Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : jurnal syntax admiration

Efektivitas Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Sektor Kesehatan di Provinsi Banten Eka Nova Shintawati; Florensius Goo; Putri Dini Shofaturrahmah; Ahmad Muksin
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i7.804

Abstract

Pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi oleh Provinsi penerima dana dekonsentrasi di Indonesia belum optimal dalam pemantauan dan evaluasi saat program sedang berjalan dan tidak tercapainya target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana dekonsentrasi sektor kesehatan di Provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan bahan kepustaan. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas Richard M. Steers dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator pencapaian tujuan terdapat inkonsistensi diantara masing-masing tingkat birokrasi dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Satker Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mempersuliat aparatur pelaksana sehingga pencapaian tujuan yang diharapkan menjadi kurang efektif. Pada indikator integrasi terjadi masalah antara Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sehingga muncul berbagai perintah yang kontradiksi, mempersulit personalia operasional yang membuat pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya menjadi kurang efektif. Pada indikator adaptasi terdapat aparatur pelaksana sebagai pengelola dana dekonsentrasi sektor kesehatan yang belum miliki keterampilan khusus dan belum memahami batasan kewenangan sehingga pengelolaan dana dekonsentrasi sektor kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten menjadi kurang efektif.
Penerapan Standar Pelayanan Kesehatan Minimun di Puskesmas Cipaku Bogor Ani Wiyanti; Selamet Daroini; Ahmad Muksin
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i7.807

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi dan menjadi prioritas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Puskesmas Cipaku Bogor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi, standar pelayanan minimum, kualitas pelayanan, dan puskesmas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang kesehatan di Puskesmas Cipaku Bogor belum mampu berjalan secara optimal. Hal ini karena hanya terdapat 2 indikator yang telah mencapai target dan terdapat 10 indikator pelayanan dasar kesehatan yang belum mampu mencapai target yang ditetapkan oleh SPM bidang Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019. Sehingga, peningkatan pelayanan SPM perlu dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi.
Peran Gubernur Provinsi Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ayu Resti Anjani; Andri Ardiansyah; Ahmad Muksin
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i7.810

Abstract

Penelitian berjudul “Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Gubernur Lampung)”. Penelitian dilakukan di Pemerintah Lampung, menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dimana dikumpulkan melalui wawancara dengan Staf Ahli (TA) Gubernur, dan perwakilan masyarakat, Observasi dan Dokumentasi serta pengambilan data jarak jauh dengan data kepustakaan sepenuhnya lalu diolah. Gubernur Lampung dipilih karena memiliki daya Tarik untuk di kaji dikarenakan hasil analisis terdahulu peneliti ada banyak kendala dalam menjalankan peran sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Analisis data mengikuti teori Neuman (Neuman, 2013) khususnya successive approximation di mana data empiris didiskusikan bolak-balik dengan teori, konsep dan kebijakan kemudian menarik simpulan. Adapun hasil dari kajian ini menujukkan Keberhasil dalam melaksanakan peran gubernur lampung di bagiang pembinaan dalam memberikan pelatihan kepada kabupaten atau kota yang berhasil menerapkan RAN-HAM generasi ke-5, yang fokus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pelatihan harus diberikan kepada minimal 60 persen dari populasi kabupaten atau kota tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada kementerian dan pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam pembangunan hak asasi manusia. Kemudian pengawasan lemahnya di bagian pembangunan Kerusakan jalan raya seperti jalan berlubang dan amblas dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, membahayakan pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, kerusakan jalan harus segera diperbaiki. Sebagai masyarakat pengguna jalan, kita seharusnya membantu mengurangi dampak kerusakan jalan jika jalan rusak tidak segera teratasi. Kita dapat menambal lubang-lubang dengan material yang ada di sekitar kita seperti pasir, sisa bangunan, tanah, atau material lainnya.
Upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Mengembangkan Pertanian Pangan sebagai Potensi Unggulan Dicki Riyatno; Mohamad Adiet Sandy Tyas; Ahmad Muksin
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 9 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i9.1015

Abstract

Otonomi wilayah artinya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk secara mandiri mengatur serta mengelola urusan nasional. dengan istilah lain, pemda memiliki hak dan kewajiban untuk membentuk keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Ialah kewenangan serta tanggung jawab ditransfer ke taraf daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Tujuan diberikannya otonomi ini supaya wilayah bisa mampu mempunyai kesetaraan politik (political equality), tanggung jawab wilayah (local accountability, serta kesadaran daerah (local responsiveness). Kabupaten Indramayu ialah daerah yang menerima otonomi yang mana pada hal ini menjadi pemerintahan di bawah propinsi yang terletak pada provinsi Jawa Barat. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan pada Kabupaten Indramayu bisa dikatakan termasuk sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini Kabupaten Indramayu selama ini dikenal menjadi lumbung padi Jawa Barat sebagai akibatnya sangat relatif sebagai potensi ini menjadi sektor unggulan daerah Kabupatane Indramayu.