Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Literasiologi Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan
Rifanto Bin Ridwan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Bobi Marpeno; Yusefri Yusefri; Rifanto Bin Ridwan
Jurnal Literasiologi Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Literasiologi
Publisher : Yayasan Literasi Kita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47783/literasiologi.v8i2.372

Abstract

Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat, adapun tujuan penelitian ini adalah : Pertama; Untuk mengetahui status tanah wakaf di kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Kedua; Untuk mengetahui pemanpaatan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Ketiga; untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kecamatan Ujan Mas tentang pengelolaan tanah wakaf menurut perundangan-undangan No. 41 tahun 2004. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif, yaitu mengkaji tentang respon opini social mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat.. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini memperoleh kesimpulan; Pertama; status tanah wakaf pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sudah berjalan dan sesuai dengan perundangan undangan yang berlaku, walaupun belum seluruhnya mempunyai sertifikat wakaf, Kedua; Pengelolaan yang dilakukan oleh Nazhir di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang berjalan sesuai dengan janji wakaf yang tertuang dalam AIW atau sertifikat tanah. Ketiga; Perbuatan wakif yang mengandung unsur kekerabatan merupakan asal mula komponen hukum adat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Ujan Mas. Wakif hanya secara lisan mentransfer hartanya ke masjid dan lain-lain; Hal ini dikarenakan, pada saat memberikan wakaf, berlaku hukum adat dan sah secara hukum. peraturan perundang-undangan masih berlaku selama yang baru belum diadopsi sesuai dengan Konstitusi ini. Jika ada dua pembenaran baik bagian hukum tertulis maupun tidak tertulis dari pelaksanaannya, maka nazhir harus berpegang pada dan melaksanakan aspek hukum tertulis. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, menurut Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. agar ketentuan hukum tertulis itu mempunyai akibat hukum pada saat diterapkan.
Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong Adri Hadi; Rifanto Bin Ridwan; Sutarto Sutarto
Jurnal Literasiologi Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Literasiologi
Publisher : Yayasan Literasi Kita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47783/literasiologi.v8i2.373

Abstract

Tesis berjudul “Bimbingan Pra Nikah dan dampaknya Terhadap Pemahaman kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong” dengan dua macam rumusan masalah, pertama Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, kedua Bagaimana dampak bimbingan Pranikah terhadap Pemahaman Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah. Dengan tujuan pertama untuk mengetahui peran bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, kedua Untuk mengetahui dampal tingkat kisruh rumah tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong meningkat sedangkan calon pengantin telah dilakukan bimbingan pranikah. Memberikan bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dilaksanakan sebelum para peserta melaksanaan akad nikah dan dilaksanakan Sedangkan modul yang digunakan adalah buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah. Undang-undang perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah terutama dihadapan negara. Undang-undang ini menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-undang ini meletakkan syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Undang-undang ini juga membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan
Pemberian Karangan Bunga Kepada Ahli Musibah Menurut Perspektif MUI Kabupaten Kepahiang Darmawel Saleh; Yusefri; Sumarto; Rifanto Bin Ridwan
Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 3 No. 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Bale Literasi: Lembaga Riset, Pelatihan & Edukasi, Sosial, dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v3i2.660

