Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS DIHAPUSNYA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA ]]>
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>;
<![CDATA[Muhammad Aini]]>;
<![CDATA[Dedi Sugiyanto]]>;
<![CDATA[Miftah Ulumudin Tsani]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i3.40
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH termasuk bagian yang dihapus adalah Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, dengan dihapusnya ketentuan pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berakibat kepada Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus didalam UU Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pwerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya rumusan masalah yang ke dua adalah Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan akan dianalisis dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[PELATIHAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNISKA SEBAGAI TENAGA MEDIATOR DALAM SENGKETA HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ]]>
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 6, No 2 (2020): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.668 KB)
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v6i2.3902
<![CDATA[Mengingat masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkanpersamaan perlakuan di mata hukum, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatsangat bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya bagi masyarakattidak mampu yang sedang mengalami permasalahan hukum. Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum (LKBH) yang berada di pengelolaannya berada di bawah FakultasHukum UNISKA telah berdiri sejak tahun 2008. Akan tetapi hingga saat ini belummampu secara optimal menghasilkan regenerasi yang secara khusus menanganipermasalahan hukum lewat jalur mediasi. Mahasiswa Fakultas Hukum Uniskamerupakan tenaga potensial yang dapat dilatih untuk menjadi mediator dalampenanganan masalah hukum lewat jalur non litigasi. Solusi yang ditawarkan darikegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan cara melakukan sosialisasi secaraoptimal dan melakukan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya yang memilikikemakhiran dalam melakukan mediasi. Target luaran dalam bentuk publikasi padaJurnal Al Ikhlas dan rekayasa sosial peningkatan sumber daya manusia yang handalbagi LKBH dalam melakukan pendampingan ataupun advokasi penyelesaian sengketabagi masyarakat kurang mampu.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN HUKUM URGENSI STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR ]]>
<![CDATA[Miftah Ulumudin Tsani]]>;
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>;
<![CDATA[Dedi Sigiyanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauzy]]>;
<![CDATA[Muthia Hafina Putri]]>;
<![CDATA[Ade Adistya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (503.426 KB)
<![CDATA[Tanah adalah salah satu aset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Pada jaman hindia belanda, kepemilikan atas tanah masih di kuasai oleh penjajah. Karena saat itu masih menduduki Indonesia sebagai tanah jajahan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia merasakan kesengsaraan atas tanah miliknya yang tidak boleh diakui. Hal ini di karenakan masyarakat tidak memiliki bukti otentik terhadap tanah miliknya tersebut. Tanah yang tidak dapat dibuktikan status kepemilikannya dengan surat pembuktian resmi dianggap sebagai tanah milik Negara. Barulah setelah dibentuk undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang akrab di sebut UUPA, masyarakat Indonesia mulai bersenang hati, akhirnya penelitian panjangnya untuk mendapatkan status kepemilikan atas tanahnya berbuah manis. dengan lahirnya UUPA telah menghapuskan kebijakan-kebijakan pemerintah saat era colonial Belanda tentang pertanahan.]]>
<![CDATA[UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>;
<![CDATA[Taufik Effendy]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.242 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i2.453
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahanpelanggaran karya cipta pasca perubahan terhadap Undang-Undang Hak CiptaNomor 12 Tahun 2002 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melaluistudi kepustakaan dan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan datadatabahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Hasil penelitian inimembuktikan bahwa penegakan pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidanghak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidangmusik Pelanggaran atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media,baik itu berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3. Hal ini disebabkan beberapa faktor.Faktor ekonomi merupakan faktor dominan terhadap munculnya pembajakankarya cipta disamping faktor sosial budaya, pendidikan dan penegakan hukum.Upaya pencegahan pembajakan belum dilaksanakan secara maksimal.]]>
<![CDATA[SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.462 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.208
<![CDATA[Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialahikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalaui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.Kata Kunci : Sahnya Perkawinan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HUTAN DI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.72 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.193
<![CDATA[Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Banjar” ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai (1) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan. (2) upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan sehingga dapat tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat (warga negara) sesuai dengan UUPPLH. Tipe (jenis) penelitian emperis normatrif yaitu melakukan penelitian dan mengkaji fenomena-fenomena hukum yang terjadi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan]]>
<![CDATA[Agus Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law ]]>
<![CDATA[Muhajir Muhajir]]>;
<![CDATA[Ihda Shofiyatun Nisa']]>;
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>;
<![CDATA[Suud Sarim Karimullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/jis.v21i1.2321
<![CDATA[The number of controversies and debates about integrating Islamic law into the national legal system in Indonesia has led to many counter-productive perceptions, so progressive thinking is needed all parties can accept that. Therefore, this study examines the thoughts of Agus Moh Najib, a Muslim scholar, on integrating Islamic law into the national legal system to create a fair legal system by the demands of society and the state. Methodologically, this research uses a philosophical approach with library research and is also descriptive-analytical qualitative research. The results of this study state that Islamic Law and Indonesian law have several interrelationships and interconnections perspectives on Agus Moh Najib's. He provides recommendations that to maximise the interconnectivity of Islamic law to national law, the first step that needs to be taken is to redesign, reformulate and renovate the ushul fiqh building, which is the basis for the formation of Islamic law without having to tear it down by reviewing existing concepts and theories so that the role of ushul fiqh can be more optimal in developing Islamic legal science that contributes to the formation of laws and regulations in Indonesia. Then harmonisation is carried out between Islamic law and various legal sciences developed in Indonesia regarding subject matter and language. In other words, it is necessary to strive for the formation of the Islamic law that is in harmony with legal science in general based on the ideal moral norms of the core teachings of Islam and also considers the culture and empirical realities that exist in plural Indonesian society.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>;
<![CDATA[Sudiyono Sudiyono]]>;
<![CDATA[Muhammad Deny Sugiyanto]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v15i2.8066
<![CDATA[In the Indonesian constitution, children have a strategic role: "The state guarantees the right of every child to survival, growth, and development as well as protection from violence and discrimination". Children are an integral part of human survival and the survival of a nation and state. Therefore, children's best interests should be internalized as the best interests for the survival of mankind. The consequences of the provisions of Article 28B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia need to be followed up by making government policies aimed at protecting children. To protect the interests of children, the state established Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. More specifically the state also regulates the protection of children who commit crimes. in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court which was replaced by Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System; however, even though the law has been formed, especially in the settlement of criminal acts committed by children through diversion, there are still weaknesses and legal vacuum. The first formulation of the problem in this study is What are the requirements for a crime that can be diversified in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System? and the second formulation of the problem is What are the juridical consequences if diversion is not carried out by law enforcers in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System? To analyze these problems, the researcher used normative research by reviewing and analyzing laws and regulations related to the settlement of crimes committed by children through diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di SMA Negeri 2 Karang Intan ]]>
<![CDATA[Munawar, Akhmad]]>;
<![CDATA[Aini, Muhammad]]>;
<![CDATA[Inayati, Rizkiyah]]>;
<![CDATA[Adhani, Muhammad Fadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada para pelajar yang sebagian besar masih anak-anak. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah secara luas di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada kota-kota besar, bahkan telah sampai ke pedesaan. Peredaran dan penyalhgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Upaya pencegahan penyalahgunaa dan peredaran narkotika merupakan salah satu bagian tanggungjawab masyarakat (Pasal 105). Sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak kepada remaja. Program-program anti narkoba di sekolah dapat meliputi seminar, penyuluhan dan pemahaman hukum, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan remaja terkait penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika kepada Siswa di SMAN Negeri 2 Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI TERHADAP ANA DI MADRASAH ALIYAH SULTAN SULAIMAN KARANG INTAN ]]>
<![CDATA[Munawar, Akhmad]]>;
<![CDATA[Aini, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Arief, Hanafi]]>;
<![CDATA[Megasari, Indah Dewi]]>;
<![CDATA[Hastati Pujisari]]>;
<![CDATA[Jayantara, I Made Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 2 (2023): EDISI Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindakan eksploitasi terhadap merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan nak-anak. Eksploitasi terhadap anak terkadang sering tidak disadari oleh orang tua ataupun anak-anak bahwasanya apa yang dilakukan ataupun diperintahkan orang tua itu adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi anak lebih disebabkan oleh orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan tersebut dan tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang bagaimana tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan anak-anak terkait eksploitasi terhadap anak. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang eksploitasi terhadap anak kepada Siswa di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan. Sehingga mereka bisa membedakan hal-hal apa yang termasuk dalam kategori eksploitasi terhadap anak.]]>
