Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam Ahmad Sidiq Zaelani; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The legal certainty of joint property in a polygamous marriage involves justice which is the right of the wives. In the Religious Courts, addition to the courts must resolve cases of polygamy permits, the courts also have to adjudicate related to the distribution of joint property. The division of joint property must comply with the provisions of Article 65 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Article 94 of the Compilation of Islamic Law with the aim of creating justice for polygamous wives. This happened, one of which was in the case of a polygamy permit which was examined and decided in Decision Number: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. So the problems in this study can be formulated as follows: (1) How is the distribution of joint property in polygamous marriages based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law? (2) What is the judge's consideration in resolving the distribution of joint assets in polygamy based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law?. The approach method used by the author is a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. In this phase of the research the writer uses research methods literature using: (1) The secondary data, in the form of legal materials that are binding on the issues to be investigated (2) Material primary law in the form of Act No. 16 of 2019 About Marriage and the Compilation of Islamic Law. The data was then collected using the Document Study data collection technique and then analyzed using a qualitative juridical method. Abstrak. Kepastian hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami menyangkut keadilan yang merupakan hak istri-istrinya. Di Pengadilan Agama selain pengadilan harus menyelesaikan perkara izin poligami, pengadilan juga harus mengadili terkait pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama harus sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk terciptanya keadilan terhadap isteri-isteri yang dipoligami. Hal ini terjadi salah satunya pada perkara izin poligami yang telah diperiksa dan diputus pada Putusan Nomor : 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama dalam poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam?. Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode Pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Dalam tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan: (1) Data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti (2) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Studi Dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Akibat Hukum dari Kebijakan PSBB di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Nasional Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata Muhamad Rekhfi Al Fauzi; Liya Sukma Muliya; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Agreement is a legal relationship between two parties whose contents are rights and obligations. During this covid-19 pandemic, many agreements have been postponed until they are cancelled, Based on Presidential Decree No. 12/2020 the government has declared a non-natural disaster that spreads Covid-19 as a national disaster. The legal consequence of this regulation is the PSBB which limits the organization of activities that cause crowds, one of which is wedding receptions. The purpose of this study was to find out the procedure for the rental agreement for the wedding reception building during the COVID-19 pandemic and to find out the legal consequences of this policy. PSBB during the Covid-19 pandemic on the rental agreement for the wedding reception building. To achieve these objectives, this research uses a normative juridical approach, qualitative research, and descriptive analysis research specifications. The results of the study indicate that the cooperation agreement between the client and the vendor of the Senora Wedding Organizer is carried out verbally. This makes this cooperation agreement contain the principle of freedom of contract, the principle of trust and also the principle of good faith. The agreement was canceled due to the Covid-19 pandemic, because of that, according to Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, achievements that are not fulfilled due to circumstances forcing the client are not entitled to claim compensation for this. Abstrak. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban. Di masa pandemi covid-19 ini banyak Perjanjian yang ditunda hingga dibatalkan, contohnya Perjanjian sewa-menyewa gedung untuk perayaan pernikahan, Berdasarkan Keppres No. 12/2020 pemerintah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Akibat hukum dari keluarnya peraturan tersebut adalah diberlakukannya PSBB yang membatasasi penyelenggaraan aktivitas yang menyebabkan kerumunan massa, salah satunya resepsi pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur perjanjian sewa menyewa gedung resepsi perkawinan di masa pandemi covid-19 ditinjau dari Buku III KUHPdt dihubungkan dengan kepres No.12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dan Untuk mengetahui akibat hukum kebijakan PSBB di masa pandemi Covid-19 terhadap perjanjian sewa menyewa gedung resepsi perkawinan ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan keppres No.12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, penelitian kualitatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian kerjasama klien dan vendor Senora Wedding Organizer ini dilakukan secara lisan. Hal itu membuat perjanjian kerjasama ini mengandung asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan dan juga asas itikad baik. selain itu juga mengandung unsur konsensuil. Perjanjian menjadi batal akibat pandemic Covid-19, karena itu menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata bahwasannya prestasi yang tidak dipenuhi karena keadaan memaksa pihak klien tidak berhak menuntut ganti kerugian atas hal tersebut.

