Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.751

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)

Akhmad Munawar

Unknown Affiliation

Author-ID : 3505207

Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ANALISIS YURIDIS DIHAPUSNYA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA Akhmad Munawar; Muhammad Aini; Dedi Sugiyanto; Miftah Ulumudin Tsani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.40

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH termasuk bagian yang dihapus adalah Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, dengan dihapusnya ketentuan pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berakibat kepada Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus didalam UU Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pwerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya rumusan masalah yang ke dua adalah Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan akan dianalisis dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN HUKUM URGENSI STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR Miftah Ulumudin Tsani; Akhmad Munawar; Dedi Sigiyanto; Muhammad Fauzy; Muthia Hafina Putri; Ade Adistya
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.426 KB)

Tanah adalah salah satu aset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Pada jaman hindia belanda, kepemilikan atas tanah masih di kuasai oleh penjajah. Karena saat itu masih menduduki Indonesia sebagai tanah jajahan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia merasakan kesengsaraan atas tanah miliknya yang tidak boleh diakui. Hal ini di karenakan masyarakat tidak memiliki bukti otentik terhadap tanah miliknya tersebut. Tanah yang tidak dapat dibuktikan status kepemilikannya dengan surat pembuktian resmi dianggap sebagai tanah milik Negara. Barulah setelah dibentuk undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang akrab di sebut UUPA, masyarakat Indonesia mulai bersenang hati, akhirnya penelitian panjangnya untuk mendapatkan status kepemilikan atas tanahnya berbuah manis. dengan lahirnya UUPA telah menghapuskan kebijakan-kebijakan pemerintah saat era colonial Belanda tentang pertanahan.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Akhmad Munawar; Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahanpelanggaran karya cipta pasca perubahan terhadap Undang-Undang Hak CiptaNomor 12 Tahun 2002 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melaluistudi kepustakaan dan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan datadatabahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Hasil penelitian inimembuktikan bahwa penegakan pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidanghak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidangmusik Pelanggaran atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media,baik itu berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3. Hal ini disebabkan beberapa faktor.Faktor ekonomi merupakan faktor dominan terhadap munculnya pembajakankarya cipta disamping faktor sosial budaya, pendidikan dan penegakan hukum.Upaya pencegahan pembajakan belum dilaksanakan secara maksimal.

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA Akhmad Munawar
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialahikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalaui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.Kata Kunci : Sahnya Perkawinan di Indonesia.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HUTAN DI KALIMANTAN SELATAN Akhmad Munawar
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Banjar” ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai (1) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan. (2) upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan sehingga dapat tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat (warga negara) sesuai dengan UUPPLH. Tipe (jenis) penelitian emperis normatrif yaitu melakukan penelitian dan mengkaji fenomena-fenomena hukum yang terjadi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan

Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia Muhammad Singgih Imam Wibowo; Akhmad Munawar; Hidayatullah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to analyze the technical and legal obstacles faced in the process of investigating cybercrimes in Indonesia. Along with the rapid development of information technology, cybercrime has become one of the biggest challenges in the criminal justice system in Indonesia. This research identified various technical barriers, such as limitations of digital forensic tools and difficulties in collecting distributed evidence across multiple platforms. In addition, legal aspects, including inconsistencies between national regulations and international standards, as well as challenges in cross-jurisdictional cooperation, also influence the effectiveness of investigations. Based on the results of the analysis, this research suggests several strategic steps, including updating regulations, increasing human resource capacity, and strengthening coordination between law enforcement agencies at both the national and international levels. It is hoped that this research can contribute to improving the cybercrime investigation system in Indonesia and support efforts to eradicate cybercrime more effectively.

Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Akhmad Munawar; Muhammad Aini; Dedi Sugiyanto; Miftah Ulumudin Tsani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.40

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 H paragraph (1) states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and have the right to obtain health services. After the enactment of the Employment Creation Law on October 5, 2020, the impact of changes to several provisions stipulated in the PPLH Law, including the part that was deleted was Article 26 paragraph (4) of the PPLH Law which reads "The community as referred to in paragraph (1) may file an objection to The AMDAL document” is also not accompanied by an explanation so that it can lead to confusion in what kind of society rejects the document, with the abolition of the provisions of Article 26 paragraph (4) of the PPLH Law, resulting in the community no longer having the right to file an objection to the environmental impact analysis document. alias Amdal on a project because their rights have been removed in the Job Creation Act. The formulation of the first problem in this study is how the legal consequences of the abolition of the provisions of Article 26 Paragraph (4) of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment on the participation of the community in the supervision of a good and healthy environment. Furthermore, the formulation of the second problem is how the provisions in Article 26 paragraph (4) of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management from the perspective of Human Rights in Article 28 Letter H Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a type of juridical-normative research because the problem will be analyzed by reviewing the laws and regulations relating to the abolition of the provisions of Article 26 paragraph (4) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Law Number 11 of 2020 on Job Creation.

Co-Authors Ade Adistya Dedi Sigiyanto Dedi Sugiyanto Hidayatullah Miftah Ulumudin Tsani Miftah Ulumudin Tsani Muhammad Aini Muhammad Fauzy Muhammad Singgih Imam Wibowo Muthia Hafina Putri Taufik Effendy

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search