Kamal Hidjaz
Universitas Muslim Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar: Studi Putusan No.70/Pid.Sus.TPKorupsi/2017/PN Mks Andi Ayu Ramdayani; Hambali Thalib; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.941 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum terhadap pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi dan proses pengembalian keuangan Negara. Penelitian ini adalah bersifat normatif empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Analisi Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Daalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar Pengaturan hukum terkait pengembalian kerugian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut banyak dijelaskan mengenai proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi. The research objective is to analyze the application of the law to the return of state losses in corruption and the process of repaying state finances. This research is a normative empirical study and was conducted at the Makassar District Court. The results of the study illustrate that a juridical analysis of the repayment of state losses in corruption in the city of Makassar. The legal arrangements related to the recovery of state losses are regulated in Law No. 3 of 1971 concerning the eradication of criminal acts of corruption, Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law No.31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Where in the Law many explain about the process and matters relating to the return of state finances resulting from criminal acts of corruption.
Penerapan Sanksi Bagi Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Sebagaimana Di Atur Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Ibrahim Salim; A. Muin Fahmal; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.451 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah atau belum mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitan normative Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka dalam penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah , berdasarkan 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan (2) Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, terkait penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah, dipengaruhi oleh faktor subyektif dan faktor obyektif, serta faktor raw in put, instrument input, dan enviromental input. The Research objective to analyze the reasons for the judge's consideration in applying Article 178B of the Regional Head Election Law in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, whether or not it has reflected real justice, and the factors that influence it. The method applied in this research is normative research. The results show that the reasons for the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka in the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, are based on 2 (two) categories of considerations, namely the judgments of judges that are juridical in nature and those of judges that are non-juridical. Then the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, has reflected true justice, and (2) That in the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, related the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, is influenced by subjective and objective factors, as well as raw input, instrument input, and environmental input factors
Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien Sri Wahyuni; Kamal Hidjaz; Sahban Sahban
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.366 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter terhadap Pasien menurutt Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 untuk mengetahui tanggungjawab hukum keperdataan dokter dalam penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien dan bagaimana hubungan hukum keperdataan antara dokter, pasien dan rumah sakit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dokter bertanggung jawab sesuai dengan pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan transaksi terapetik, dimana pasien memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada dokter di rumah sakit dan dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit guna memenuhi transaksi terapetik dokter melakukan usaha maksimal (inspanning verbintenis) pada pasien. Hubungan hukum antar dokter dan rumah sakit dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana rumah sakit dapat mempekerjakan dokter sebagai karyawan (employee) atau tenaga medis tidak tetap atau konsultan bisa juga disebut mitra. The Research objective to analyze the Civil Legal Responsibility of Doctors to Patients according to Law No. 29 of 2004 to determine the civil legal responsibilities of doctors in handling health services to patients and how the civil law relationship between doctors, patients and hospitals. This research is juridical normative. The results of the study indicate that doctors are responsible according to their violations, where if doctors commit ethical violations, they are tried and given sanctions at the Indonesian Medical Disciplinary Court (MKDKI). Even though doctors have been tried and sanctioned by the professional judiciary. The legal relationship between doctors and patients in medical services is based on therapeutic transactions, where patients give informed consent to doctors at hospitals and doctors in medical services at hospitals in order to fulfill therapeutic transactions, doctors make maximum efforts (inspanning verbintenis) on patient. The legal relationship between doctors and hospitals in medical services is based on Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, where hospitals can employ doctors as employees (employees) or non-permanent medical personnel or consultants can also be called partners.
Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan Muh. Khairum; A. Muin Fahmal; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.983 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam mewujudkan perdamaian sebagai bentuk penegakan keadilan telah sesuai dengan aturan dan terlaksana dengan baik . Faktor-faktor yang menghambat perdamaian di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A adalah Para pihak dari awal memang menolak untuk berdamai, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari, salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, salah-satu pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi, serta adanya oknum advokad/pengacara dari salah satu pihak yang memang tidak mengupayakan tercapainya perdamaian terhadap kliennya. The research objective to analyze the authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in Realizing Peace as a Form of Justice Enforcement and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate: The authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in realizing peace as a form of upholding justice has been in accordance with the rules and carried out well. The factors that hindered peace at the Watampone Class IA District Court were the parties from the beginning refused to make peace, there were agreement points that could not be fulfilled, the time limit was insufficient, namely 30 days, one of the parties or the parties never present to mediate even though they have been legally summoned by law, one of the parties is complicated when mediation is carried out even prioritizing emotions, as well as the existence of individual advocates/lawyers from one of the parties who are not trying to achieve peace with their clients.