Tanggung Jawab PT. Grab Toko Indonesia Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli secara Online Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Wulanita Kurnia Muharram; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Based on Indonesian Code Civil, if there is a party that is in default, he must be responsible for the default. PT Grab Toko Indonesia defaulted on its 980 buyers by not sending the ordered goods that had been paid by the buyers so that they suffered losses. Until now, Grab Toko has not provided compensation for the default, PT Grab Toko Indonesia has not yet taken responsibility for the default. Based on the problems mentioned above, the problems in this research are: (1) What is the responsibility of PT Grab Toko Indonesia for the default of the parties in the online sale and purchase agreement in terms of Book III of the Civil Code? (2) What is the most effective legal remedy that can be taken by consumers who suffer losses as an effect of default by PT Grab Toko Indonesia to return consumer rights? The research method used is a normative juridical approach. The research specification used is descriptive-analytical, and the data analysis method used is qualitative normative juridical. The results of the research obtained by the author are that the responsibility that should be carried out by the Grab Toko party is the responsibility for Default. Because the responsibilities that must be carried out arise based on an agreement made by Grab Toko with its buyers. Legal remedy that can be taken by consumers to return their rights is the rieele executie remedy, which is a way of resolving disputes between creditors and debtors through judges in court. Abstrak. KUHPerdata mengatur bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, maka wajib baginya untuk bertanggungjawab atas wanprestasinya tersebut. PT Grab Toko Indonesia melakukan wanprestasi terhadap 980 pembelinya dengan tidak mengirimkan barang pesanan yang telah dibayar oleh para pembelinya sehingga mereka mengalami kerugian. Sampai saat ini pihak Grab Toko belum memberikan ganti rugi atas wanprestasinya tersebut. Akan tetapi, PT Grab Toko Indonesia sampai saat ini belum menjalankan tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukannya. Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Tanggung Jawab PT Grab Toko Indonesia atas wanprestasi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online ditinjau dari Buku III KUH Perdata? (2) Bagaimana upaya hukum paling efektif yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia dalam rangka mengembalikan hak-hak konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder. Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskripstif analitis, dan metode analasis data yang digunakan yaitu Yuridis Normatif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah Tanggung Jawab yang seharusnya dilakukan Pihak Grab Toko adalah Tanggung Jawab karena Wanpretasi. Karena Tanggung Jawab yang harus dilakukan Grab Toko muncul atas dasar perjanjian yang dilakukan Grab Toko dengan para pemebelinya. Dan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia untuk mengembalikan hak-haknya adalah dengan cara rieele executie, yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Skincare dalam Kemasan Sampel (Share In Jar) di Onlineshop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Leonna Triyani; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4946

Abstract. Skincare is a product that is believed to have many benefits in facial skin care, in this case skincare is considered to be able to help facial skin become healthier and look perfect, besides that the use of skincare also depends on skin type, so caution is also needed. Therefore, many skincare entrepreneurs are making new innovations, one of which is making sample packaging to bind consumers to keep buying products with simpler and cheaper packaging so that if their skin doesn't match the skincare they don't feel at a loss in terms of price. Researchers identified problems including 1) legal protection for consumers for losses resulting from the sale of skincare products in sample packaging based on Law no. 8 1999, and 2) the responsibility of sellers of skincare products in sample packaging if they harm consumers based on Law no. 8 1999. This research has theoretical uses that are expected to provide input for writers and the development of legal knowledge in general, especially regarding protection for consumers related to skincare in sample packaging, and practically it is expected to be of benefit to society in general and to be used as input especially for parties, including legal practitioners in consumer legal protection. This research method is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, then the data collection technique is library research, then uses a qualitative analysis method. Article 4C Law no. 8 1999 (UUPK) states that consumers have the right to correct, clear and honest information regarding the condition of goods and/or services. In this case related to skincare, consumers are entitled to detailed information and descriptions including the benefits and dangers of using skincare. Then article 19 of the UUPK business actors are responsible for providing compensation if consumers feel disadvantaged over the use of the skincare which is carried out within a period of 7 (seven) days after the transaction date, as, article 20 business actors are also responsible for production advertisements, as well as article 1365 of the Indonesian