Garuda - Garba Rujukan Digital

Assessment of Task Implementation and Coordination of Joint Business Group (KUBE) Program Silaban, Himsar
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 20, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Joint Business Group (KUBE) is one of Social Welfare Programs (PROKESOS) created by the Ministry of Social Affairs to build the skills of solving problem, fulfilling daily needs and developing self-potentials of the poor. The success of KUBE depends on various aspects, one of which is the service provider, i.e. government officials who implement KUBE program in the field. The research was conducted in areas that have implemented KUBE. The research locations were determined based on purposive technique in Galih Pakuan village, Bulu Limbangan Sub-district, Garut District, West Java, and Purworejo village, Negeri Katon Sub-district, Pesawaran District, Lampung. The data were collected through interviews, using guidelines of interview, observation, and document-study. The collected data were analyzed using the techniques of qualitative and quantitative descriptive analysis. The result shows that the task implementation and coordination among parties in KUBE program were not effective. To improve the effectiveness of task implementation, the job description and recruitment pattern of supervisors need to be redesigned, while to improve the effectiveness of coordination, communication among parties need to be more intensified.

TINGKAT KAPASITAS ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN KISI-KISI PENILAIAN KAPASITAS MCKINSEY Himsar Silaban
Jurnal Ilmu dan Budaya Vol 40, No 53 (2016): Vol. 40, No 53 (2016)
Publisher : Universitas Nasional

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah kebijakan strategis yang ditempuh oleh Kementerian Sosial adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, anak balita atau anak usia 5-18 tahun yang belum tamat pendidikan dasar. Berhasil tidaknya PKH tergantung pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pemberi layanan yaitu kapasitas organisasi pelaksana dalam hal ini aparatur pemerintah yang mengimplementasikan PKH di lapangan. Provinsi Gorontalo dijadikan lokasi penelitian karena provinsi ini merupakan tempat pertama kali PKH diluncurkan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah para anggota organisasi pelaksana yang melakukan implementasi PKH di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Tim Koordinasi PKH Provinsi, TimKoordinasi PKH Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kecamatan. Sedangkan menjadi obyek penelitian adalah kapasitas organisasi secara keseluruhan dari organisasi pelaksana yang melakukan implementasi PKH di Provinsi Gorontalo. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pelaksana PKH Provinsi Gorontalo masih lemah dan perlu ditingkatkan melalui berbagai program penguatan kapasitas (capacity building).

POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS ON THE ERADICATION OF THE COVID-19 VIRUS IN JAKARTA Himsar Silaban
Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas prof. Dr. Moestopo (Beragama)

The presence of the Covid 19 Pandemic has ravaged various aspects of human life in the world, including in Indonesia, including: health aspects, economic aspects, education aspects, social aspects, defense and security aspects, cultural aspects, and so on, thus requiring super strict handling. . The purpose of this study was to determine the implementation of the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy towards eradicating the Covid-19 virus in DKI Jakarta. Methods This research uses a qualitative descriptive method. Qualitative research data were collected through in-depth interviews. The results of the analysis of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy have not been fully effective in terms of suppressing the transmission of Covid-19 in DKI Jakarta. The standard implementation of DKI Jakarta's Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy has not been running according to community expectations. The level of community compliance is felt to be still less visible than the high number of violations that occurred during the PSBB period.

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Bidang Pendaftaran Penduduk Himsar Silaban
Public Administration Journal (PAJ) Vol 2, No 2 (2018): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.374 KB)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bidang Pendaftaran Penduduk. Tipe yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode eksplanatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, yang bertujuan menguji hipotesis yang berkenaan dengan hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh hasil bahwa Variabel Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Bidang Pendaftaran Penduduk.Kata kunci: disiplin kerja, administrasi, organisasi, manajemen

Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat Himsar Silaban
Public Administration Journal (PAJ) Vol 1, No 2 (2017): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.229 KB)

Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, informan yang dimintai keterangan guna membuat penelitian ini terdiri dari Lurah, Wakil Lurah, Sekretaris Kelurahan, Masyarakat 10 orang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Kota Bambu Utara Jakarta Barat. Aspek yang di teliti meliputi: Aspek Produktivitas, Aspek Kualitas Layanan, Aspek Responsivitas, Aspek Responsibilitas, Aspek Akuntanbilitas. Metode penelitian yang di gunakan adalah Metode Kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumentasi serta melakukan analisis data yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kelurahan Kota Bambu Utara sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kelurahan Kota Bambu Utara. Akan tetapi ada permasalahan seperti tingkat pelayanannya yang masih harus di kembangkan dan di tingkatkan lagi untuk dapat melayani masyarakatnya dengan lebih baik, dan harus bisa menjalin interaksi yang baik kepada masyarakatnya untuk meminimalisir kesalah pahaman dan masyarakat pun mengerti apa yang di sampaikan oleh Kelurahan Kota Bambu Utara Jakarta Barat Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.

Reformasi Administrasi Publik, Sudah sampai di mana? Himsar Silaban; Suherman Djaenudin; Ahmad Muksin
Public Administration Journal (PAJ) Vol 1, No 1 (2017): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7227.752 KB)

At least, there are four demands in public administration reform. Firstly, institutionalization of government agencies; secondly, quality enhancement of human resources; thirdly, quality enhancement of public services; and fourthly, regional autonomy issues. Related to institutionalization of government agencies, mainly to nonstructural government agencies, the procurement of vice minister position and also the overlapping supervisory duties affected to inefficiencies in human resources, cost, facilities and infrastructures, and so forth. In the context of quality enhancement of human resources, there is a gap between the competency of graduates which are not compatible with the market demands. The problems of quality enhancement of public services are quite the same. Another important issue which is urgent to be solved by the government, regarding to regional autonomy issues, is high-costed local election which can affect to the abuse of authority or the abuse of district head position by the elected candidates.

