Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEWENANGAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PEMANFAATAN ASET NEGARA LAHAN HAK PENGELOLAAN (HPL) Genta Arief Gunadi; Catur Widiatmoko
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52429/rn.v6i2.119

Abstract

pelimpahan kewenangan untuk memanfaatkan lahan Hak Pengelolaan (HPL). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam memaksimalkan upaya pemanfaatan tersebut, Direksi BUMN menetapkan berbagai kebijakan yang dinilai menguntungkan perusahaan yang dipimpinnya. Permasalahan muncul manakala kebijakan itu dianggap diluar kewenangan Direksi BUMN dan berpotensi merugikan Pihak yang bekerjasama memanfaatkan lahan tersebut, terutama dari sisi kebijakan penetapan tarif dan adanya perbedaan perlakuan terhadap pemegang Hak di atas HPL tersebut dengan HPL yang di Kelola Pemerintah Daerah. Masalah ini memerlukan pedoman sebagai dasar kewenangan Direksi BUMN dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam pemanfaatan HPL yang dikelolanya
SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI BAGI PESERTA DIDIK DI MA NURUL YAQIEN KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR Catur Widiatmoko; Ratna Indriasari; Rajanner P. Simarmata; Rosidi; Marisa Permatasari; Memorianus Amazihono; Genta Arief Gunadi
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 03 (2023): JUNI 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertema Budaya Anti Korupsi Bagi Peserta Didik di MA Nurul Yaqien Kecamatan Cisarua Kabupeten Bogor Provinsi Jawa Barat. Tujuan PKM ini Sebagai upaya untuk meningkatkan soft skill bagi peserta didik di MA Nurul Yaqien terhadap budaya anti korupsi.  Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada santri yang berada di MA Nurul Yaqien. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini adalah semakin meningkatnya pemahaman para santri tentang budaya anti korupsi, sehingga  diharapkan mampu menjadi pedoman dalam perilaku kehidupannya sehari-hari
Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN Genta Arief Gunadi; Rajanner P Simarmata; Catur Widiatmoko; Rahadi Budi Prayitno
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12400

Abstract

Pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam mengelola BUMN di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, disatu sisi Direksi BUMN dituntut untuk mencari laba dan mengembangkan kinerja bisnis perusahaan BUMN yang dipimpinnya namun disisi lain apabila dalam menjalankan roda perusahaan tersebut menimbulkan kerugian maka Tindakan tersebut mengandung resiko dianggap merugikan negara. Konsep BJR menyatakan bahwa Direksi BUMN sepanjang memenuhi prinsip itikad baik dan kehati-hatian tidak dapat dituntut bila tindakannya menimbulkan kerugian bagi BUMN.. Berdasarkan prinsip ini, direksi BUMN pembuat keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN tidak dapat dituntut bertanggung jawab secara pribadi dengan syarat keputusan bisnis tersebut diambil berdasarkan itikad. Salah satu tahapan untuk dapat memenuhi unsur BJR tersebut adalah keterlibatan Stake holder, baik internal maupun eksternal untuk mendukung tindakan yang diambil Direksi
ECO INOVASI TAMBANG PONGKOR ANTAM : PENGELOLAAN TAMBANG BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS Arlis Prayugo; Rahadi Budi Prayitno; Agus Salman; Jovan Prima Firmansyah; Genta Arief Gunadi
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v7i1.366

Abstract

Pelibatan masyarakat dalam konsep pembangunan pertambangan berkelanjutan merupakan prinsip pengelolaan sumber daya alam tambang terintegrasi atau yang dikenal dengan Integrated Natural Resources Management (INRM). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam tambang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumber daya alam lainnya, seperti sumber daya alam hutan, air dan laut dan kondisi lingkungan sosialnya. Karena akan selalu terdapat aspek yang bersentuhan dalam proses pengelolaannya. Tambang emas pongkor milik PT. Antam berupaya dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam sekitar tambang untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat melalui peningkatan produktifitas sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitar. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk keberkelanjutan dalam menghalau tumbuhnya Penambang Tanpa Ijin (PETI) yang membahayakan lingkungan dan juga konflik di sekitar wilayah pertambangan yang membawa dampak sosial dan ekonomi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban bagaimakah PT. Antam menyelesaikan soal pasca penertiban Penambang Tanpa Ijin (PETI) dari masayarakat sekitar dan upaya-upaya berkelanjutan dalam menjaga ruang keadilan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan melalui telaah diskursus hasil riset tulisan penelitian sebelumnya, hasil kajian lembaga dan informasi media elektronik maupun cetak. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan tambang Pongkor oleh PT. Antam mengedepankan pendekatan holistik yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi guna menciptakan keberlanjutan serta keadilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan melihat perspektif keadilan sosial. Kata kunci : Pengelolaan Tambang, Eco Inovasi, Keadilan Masyarakat