Criminal Code explain about compensation related to losses incurred for his actions. Abstrak. Skincare merupakan suatu produk yang dipercaya memiliki banyak manfaat dalam perawatan kulit wajah, dalam hal ini skincare dinilai dapat membantu kulit wajah menjadi lebih sehat dan tampak sempurna, selain itu pengunaan skincare juga tergantung jenis kulit, sehingga juga diperlukan kehati-hatian. Maka dari itu banyak pengusaha skincare yang melakukan inovasi baru yang salah satunya ialah membuat kemasan sampel guna mengikat para konsumen untuk tetap membeli produk dengan kemasan yang lebih simple dan murah sehingga apabila kulit mereka tidak cocok dengan skincare tersebut mereka tidak merasa rugi dalam hal harga. Peneliti mengidentifikasi permasalahan diantaranya 1) perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian akibat dari penjualan produk skincare dalam kemasan sampel berdasarkan UU No. 8 1999, dan 2) tanggung jawab penjual produk skincare dalam kemasan sampel bila merugikan konsumen berdasarkan UU No. 8 1999. Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis diharapkan memberikan masukan bagi penulis dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya, terutama mengenai perlindungan bagi konsumen terkait skincare dalam kemasan sampel, dan secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dijadikan masukan khususnya bagi para pihak, termasuk praktisi hukum dalam perlindungan hukum pada konsumen. Metode penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, selanjutnya teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan (Library Research), kemudian menggunakan metode analisis secara kualitatif. Pasal 4C UU No. 8 1999 (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini terkait skincare para konsumen berhak atas informasi serta gambaran secara detail termasuk manfaat dan bahaya penggunaan skincare. Kemudian pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila konsumen merasa dirugikan atas penggunaan skincare tersebut yang dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, sebagaimana, pasal 20 pelaku usaha juga bertanggung jawab atas iklan produksi, serta pasal 1365 KUHPer menjelaskan tentang ganti rugi terkait kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi yang Tidak Sesuai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fevrie Rizqie Saefudin Junior; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4950

Abstract. Technological developments are increasingly modern and make it easy for users to carry out activities, such as work, socializing to meet personal needs such as shopping. Buy and sellonline through the mediaFacebook andInstagram is on the rise, because transactions are carried out online or through the mediaonline making it easier for people to shop. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates that consumers have the right to obtain correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods/services. Through information, consumers hope to be able to determine product choices that suit their needs. In fact, there are still many business actors who market their products containing inappropriate information that can harm consumers. The problem that occurs, how is the legal protection for consumers who receive goods that do not match the catalog photos based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and What sanctions can be threatened against business actors who do not carry out their obligations based on Law Number 8 of 1999 About Consumer Protection. There are also uses for this research, namely theoretical uses and practical uses which are to add insight and knowledge for writers in general, regarding the right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantees of goods carried out by business actors, and also contribute thoughts to the community, regarding consumer protection, especially online shop consumers. The research method that will be used in this study uses a normative juridical approach. The research specifications are analytical descriptive. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, namely related laws and secondary materials. The collected data is then analyzed qualitatively so that it does not use mathematical or statistical formulas. With the enactment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which has the aim of regulating and protecting the interests of consumers for goods and/or services in society. The position between business actors and consumers is unequal so that the community hopes that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can protect the interests of consumers so that it can run well. Based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, there is legal certainty for consumers and business actors. Especially the provision of information that is clear, true and honest. Business actors do not provide correct, honest and clear information, because business actors are solely looking for their own benefit. Whereas in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection it has been regulated regarding the provision of correct, clear and honest information. Business actors do not convey correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods. This clearly contradicts what is contained in Article 4 paragraph (c), Article 8 paragraph (1) letter (f) and paragraph (2), Article 9 paragraph (1) letter (b), Article 16 paragraph (1), and Article 17 paragraph (1) letter (a) as described in CHAPTER II regarding the prohibition of business actors. If the business actor violates these provisions, the