, Politik.

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Al-Adl : Jurnal Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Al-Adl : Jurnal Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Al-Adl : Jurnal Hukum