Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

SOSIALISASI PEMILU KEPADA PEMUDA GUNA MENCIPTAKAN PEMUDA YANG SADAR PEMILU DI KOTA BANJARMASIN Muhammad Erfa Redhani; Muhammad Syahrial Fitri; Afif Khalid Khalid; Hanafi Hanafi
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 6, No 1 (2020): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.45 KB) | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v6i1.3372

Abstract

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang pemilihan umum di kota Banjarmasin dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum di Kota Banjarmasin khususnya yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis yaitu pertama dengan melakukan obeservasi lapangan dan pendataan peserta, pembuatan materi dan bahan lainnya, pembuatan konsep sosialisasi dan pelatihan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, membentuk gerakan pemuda sadar pemilu, dan terakhir adalah membuat laporan akhir dan artikel. Dari kegiatan ini hasil atau kesimpulannya adalah dari semua rancangan kegiatan yang tercantum dalam proposal kegiatan telah dapat dilaksanakan, meskipun terdapat beberapa kendala namun telah dapat diatasi. Antusiasme mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia sangat bagus terutama dalam komitmennya mengawal pelaksanaan pemilu 2019 dan turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. KAMMI terdaftar resmi sebagai pemantau pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sehingga dapat secara langsung berkontribusi mengawal pelaksanaan pemilu.
EKSISTENSI PERSIDANGAN ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID19 DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA Hanafi Hanafi; Muhammad Syahrial Fitri; Fathan Ansori
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.4493

Abstract

Following the background, the problems in this study are, first, the mechanism for implementing procedural law in E-Court for criminal cases in Indonesia, secondly how E-Court accommodates the process of proof in criminal cases in Indonesia. The method used in this research is pure legal research, which refers to and bases on legal norms and principles, applicable laws and regulations, legal theories and doctrines, jurisprudence, and other literature that are relevant to the topic. The results of this study are, firstly, the mechanism for implementing E-Court procedural law is regulated in the Supreme Court Regulation 4/2020 on the Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts provides 2 (two) alternatives for conducting trials in criminal cases, namely Normal Courts and Electronic Courts. Such matters are not previously regulated in the Criminal Procedure Code or other procedural regulations. Second, concerning the process of proofing evidence in criminal cases in E-Court still follows the provisions of the normal criminal procedure law and has the same value or power of evidence as normal trials.
URGENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Hanafi Hanafi; Reza Aditya Pamuji
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.812 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2020

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to know and analyze how the legal construction of expert information is based on the criminal justice system in Indonesia and how the influence of expert information on the power of evidence in the system Criminal justice in Indonesia. This research is a normative law research that examines and examines the legislation related to the information of experts, in this case the Law No. 8 of 1981 about the Criminal Procedure Law (KUHAP). Based on the results of the research conducted with the study of literature, in the outline of the results of the study can be concluded that the legal construction of the expert information arrangement is governed in article 184 paragraph (1) of KUHAP point number 2 which is included in the types of Legal evidence after the witness's description. In the sense that the expert information is governed by article 1 number 28 of the criminal CODE stating that the explanation of the expert is the information given by a person who has special skills on what is necessary to make the light of a criminal case to Inspection interests. From the formulation it appears that it has been covered by the function of a member, namely to make the light of a criminal case for examination purposes. The influence of expert information on the power of proving is that in principle the proof tool of expert evidence has no proven strength binding and determining. As such, the value of the expert's proof of proof strength is the same as the value of proofs attached to the witness evidence tool.Keywords: Expert Description, Proof Tool, Criminal Justice.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi hukum tentang keterangan ahli berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterangan ahli, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontruksi hukum pengaturan keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP point nomor 2 yang termasuk dalam jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum setelah keterangan saksi. Secara pengertian keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa telah tercakup fungsi dari keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Adapun pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian adalah bahwa pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Kata Kunci: Keterangan Ahli, Alat Bukti, Peradilan Pidana
Kajian Evaluatif Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syahrial Fitri; hanafi hanafi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i1.8165