business actor may be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (1), Article 60 paragraph (2), Article 61, Article 62 paragraph (1), and Article 63 letters (a, c, e). , and f) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Abstrak. Perkembangan teknologi semakin modern dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan aktivitas, seperti bekerja, bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti berbelanja. Jual beli online melalui media Facebook dan Instagram sedang marak, karena transaksi dilakukan secara daring atau melalui media online sehingga memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Melalui informasi konsumen berharap dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang memasarkan produknya berisikan informasi yang tidak sesuai sehingga dapat merugikan konsumen. Permasalahan yang terjadi, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima barang yang tidak sesuai dengan foto katalog berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana sanksi yang dapat diancamkan terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ada pun kegunaan dari penelitian ini, yaitu Kegunaan Teoritis dan kegunaan praktis yang dimana hal ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada umumnya, mengenai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, mengenai perlindungan konsumen khususnya konsumen toko online. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang terkait dan bahan sekunder. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus matematis maupun statistik. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang sehingga masyarakat berharap dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini dapat melindungi kepentingan konsumen sehingga dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adanya kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Khususnya pemberian informasi yang jelas, benar dan jujur. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas, karena pelaku usaha semata-mata mencari keuntungan diri sendiri. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah diatur terkait pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur. Pelaku usaha tidak menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang. Hal ini jelas bertentangan yang terdapat dalam Pasal 4 Huruf (c), Pasal 8 ayat (1) huruf (f) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) huruf (b), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) sebagaimana yang telah di paparkan pada BAB II mengenai larangan pelaku usaha. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka pelaku usaha dapat di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63 huruf (a, c, e, dan f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 Harfan Jifari; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4984

Abstract. National development aims to create a just and prosperous society based on law. Economic development in the era of globalization must be able to support the growth of the business world in such a way that it can produce a variety of goods and/or services that can improve people's welfare and at the same time obtain security certainty for goods and/or services obtained from trade without causing harm to consumers. The development of the national economy cannot be separated from the role of the government. One of the government's actions in its efforts to build the national economy for the welfare of the people is the conversion of the use of kerosene fuel to LPG (Liquified Petroleum Gas). At the beginning of the development of the use of LPG steel cylinders, the Government participated in supervising this program by increasing the guarantee of consumer security and safety. As mandated by Law Number. 8 of 1999 concerning consumer protection, the Government revised SNI 19-1452-2001 to become SNI 1452-2007. The revision is based on the aspirations of producers and consumers, as well as improving the safety aspects of LPG steel cylinders. Then SNI 1452-2007 was revised to become SNI 1452:2011. This study aims to find out the form of legal protection for consumers of LPG steel tubes in events that are detrimental to consumers according to the Consumer Protection Act Jo Regulation of the Minister of Industry Number 47/M-IND/PER/3/ 2012 and the form of Responsibility of LPG Business Actors in the Event of Losses to Consumers Due to Explosion of LPG Gas Cylinders Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection Jo Regulation of the Minister of Industry No 47/M-IND/PER/2012. The method used in this study is this approach using a normative juridical approach. In this study, the authors used a descriptive analysis method, used data collection techniques through literature studies and by way of interviews, and analyzed using qualitative normative analysis methods.The results of this study for legal protection for consumers using LPG gas cylinders can be seen in the application of Article 4, Article 6 and Article 7UU No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Provisions regarding the responsibilities of business actors are regulated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection in general, and specifically in Article 9 of Permenperin No. 47/M-IND/PER/3/2012 concerning Enforcement of the Indonesian National Standard (SNI) for LPG Steel Tubes and Regulation of the Minister of Industry No. 48 of 2019 concerning Conformity Assessment Institutions in the Context of Enforcement and Supervision of the Indonesian National Standard (SNI) for LPG Steel Tubes. Abstrak. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan hukum. Pembangunan perekonomian pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian keamanan atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Pembangunan perekonomian nasional tidak lepas dari peran pemerintah. Salah satu tindakan pemerintah dalam upayanya membangun perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat adalah konversi pemakaian bahan bakar minyak tanah ke gas LPG (Liquified Petroleum Gas). Pada awal perkembangan penggunaan tabung baja LPG, Pemerintah turut serta mengawal program ini dengan meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pemerintah merevisi SNI 19-1452-2001 menjadi SNI 1452-2007. Revisi tersebut didasarkan pada aspirasi produsen dan konsumen, serta peningkatan aspek keamanan tabung baja LPG. Kemudian SNI 1452-2007 direvisi menjadi SNI 1452:2011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja LPG Pada Kejadian yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 dan bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha LPG Bila Terjadi Kerugian Terhadap Konsumen Akibat Ledakan Tabung Gas LPG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian No 47/M-IND/PER/2012. Metode yang digunakan dalam pada penelitian ini yaitu Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dan dengan cara wawancara, dan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini bagi Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas LPG dapat dilihat pada penerapan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Ketentuan mengenai tanggungjawab Pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara umum , dan secara khusus pada Pasal 9 Permenperin No. 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPGdan Peraturan Menteri Perindustrian No. 48 Tahun 2019 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG.

Tanggung Jawab Shopee Express atas Kehilangan Barang yang Dilakukan oleh Kurir Dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasmine Shafa Sabrina Darmawan; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5066

Abstract. The field of transportation is a very vital activity in people's lives. Shopee Express is one of Shopee's innovations to develop its own logistics and delivery network. Business growth and lifestyle evolution have contributed to increasing demand for time-sensitive import shipments. Not only in small packages and document scope, but also in handling transportation, logistics and distribution. to analyze how the responsibility of business actors for loss of goods causes consumer losses and causes disputes between business actors and consumers, as well as legal remedies that can be taken when this dispute occurs in the relationship between business actors and consumers. The research method that will be used in this study uses a normative juridical approach. The research specifications are analytical descriptive. The data collection stage is through document studies and interviews. Data analysis is done through qualitative methods. The conclusion drawn from this study is that Article 19 of the UUPK states that if consumers suffer losses in the form of damage, pollution, or financial and health losses due to consuming traded products. Producers as business actors are obligated to provide compensation in the form of refunds, replacement of goods, maintenance, as well as in the form of compensation for compensation made within a maximum period of 7 (seven) days after the date of the transaction. Furthermore, in Article 1367 of the Civil Code it is stated that: "Employers and people who appoint other people to represent their affairs, are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. Legal Remedies to Obligate the Fulfillment of Giving Responsibilities to Consumers based on article 45 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is that consumer dispute resolution can be pursued through court or out of court based on the voluntary choice of the parties to the dispute. Abstrak. Bidang pengangkutan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Shopee Express merupakan salah satu inovasi dari Shopee untuk mengembangkan jaringan logistic dan pengirimannya sendiri. Pertumbuhan bisnis dan evolusi gaya hidup telah berkontribusi dalam meningkatkan permintaan pengiriman import yang sensitif terhadap waktu. Tidak hanya paket kecil dan ruang lingkup dokumen, tapi juga dalam menangani transportasi, logistik dan distribusi. untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas kehilangan barang yang menyebabkan kerugian konsumen dan menyebabkan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, juga bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh ketika sengketa ini terjadi dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Metode penelitian yang akan digunakan, pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Tahap pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data melalui metode kualitatif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Pasal 19 UUPK ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan Kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan. Produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dalam dengan pemberian santunan penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUHPdt ini disebutkan bahwa: “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakaukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Upaya Hukum Untuk Mewajibkan Pemenuhan Pemberian Tanggung Jawab Pada Konsumen berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies