Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Murabahah: Studi Aqad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019 Fatmi Nuryanti; Abdul Qahar; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk Untuk menganalisis dan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Murabahah. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian murabahah dengan akad istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Hak mitra (mustashni) menjadi kewajiban bagi (Shani) dalam perjanjian murabahah. Hak mitra adalah Hak Mendapatkan Informasi Yang Transparan, Hak Mendapatkan Perlakukan yang Adil, Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan yang Handal, Hak Mendapatkan Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data, Hak Mengajukan Aduan. Sedangkan kewajiban mitra (mustashni) menjadi hak bagi (shani) dalam perjanjian murabahah yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulan sampai dengan periodenya berakhir dan memenuhi segala persyaratan administrative. Para Pihak dalam Perjanjian Murabahah dengan Akad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019 memiliki kedudukan yang sama dalam perlindungan hukum. Akan tetapi pihak shani tidak boleh memaksakan kehendak kepada pihak Mustashni. This study aims to analyze and explain the rights and obligations of the parties in the Murabahah agreement. To analyze and explain the legal protection of the parties in the murabahah agreement with the istishna contract. 001 / BMT-NH / PSY / 2019. Based on an analysis of the data and facts the author concluded that the rights of partners (mustashni) become an obligation for (Shani) in the murabaha agreement. Partner rights are the Right to Get Transparent Information, the Right to Get Fair Treatment, the Right to Get Reliable Services, the Right to Get Data Privacy and Security Protection, the Right to File a Complaint. Whereas the obligation of the partner (mustashni) becomes the right for (shani) in the murabahah agreement that is to pay installments in an orderly manner every month until the period ends and meet all administrative requirements. Parties to the Murabahah Agreement with the Istishna Agreement 'No. 001 / BMT-NH / PSY / 2019 have the same position in legal protection. But the shani may not force the will on the Mustashni side.

Implementasi Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Studi Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar Masteriyadi Baharuddin; Nurul Qamar; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis fungsi lurah dalam penyelenggaraan otonomi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 serta mengetahui dan menganalisa faktor-faktor berpengaruh. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalate dengan mengambil sampel pada Kelurahan Mannuruki, Maccini Sombala, Parangtambung, Tanjung Merdeka dan Barombong. Dengan jumlah populasi 50 responden yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 orang, Camat dan staf 8 orang, Lurah dan staf 20 orang, dan 21 orang tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Lurah di Kota Makassar kurang efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya pelimpahan wewenang sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah termasuk enam fungsi Lurah yang sangat mendasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Walaupun menurut hukum pelimpahan wewenang tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur hokum yang ada. Lurah selaku pengambil kebijakan dikelurahan selalu dihadapkan pada situasi dimana kebijakan harus selalu selaras dengan kebijakan Walikota, demikian pula dengan dukungan sumber daya manusia di tingkat kelurahan yang belum memadai karena masih ada tenaga sukarela dan honorer dari pada pegawai negri sipil dalam setiap kepengurusan administrasi pemerintahan kelurahan. This study aims to identify and analyze the functions of village heads in the implementation of regional autonomy by Government Regulation No. 73 of 2005 as well as identify and analyze the influential factors. The research was conducted in the district Tamalate by taking samples at Village Mannuruki, Maccini Sombala, Parangtambung, Tanjung merdeka and Barombong. With a population of 50 respondents, namely The Head Of Community Development 1 person, district head and staff of 8 people, village heads and staff of 20 people, and 21 Community leaders. From the result showed that the village chief in the District Tamalate function less effectively, it is caused due to lack some of the authority delegated to the ward district to handle most matters of regional autonomy, including six of the very basic functions of village heads in accordance with Government Regulation Number 73 year 2005 about village. Although by law the delegation of authority has been run in accordance with existing legal procedures. Headman in the village as policy makers as always faced with situation in which the policy must be in harmony with regents policy, as well as support for human resources at village level is not adequate because there are many volunteers from the civil administration in the management of each urban village.

Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Hasmiati Hasmiati; Ma'ruf Hafidz; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dikota Makassar (BPOM) belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengawasan perlindungan konsumen adalah subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sarana yang digunakan dalam pengawasan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan pengawasan berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pelayanan pengaduan konsumen. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for cosmetic users and the factors that influence it. This type of research is to use empirical legal research. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection for cosmetic users by the Makassar City Food and Drug Administration (BPOM) has not been maximized. Factors that affect the effectiveness of consumer protection supervision are the substance of the law, relating to the laws and regulations governing consumer protection, the means used in the supervision of consumer protection and the implementation of supervision related to socialization to the general public regarding consumer complaint services.

Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Studi Kasus Pada Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta Agung Hariyanto; Hamza Baharuddin; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.19 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Yogyakarta. dan kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Kota Yogyakarta pada saat sekarang untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan limbah Rumah Sakit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Universitas Muslim Indonesia Makassar. The research objective was to analyze the implementation of waste management at Kardinah Hospital, Yogyakarta City. and constraints in the management of hospital waste in Yogyakarta City as an effort to prevent environmental pollution. The approach used in this research is a normative-empirical approach. The results of this study indicate the current waste management carried out by hospitals in Yogyakarta City to prevent environmental pollution. For legal protection of hospital waste management is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Based on the results of this research, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need within the Indonesian Muslim University, Makassar.

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros Muh. Faisal Masri; Abdul Qahar; Amiruddin Barinong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.814 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Maros serta untuk mengetahui fator apakah yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Maros. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian kredit macet di Bank BRI Kota Maros melalui lembaga lelang dilakukan oleh KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) ini dilakukan dengan cara barang jaminan telah di sita dan dilelang untuk pemenuhan kewajibannya terhadap Bank Rakyat Indonesia dan jalan lain sebagai alternatifnya, yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang maros selalu mengutamakan penyelesaian kredit macet secara kekeluargaan, dengan cara penyelesaian kredit dengan mengupayakan pembayaran kewajiban tanpa menjual atau melelang agunan yang dijaminkan, yaitu dengan menjual benda berharga lainya maupun penjualan jaminan melalui debitor. The Research objective to analyze the settlement of bad loans that occurred at Bank BRI Maros and to find out what factors influenced the settlement of bad loans that occurred at Bank BRI Maros. The research method that will be used in this thesis is empirical legal research. The results of this study indicate that the settlement of bad loans at Bank BRI Maros City through an auction institution is carried out by the KP2LN (State Receivable and Auction Service Office). , namely Bank Rakyat Indonesia Maros Branch always prioritizes the settlement of bad loans in a family manner, by way of credit settlement by seeking payment of obligations without selling or auctioning the collateral that is guaranteed, namely by selling other valuable objects or selling collateral through debtors.

Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Marwani R Marwani R; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.425 KB)

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindugan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih kurang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar yaitu; keluarga, ketiadaan balai pemasyarakatan dan keterbatasan sarana dan prasarana. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. The Research objective to analyze the form of legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Police Resort and to find out the factors that influence it. This study uses the type of empirical research. The results of the study that legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar resort police is still not optimal. The factors that influence the legal protection of the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police are; family, the absence of a correctional center and limited facilities and infrastructure. It is necessary to improve coordination and cooperation between the Police, Correctional Centers, District Prosecutors, District Courts and the Government in handling cases/cases related to children at the investigation stage in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act.

Efektifitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perang Kelompok Fitri Matrika; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.593 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar kurang berjalasan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Resor Pelabuhan Makassar adalah faktor struktur hukum, sarana dan fasilitas, sumber daya manusia penyidik polri. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana perang kelompok yang dilakukan oleh anak. The research objective to analyze the effectiveness of the investigation of child perpetrators of group war crimes in the jurisdiction of the Makassar Port Police, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical. The results of the research the authors find that: The effectiveness of investigations against children who are perpetrators of criminal acts of group war in the jurisdiction of the Makassar Port Police Resort is less effective. This is due to the lack of special investigators who handle children's cases at the Makassar Port Police PPA Unit, which causes a buildup of cases so that other investigators are involved in the process of investigating children's cases. Factors that influence the conduct of investigations against children who are perpetrators of group war crimes in the jurisdiction of Makassar Port Resort are legal structure factors, facilities and facilities, human resources of police investigators. These three factors are interrelated to group war crimes committed by children.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Ita Ayu Lestari; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.079 KB)

Tujuan penelitian menganalisa bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang menurut undang-undang tentang perlindungan anak dan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode normatif, Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum untuk korban dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan harus lebih diperhatikan dengan baik, kemudian memberikan Rehabilitasi, konseling, psikologis, dan pemberian retitusi/kompesansi terhadap korban, Praktek perlindungan hukum tindak pidana perdagangan anak. Bentuk perlindungan hukum seharusnya lebih memperhatian masa depan anak sebagai penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya. The research objective to analyze the form of legal arrangements for the protection of children who are victims of trafficking in persons according to the law on child protection and the form of judges' considerations in deciding cases of criminal acts of child trafficking. The research method used by the author is a normative method. The results of the study show that legal protection for victims in the legal considerations of court decisions must be given more attention, then provide rehabilitation, counseling, psychological, and the provision of restitution/compensation to victims, practice of legal protection for the crime of child trafficking . The form of legal protection should pay more attention to the future of the child as the nation's successor whose rights must be protected.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng Fachri Waris; Syahruddin Nawi; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.17 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik namun belum optimal: (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng yaitu faktor prosedur pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. The research objective to analyze the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Bantaeng Regency Land Office and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Bantaeng Regency Land Office has been carried out well but not optimally: (2). The factors that influence the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Land Office of Bantaeng Regency are service procedure factors, service officer discipline, service officer ability, justice in getting services, reasonableness of service fees, environmental comfort and service security.

Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru Sudarto Sudarto; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.221 KB)

Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Barru dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – empiris. Hasil penelitian bahwa enanganan Tindak Pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru melalui upaya damai atau restorative justice. Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan, atau pemulihan keadaan; Faktor pendukung penanganan tindak pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru adalah kebijakan pimpinan satuan kerja, sumber daya, pemanfaatan media elektronik, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penyidikan dan respon positif dari korban dan keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan dalam proses penyidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor karakter anak, fasilitas sarana dan prasarana, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, jumlah personel dan paradigma masyarakat. The research objective to the process of handling crimes against children carried out by the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police and the influencing factors. This research uses a normative – empirical approach. The results showed that the handling of crimes against children in Barru Regency was carried out by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police through peaceful efforts or restorative justice. The restorative justice process is basically carried out through discretion (wisdom) and diversion, namely the transfer from the criminal justice process outside the formal process to be resolved amicably, with the aim of obtaining balance, or restoring the situation; Factors supporting the handling of crimes against children in Barru Regency carried out by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police are the policies of the work unit leaders, resources, use of electronic media, laws and regulations that form the basis for the investigation process and positive responses from victims. and the victim's family for services and handling in the investigation process. While the inhibiting factors are the character of children, facilities and infrastructure, cooperation with related institutions/agencies, number of personnel and community paradigm.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search