Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madaniya Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal KIK-AK
Catur Widiatmoko
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Eksistensi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Otti Ilham Khair; Catur Widiatmoko; Rajanner P. Simarmata; Rosidi Rosidi; Susi Susi; M. Nurdin
Madaniya Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53696/27214834.144

Abstract

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang perlu ditanamkan tanpa terputus dari generasi pendahulu kepada generasi penerusnya, yang saat ini ada pada generasi milenial, tak terkecuali bagi para santriwati milenial yang berada di lingkungan pondok pesantren. Dengan eksistensi nilai Pancasila diharapkan dapat meningkatkan rasa persatuan antar santri dan bermasyarakat, berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanamkan nilai Pancasila kepada generasi milenial, khususnya kepada santriwati pondok pesantren putri Al-Awwabin, di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat sebagai mitra kegiatan. Dengan tertanamnya dengan baik nilai-nilai luhur ideologi Pancasila ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan nilai persatuan dalam keberagaman yang ada pada diri masing-masing santriwati, serta mampu menangkal paham radikalisme yang ada di lingkungan pondok pesantren. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam penanaman karakter nilai persatuan dan tanggung jawab bersama di dalam kehidupan sehari-hari tiap individu maupun dalam bermasyarakat, dimana nilai egoistik individualisme kerap ditemukan lingkungan masyarakat, akibat derasnya pengaruh dari kemajuan teknologi, yang berakibat dapat merusak nilai moral dan persatuan dalam lingkungan pondok pesantren. Setelah kegiatan ini, ditemukan bahwa nilai Pancasila masih tertanam dengan baik di kalangan santriwati, yang dibuktikan dengan tanggapan atas kesadaran dalam bermasyarakat dan mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan nilai Pancasila.
KEWENANGAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PEMANFAATAN ASET NEGARA LAHAN HAK PENGELOLAAN (HPL) Genta Arief Gunadi; Catur Widiatmoko
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52429/rn.v6i2.119

Abstract

pelimpahan kewenangan untuk memanfaatkan lahan Hak Pengelolaan (HPL). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam memaksimalkan upaya pemanfaatan tersebut, Direksi BUMN menetapkan berbagai kebijakan yang dinilai menguntungkan perusahaan yang dipimpinnya. Permasalahan muncul manakala kebijakan itu dianggap diluar kewenangan Direksi BUMN dan berpotensi merugikan Pihak yang bekerjasama memanfaatkan lahan tersebut, terutama dari sisi kebijakan penetapan tarif dan adanya perbedaan perlakuan terhadap pemegang Hak di atas HPL tersebut dengan HPL yang di Kelola Pemerintah Daerah. Masalah ini memerlukan pedoman sebagai dasar kewenangan Direksi BUMN dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam pemanfaatan HPL yang dikelolanya
SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI BAGI PESERTA DIDIK DI MA NURUL YAQIEN KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR Catur Widiatmoko; Ratna Indriasari; Rajanner P. Simarmata; Rosidi; Marisa Permatasari; Memorianus Amazihono; Genta Arief Gunadi
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 03 (2023): JUNI 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertema Budaya Anti Korupsi Bagi Peserta Didik di MA Nurul Yaqien Kecamatan Cisarua Kabupeten Bogor Provinsi Jawa Barat. Tujuan PKM ini Sebagai upaya untuk meningkatkan soft skill bagi peserta didik di MA Nurul Yaqien terhadap budaya anti korupsi.  Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada santri yang berada di MA Nurul Yaqien. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini adalah semakin meningkatnya pemahaman para santri tentang budaya anti korupsi, sehingga  diharapkan mampu menjadi pedoman dalam perilaku kehidupannya sehari-hari
PRAKTIK SUAP VS TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN DI LEMBAGA PERADILAN MENUJU GOOD COURT GOVERNANCE Susiana Setianingsih; Ratna Indriasari; Cornelia Evelin Cabui; Definitif Endrina Kartini Mendrofa; catur widiatmoko
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/r1ypg915

Abstract

Judicial institutions tend to avoid using information technology. The phenomenon of rampant bribery in judicial institutions, which is often used to speed up the process of handling cases, is often the main source of income for court officials. This condition makes some officials reluctant to adopt information technology. This descriptive research aims to find out the reasons behind the rampant practice of bribery - which is included in the category of judicial corruption - amidst the efforts of the Supreme Court, as one of the pinnacles of judicial power, to carry out digital transformation in services for justice seekers. The results show that legal morality is no longer the main guideline for some law enforcers. Monopolistic factors, greed, and protection from certain leadership hinder the optimization of digital transformation as a supporting system for Good Court Governance (GCG). As a result, services to the justice-seeking public have not been maximized. Bribery is clearly contrary to the principles of GCG, while digital transformation is precisely the core element to realize it.
Co-Authors Cornelia Evelin Cabui Definitif Endrina Kartini Mendrofa Genta Arief Gunadi M. Nurdin Marisa Permatasari Memorianus Amazihono OTTI ILHAM KHAIR Rajanner P. Simarmata Ratna Indriasari Ratna Indriasari Rosidi Rosidi Rosidi Susi Susi Susiana Setianingsih