The Evaluation of the State University Operational Assistance Policy: The Case of the Two State Universities Hadiansyah, Achmad; Silaban, Himsar; Nenobais, Harry; Arianda, Yoga Dwi
Indonesian Research Journal in Education |IRJE| Vol. 8 No. 1 (2024): IRJE |Indonesian Research Journal in Education
Publisher : Universitas Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/irje.v8i1.35203

To maintain the continuity of the teaching and learning process at State Universities by minimum services, in 2021, the government has launched the state universities operational assistance (BOPTN) policy by providing operational funding assistance to state universities. The education budget allocated by the government does not seem to be the operational needs of a state university, especially those in the DKI Jakarta region. Therefore, evaluation of this policy is necessary. The qualitative research method was carried out by using the Dunn's six evaluation criteria, consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This research was conducted at the Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) and Universitas Negeri Jakarta (UNJ). It indicated that the BOPTN policy was effective, efficient, and appropriate in assisting operations at PTNs in the DKI Jakarta region. However, the amount of assistance provided was still not enough to cover all operational costs, and the amount among PTNs was also not fair, and complaints were still found from students.

Challenges In Implementing The Electronic Identity Card Policy: An Analysis Of Service Quality At The Population And Civil Registration Office Of Bandung City Setiotirin, Roosnelly Wahyuning; Silaban, Himsar; Soemartono, Triyuni; Djatmika, Gatot Hery; Fitriati, Rachma
Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 16 No. 1 (2025): Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : Program Studi Magister Manajemen, Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/coopetition.v16i1.5265

Implementing the Electronic Identity Card (e-KTP) policy has been underway for over a decade since its launch in 2011. However, various challenges persist, especially in urban areas such as Bandung City, which highlight deficiencies in the quality of public services. This study seeks to explore and analyze the dynamics and challenges associated with implementing the e-KTP policy in Bandung City by examining relevant policy dimensions and the quality of public services. Employing a qualitative research methodology, the study utilizes data collection techniques, including in-depth interviews, focus group discussions, observations, and literature reviews. The findings reveal that the Population and Civil Registration Office in Bandung City faces several organizational challenges, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient inter-agency coordination. Moreover, there is a lack of uniformity in interpreting the policy at the implementation level. Community outreach and socialization efforts have been largely ineffective, resulting in low levels of public awareness and participation in the management of e-KTP. Regarding operational challenges, key issues include a limited supply of blank forms, malfunctioning recording devices, and the absence of an integrated population service system. This study recommends that the successful implementation of the e-KTP policy in Bandung City is closely tied to significant improvements in public policy and service delivery. Essential measures include enhancing organizational capacity, optimizing policy interpretation, and refining application systems to ensure effective implementation of the e-KTP. Ultimately, these improvements would increase public satisfaction and trust in population administration services

Challenges In Implementing The Electronic Identity Card Policy: An Analysis Of Service Quality At The Population And Civil Registration Office Of Bandung City Wahyuning Setiotirin, Roosnelly; Silaban, Himsar; Fitriati , Rachma
Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 16 No. 2 (2025): Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : Program Studi Magister Manajemen, Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/2fgjq333

Implementing the Electronic Identity Card (e-KTP) policy has been underway for over a decade since its launch in 2011. However, various challenges persist, especially in urban areas such as Bandung City, which highlight deficiencies in the quality of public services. This study seeks to explore and analyze the dynamics and challenges associated with implementing the e-KTP policy in Bandung City by examining relevant policy dimensions and the quality of public services. Employing a qualitative research methodology, the study utilizes data collection techniques, including in-depth interviews, focus group discussions, observations, and literature reviews. The findings reveal that the Population and Civil Registration Office in Bandung City faces several organizational challenges, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient inter-agency coordination. Moreover, there is a lack of uniformity in interpreting the policy at the implementation level. Community outreach and socialization efforts have been largely ineffective, resulting in low levels of public awareness and participation in the management of e-KTP. Regarding operational challenges, key issues include a limited supply of blank forms, malfunctioning recording devices, and the absence of an integrated population service system. This study recommends that the successful implementation of the e-KTP policy in Bandung City is closely tied to significant improvements in public policy and service delivery. Essential measures include enhancing organizational capacity, optimizing policy interpretation, and refining application systems to ensure effective implementation of the e-KTP. Ultimately, these improvements would increase public satisfaction and trust in population administration services.

Evaluation of Imported Rice Distribution Governance During Production Surplus in the Context of Realizing Food Sovereignty in Garut Regency, West Java Province Anwar, Zulaidi; Silaban, Himsar; Tumpal Pakpahan, Roy
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 9 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i9.1885

This study aims to analyze in depth the effectiveness of the rice import policy, examine the shortcomings and obstacles in its implementation, and make relevant policy recommendations to achieve food sovereignty and positively impact farmer welfare. The results of the study indicate that the governance of imported rice distribution in Garut Regency still encounters obstacles ranging from infrastructure, misappropriation, and operational issues. However, relevant stakeholders in Garut Regency have made efforts by collaborating in monitoring and improvement. In addition, the import policy does not specifically impact the productivity of local farmers because the amount of rice production in Garut Regency is always a surplus, but if it is done continuously, imported rice can affect market stability. In addition, the phenomenon of imported rice is exploited by middlemen to suppress prices for farmers, resulting in a decrease in farmer motivation and a reduction in the number of farmers in Garut. Import policies can hinder food sovereignty because the government only focuses on fulfilling stocks rather than on the production process. Therefore, an evaluation of import policies is needed to achieve food sovereignty.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search