Abstract

This research will discuss, First, the factors that are the causes of the Election Result Disputes (PHP) for the 2020 Regional Heads of the South Kalimantan Province at the Constitutional Court and Second, the consequences that arise in the Implementation of the Decisions on the Election Result Dispute (PHP) for the 2020 Regional Heads of the Province Simultaneously South Kalimantan at the Constitutional Court. This research was conducted using the Normative Juridical approach, which examines statutory regulations and other literature related to regional head election results in disputes (PHP) at the Constitutional Court. The review of laws and regulations and library materials is also used as material for conducting discussions and finding solutions to problems. This study examines the causes of disputes over election results up to the implementation of decisions. It will identify existing problems in the form of solutions under the provisions of the election law and regional head elections in Indonesia. The results of this study show that the Election Results Dispute (PHP) for Regional Heads of South Kalimantan Province Simultaneously in 2020 at the Constitutional Court does not only originate from the Election of the Governor and Deputy Governor of South Kalimantan but there also from PHP Regents and Deputy Regents of Banjar Regency, Kota Baru Regency and Wali City and Deputy Mayor of Banjarmasin City, totalling seven decisions, two decisions for PHP Governor and Deputy Governor, 3 Decisions of Regent and Deputy Regent (Banjar and Kota Baru), 2 Decisions of Mayor and Deputy Mayor (Banjarmasin). The factors causing the Election Result Disputes (PHP) for Regional Heads of South Kalimantan Province Simultaneously in 2020 at the Constitutional Court consist of 2 factors. First, regulatory factors, namely the threshold for disputes over election results. % at polling places, PPK opened mailboxes, and there was vote inflation and fraud in the voting and vote-counting process. Furthermore, there are two aspects of the legal consequences arising from the implementation of the Constitutional Court decision. First, the implementation of the re-voting (PSU) and Second, the determination of the elected regional head candidates.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA Hanafi Hanafi; Sri Herlina
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15906

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perilaku yang mengandung kekerasan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pasangan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perempuan (istri) adalah orang yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan sudah dilakukan melaui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun kenyataannya UU PKDRT masih belum bisa memberikan jaminan ataupun kepercayaan kepda korban untuk berani menyuarakan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Hal tersebut terjadi buan karena perlindungan secara hukum oleh Negara, melainkan ketakutan korban terhadap asumsi publik yang berkembang apabila korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Maka dari itu perlunya pemenuhan hak-hak asasi bagi perempuan sebagai korban mulai dari proses pelaporan sampai dengan kembali ke masyarakat.
Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Hanafi Hanafi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i2.7286

Abstract

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang peneliti angkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia, dan kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya regulatif dalam pemenuhan hak-hak narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia baik pada tatanan teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pengembangan Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepan dan dapat menjadi sumber refensi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan praktisi hukum terutama sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dan institusi pemasyarakatan. Kemudian sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak terkait dalam proses pembuatan produk hukum dan emplementasinya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan kata lain analisis bahan hukum dengan metode ini akan menemukan suatu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau tulisan.
PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA ANJIR MUARA LAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH Ningrum Ambarsari; Istiana Heriani; Adwin Tista; Hanafi Hanafi; Yulianis Safrinadiya Rahman; Mahrida Mahrida
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 1 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i1.18657

Abstract

Tanah bagi rakyat Indonesia merupakan suatu hal penting, karena semua aktifitas dalam kehidupan sehari-harinya tergantung kepada tanah, dikatakan pula bahwa terdapat hubungan magis religius antara manusia dengan tanah, karena manusia dari hidup sampai matinya tidak terlepas dari tanah. Perkembangan perekonomian yang pesat juga memerlukan tanah dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pembebanan hak atas tanah yang dijadikan jaminan utang karena adanya pemberian kredit, sehingga semakin lama semakin terasa perlunya suatu jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Salah satu tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, dengan telah dilaksanakan pendaftaran tanah pada setiap tanah di seluruh Indonesia, berarti telah memberikan dasar-dasar untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.
PENGEMBANGAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN KAIN SASIRANGAN DI MADRASAH ALIYAH DARUL MUKARRAM KABUPATEN BARITO KUALA Hanafi Hanafi; Noor Azizah; Sri Herlina
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 1 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i1.11988

