Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Nasriah Nasriah; Dachran S Busthami; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan mengetahui bentuk perlindungan Terhadap Istri Melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Belopa dan mengetahui pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Belopa tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan melalui putusan pengadilan yaitu berupa pemberian nafkah lampau, nafkah mut’ah, nafkah iddah, dengan cara pembebanan kepada bekas suami. Dan Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. This study aims to determine the form of protection for wives through court decisions at the Belopa Religious Court and to find out the implementation of the contents of the Belopa Religious Court judge's decision regarding providing a living for ex-wives due to divorce. The method used is a sociological-juridical research method. The results showed that the application of the form of legal protection to the wife that was given through a court decision was in the form of giving a past income, living a mut'ah, iddah income, by means of imposition to the ex-husband. And the provision of income for the ex-wife due to divorce is carried out after the husband has read the divorce vow or after the decision has permanent legal force. However, in practice, many husbands do not want to pay for their ex-wives in court, so the judge provides a policy by ordering their husbands to pay mut'ah, iddah livelihoods, and madhiyah livelihoods before reading the divorce vows or postpone the hearing of the divorce vows for husbands who renounce obligation. This policy was carried out to protect the rights of the ex-wife and to provide justice for the wife who was bullied by her husband.

Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Sry Yulianti; Ma'ruf Hafidz; Dachran S Busthami
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Putusan Hak Asuh Anak dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak kepada salah satu dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) evektifitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar No.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karna dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar , yaitu faktor agama dan faktor materi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak, selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak, supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada siapa di dapatkan. Hakim juga menggunakan hadist Al-Qur’an dalam mempertimbangkan putusan tentang hak asuh anak. This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion The research objective is to analyze the effectiveness of child custody decisions and judges' judgments at the Polewali Mandar Religious Court in providing custody or custody of children to one of the parents. This study uses an empirical research approach. The results show that: (1) the effectiveness of the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court No.195 / Pdt.G / 2020 / PA.Plw has been implemented effectively because it is implemented well and fulfills requirements in accordance with the decision of the Religious Court in fulfilling child custody rights; (2) the factors affecting the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court, namely religious factors and material factors. Judges considerations in determining child care or child custody rights, in addition to the legal considerations made, the judge also looks at the interests of the child, so that the right to care for the child or the right to custody of the child is right to whom it is obtained. The judge also used the hadith from the Qur'an in considering decisions about child custody.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Junaedi Junaedi; Andi Risma; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah Penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan teori dan hasil penelusuran di lapangan berkaitan dengan efektivitas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan beda agama studi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng kurang efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng adalah faktor struktur hukum, budaya hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat. The aims are: (1) o review and explain and analyzes the effectiveness of the law number 1 of 1974 about the marriages connected by marriage under the age of in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. (2) To review and explain and analyzes factors influencing the marriage under the age at in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The approach research is empirical legal research, The law is empirical research conducted by linking the theory and the results of the investigation in the field pertaining to the effectiveness of the law number year 1974 1 about the marriages are linked by marriage different religious studies in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The result of the research: (1) Act no 1 1974 years about the marriages are linked by marriage under age in pajukukang district bantaeng less effective; (2) Factors influencing the marriage under age at district is a factor in pajukukang bantaeng, legal structure culture and knowledge of the laws of society the laws of society.

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO Adriana Adriana; Syahruddin Nawi; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis alasan yang menjadi dasar hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sesuai atas putusan No.08/pdt/G/2017/PN.Jo. Metode penelitian memggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp merupakan kasus perdata yang menagani kasus perbuatan melawan hukum antara 2 pihak, yakni SAHARIA selaku pihak Pelawan, melawan SAING DG.NGERO, selaku pihak Terlawan. Kemudian yang menjadi Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo adalah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena gugatannya tidak memenuhi syarat formil, yaitu gugatan ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Seharusnya surat gugatan tersebut ditujukan kepada ahli waris. Sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan tersebut cacat formil. The research objective was to analyze the reasons that became the legal basis for a third party to file a challenge and the consideration of the Jeneponto District Court judges according to the decision No. 08 / pdt / G / 2017 / PN.Jo. The research method uses the type of empirical law research. The results of this study concluded that the legal considerations of the panel of judges in the Jeneponto District Court Decision Number: 08 / Pdt.G / 2017 / Pn.Jnp were civil cases handling cases of illegal acts between 2 parties, namely SAHARIA as the Pelawan party, against SAING DG. .NGERO, as the Opponent. Then what became the legal consideration for the Jeneponto District Court Judge in the decision No. 08 / Pdt.G / 2017 / Pn.Jo was that the Panel of Judges rejected the Plaintiff's claim because the lawsuit did not meet the formal requirements, namely the lawsuit was addressed to a person who had passed away. The lawsuit should be addressed to the heirs. So that the Panel of Judges considered the lawsuit to be formal flaw.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan (Passing Off) Pada Praktek Persaingan Usaha Abdullah Syafi’i; Syahruddin Nawi; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.666 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas merek terkenal di Indonesia. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian bahwa Passing Off merupakan Tindakan pendomplengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang merek. Passing Off dapat dikatakan sebagai Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun Hukum. Tindakan tersebut pelaku usaha tidak jujur seringkali terjadi dalam praktek perdagangan kaitannta pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. (2) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis setidaknya terdapat 2 fungsi yang dapat dijalankan oleh apparat penegak hukum, fungsi tersebut diantaranya fungsi preventif dan fungsi repersif. Fungsi preventif berupa penolakan pendaftaran dari otoritas yang berwenang yakni Ditjen HKI atas pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan berdasarkan iktikad tidak baik sebagaimna yang telah di atur dalam pasal 21, dan fungsi refresif terdapat dalam pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.. The purpose of this study is to analyze the legal protection of intellectual property for well-known brands in Indonesia. The type of research is normative legal research. The results of the study that Passing Off is an act of accompanying a well-known brand that can harm the brand holder. Passing Off can be said as an act that tries to gain profit through shortcuts in all kinds of ways and pretexts by violating business ethics, moral norms, and the law. Such actions by dishonest business actors often occur in trading practices related to violations of Intellectual Property Rights. (2) In Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, there are at least 2 functions that can be carried out by law enforcement officials, these functions include preventive functions and repersive functions. The preventive function is in the form of refusal of registration from the competent authority, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights for the registration of a mark which has similarities in principle and based on bad faith as regulated in article 21, and the repressive function is contained in article 66, article 67, article 68, and Article 69 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search