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana Praktik Pemberian Karangan Bunga di Kabupaten Kepahiang. Kemudian Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mengenai pemberian karangan bunga kepada ahli musibah. Apa hukum (Figh) serta alasan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dan masyarakat yang memberi dan menerima karangan bunga. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu 1). untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Kepahiang, 2). untuk mengetahui pendapat pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mengenai pemberian karangan bunga kepada ahli musibah.dan c). untuk mengetahui dasar hukum (Figh) serta alasan yang digunakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dan masyarakat yang memberi dan menerima karangan bunga. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara guna mengumpulkan data penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif dan sosialogis. Hasil penelitian ini diketahui bahwasanya praktik dan realita pemberian karangan bunga pada sebagian masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam duka maupun suka memberi karangan bunga ini sudah umum terjadi bukan hanya di wilayah perkotaan, namun juga telah menyebar ke daerah pedesaan dalam kabupaten Kepahiang. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mayoritas berpendapat bahwa memberi karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut. Sedangkan sebagian pengurus MUI lainnya berpendapat bahwa lebih baik karangan bunga tidak digunakan dan perlu dihindari karena lebih cenderung mengarah pada perbuatan mubazir.
Controversy and Arguments for The Application of Rasm 'Utsmānī On The Mushaf of The Qur'an Sopyan Hadi; Rifanto Bin Ridwan
AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/alquds.v9i1.13254

Abstract

This paper presents information about the orthography controversy of the muṣḥaf that was written and compiled during the time of Caliph ‘Uthmān ibn ‘Affān, also known as the rasm ‘uthmānī, due to the political intervention in the process of codification. The script style of Rasm ‘uthmānī represents a cultural heritage of early Arabic writing closely linked to the generation of the Prophet’s companions. During the early period of its promulgation, many non-Arab Muslims struggled with correctly reading the muṣḥaf. As a result, the ‘uthmānī mushaf underwent improvements incorporating standardised Arabic writing rules and ultimately became the global standard for Muslims. This paper also addresses the arguments supporting the policy of implementing Rasm ‘uthmānī in the writing of the muṣḥaf al-Qur'an. The method used in this research is in the form qualitative descriptive analytical research, namely research that seeks to provide a complete picture as well as explore in depth the aspect that have relevance to the controversy of the rasm ‘utsmānī which is a literature study, where data or data sources are taken based on and classical books,  books, and articles.  
Problems in the Implementation of Law Number 16 of 2019 Concerning the Marriage Age Limit in Rupit District, North Musi Rawas Regency Ardi Akbar; Rifanto Bin Ridwan
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2731

Abstract

In terms of its impact, early marriage in North Musi Rawas Regency often leads to various social problems such as school dropouts, poverty, and early divorce. Girls who marry underage tend to have limited access to education and healthcare and are more vulnerable to domestic violence. North Musi Rawas Regency, particularly Rupit Sub-District, still faces significant challenges in reducing the rate of early marriage. According to data from the local Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), the rate of underage marriage in this area remains relatively high compared to the national average. The main contributing factors include economic pressure, low levels of education, and strong cultural and customary influences that perceive marriage as a solution to prevent promiscuity and uphold family honor. This research employs a qualitative approach with a case study method. The main focus of this study is the effectiveness of implementing the legal minimum age of marriage in preventing early marriage in Rupit Sub-District, North Musi Rawas Regency. The case study method was chosen to comprehensively explore how the age restriction policy is applied and to what extent it is effective in reducing early marriage. This method also allows the collection of data from various sources, such as in-depth interviews, observations, and document analysis, to gain a thorough understanding of the phenomenon being studied. The findings indicate that the implementation of the legal minimum age of marriage in Rupit Sub-District still faces complex structural and cultural barriers. Law Number 16 of 2019 is normatively progressive; however, its effectiveness depends heavily on public education, economic empowerment, reform of religious courts, and the active roles of local leaders and religious figures. When the law fails to align with or is even rejected by social realities, its effectiveness becomes merely formalistic. In Rupit Sub-District, Law No. 16 of 2019 functions more as an administrative requirement for filing marriage dispensations than as a substantive tool to prevent early marriage. The implementation of the legal minimum age of marriage as mandated in Law Number 16 of 2019 aims primarily to reduce child marriage rates, strengthen the protection of children's and women's rights, and foster families that are physically, mentally, and socially prepared.
Co-Authors Adri Hadi Ardi Akbar Bobi Marpeno Darmawel Saleh Sopyan Hadi Sumarto Sutarto Sutarto Yusefri Yusefri Yusefri