Abstract

Saat ini kompetensi kewirausahaan dan sosial merupakan suplemen baru dari tugas seorang kepala madrasah, dibanding dengan kompetensi kepribadian, manajerial, dan supervisi yang sudah lebih dulu menjadi tanggungjawab kepala madrasah. Kompetensi kewirausahaan secara filosofis menghendaki seorang kepala madrasah harus mampu berfikir kreatif dan inovatif untuk pengembangan madrasah yang dipimpinnya. Madrasah harus maju dan mampu berdiri sendiri dengan mengoptimalkan segala potensi sumber daya madrasah salah satunya melalui potensi kewirausahaan. Tetapi ada madrasah yang kesulitan untuk menggali potensi kewirausahaan tersebut, sehingga perlu mendapatkan bantuan dan solusi dari semua pihak. Dari permasalahan tersebut maka mendorong kami untuk menemukan jalan keluarnya melalui sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan pembuatan kain sasirangan sebagai upaya pengembangan potensi kewirausahaan di Madarasah Aliyah Darul Mukarram Kabupaten Barito Kuala. Hal ini bertujuan agar adanya pengetahuan keterampilan pembuatan kain sasirangan dan pengembangan potensi kewirausahaan di Madrasah Aliyah Darul Mukarram Kabupaten Barito Kuala. Metode dalam program pengabdian ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pertama memberikan sosialisasi terlebih dahulu berupa penyampaian materi terkait tentang tata cara pembuatan kain sasirangan. Kemudian yang kedua melaksanakan pelatihan dengan praktik secara langsung pembuatan kain sasirangan dengan dibagi menjadi beberapa kali pertemuan. Hasil dan kesimpulan dari dilakukannya kegiatan ini menunjukkan bahwa telah meningkatnya pengetahuan keterampilan para peserta dalam pembuatan kain sasirangan dan mampu mengembangkan potensi kewirausahaan di Madrasah Aliyah Darul Mukarram Kabupaten Barito Kuala.
Analisis Pengaruh Penambahan Thermoelectic Generator (TEG) Terhadap Suhu Dan Daya Keluaran Panel Surya Hanafi Hanafi; Irfan Irfan
EEICT (Electric, Electronic, Instrumentation, Control, Telecommunication) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/eeict.v7i2.17093

Abstract

Panel surya merupakan perangkat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik.  Panel surya terdiri dari sel-sel fotovoltaik yang berbahan semikonduktor sehingga ketika terkena sinar matahari, maka foton dari matahari akan menggerakan elektron dalam semikonduktor sehingga menghasilkan energi listrik. Tingkat penyinaran matahari yang tinggi akan membuat panel surya menghasilkan energi listrik yang tinggi, Akan tetapi berdampak pada meningkatknya suhu permukaan panel surya. Peningkatan suhu permukaan panel surya akan menurunkan efisiensi dari panel surya. Untuk menyikapi permasalahan tersebut diusulkan panel surya yang dikombinasikan dengan thermoelectric generator (TEG). TEG memanfaatkan efek seebeck untuk menghasilkan energi listrik, yaitu ketika ada perbedaan suhu antara 2 material semikonduktor, maka akan ada energi listrik yang dihasilkan. Sumber panas untuk TEG bekerja didapat dari permukaan panel surya diserap oleh TEG untuk dikonversi menjadi energi listrik. Pada penelitian ini TEG yang digunakan bertipe SP 1848 12745 SA sebanyak 5 pcs yang dihubung paralel. Kemudian rangkaian TEG tersebut dihubungkan dengan panel surya. Penelitian ini dilakukan pada 2 panel surya dari PLTS di desa Datar Ajab, Kecamatan Hantak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil dari kombinasi panel surya dan TEG dapat meningkatkan nilai tegangan dari panel surya. Akan tetapi TEG tidak menurunkan nilai suhu permukaan panel surya secara signifikan.
Penyuluhan Tentang Regulasi Kerja Sama Internasional Untuk Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Hidayatullah Hidayatullah; Akhmad Munawar; Muhammad Aini; Hanafi Hanafi; Rojali Rahman; Karesya Rezkia Pasha; Rani Widya Fitri
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 1 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i1.16882

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pengurangan pengangguran. Meskipun telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, sektor UMKM masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia berkualitas dan infrastruktur yang belum memadai. Pemahaman tentang regulasi kerja sama internasional menjadi kunci untuk memperkuat kerja sama ekonomi antar negara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang regulasi ini kepada mahasiswa di Malaysia dan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara serta mendukung pertumbuhan UMKM di kawasan ASEAN. Solusi untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang regulasi adalah dengan melaksanakan penyuluhan yang komprehensif dan interaktif, menjelaskan secara rinci regulasi-regulasi terkait untuk memfasilitasi kerja sama dengan UMKM Indonesia dan menciptakan kerangka kerja yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.Kata Kunci: Regulasi, Kerja Sama, Internasional