Garuda - Garba Rujukan Digital

REINTERPRETASI RIQAB SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM HUKUM ZAKAT Zainuddin Zainuddin; Sahban Sahban
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.1.2021.17-23

Dalam al-Qur’an ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat salah satunya adalah riqab diartikan sebagai budak. Untuk konteks sekarang, riqab tidak perlu lagi dipahami secara tekstual sebagai budak akan tetapi riqab perlu dimaknai secara kontekstual yaitu orang-orang yang tereksploitasi secara ekonomi. Korban eksploitasi seksual dapat dikategorikan sebagai riqab yang berhak menerima zakat. Korban eksploitasi seksual ini adalah orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari perbudakan karena pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah dan berekonomi lemah. Zakat dapat didistribusikan secara merata kedelapan kelompok tersebut, sehingga dapat menyejahterakan umat dan terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perlunya lembaga pengelola zakat dan pemerintah untuk memahami secara kontekstual riqab sehingga zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan mencegah terjadinya eksploitasi seksual yang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Rustan Rustan; Sahban Sahban; Andi Risma Andi Risma
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20226

Kebutuhan manusia saat ini semakin beragam dan berbagai bentuk perjanjian menjadi pilihan antara lainpenjanjian jaminan fidusia. Bilamana pihak pemberi fidusia (konsumen) melakukan wanprestasi atau tidak tertib dan tidak lancar memenuhi kewajiban angsuran utangnya kepada penerima fidusia (pelaku usaha), maka pelaku usaha dapat melaksanakan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Proses eksekusi objek jaminan fidusia yang seringkali menimbulkan permasalahan sehingga dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sehingga lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020.Penelitian menunjukkan klausula yang disiapkan pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku menjadikan konsumen wajib mengikuti keinginan pelaku usaha, bahkan terdapat kecenderungan hak-hak konsumen yang sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan diabaikan pelaku usaha. Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara konsisten dan masih mengandalkan keinginan pelaku usaha dengan menggunakan petugas eksternal. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, sekalipun kaidah yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diubah dengan menghargai konsumen, namun dalam kenyataannya masih terjadi pengambilan/penarikan kendaraan secara paksa. Pelaksanaan eksekusi dalam Putusan MK tersebut mempersyaratkan jika pemberi fidusia (konsumen) enggan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaku usaha mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan seperti layaknya eksekusi putusan pengadilan pada umumnya. Terdapat jumlah permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan

Efektivitas Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Tana Toraja Mutmainnah Sari; Andi Risma; Sahban Sahban
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research objective the role of the land office in the context of resolving land disputes through mediation at the land office of Tana Toraja. This research is empirical research. The results showed that the effectiveness of the role of the land office in resolving land disputes through mediation was carried out according to procedures and applicable laws and regulations. The inhibiting factors in resolving land disputes through mediation are the lack of mediators, people who are late to attend mediation and offices that are closed due to the covid-19 pandemic. The author's suggestion is that the Land Office of Tana Toraja carry out outreach to the public regarding the benefits of mediation for the parties. And the Land Office of Tana Toraja adds professional and qualified mediators in resolving various land cases. Tujuan penelitian menganalisis peran kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di kantor pertanahan Tana Toraja. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas peran kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat dalam menyeleasaikan sengketa pertanahan melalui mediasi yaitu kurang mediator, masyarakat yang terlambat hadir dimediasi serta kantor yang ditutup karna pandemic covid-19. Saran penulis adalah Agar Kantor pertanahan Tana Toraja melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi bagi para pihak. Dan Kantor Pertanahan Tana Toraja menambah tenaga mediator yang professional serta berkualitas dalam menyelesaikan berbagai kasus pertanahan.

Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien Sri Wahyuni; Kamal Hidjaz; Sahban Sahban
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.366 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter terhadap Pasien menurutt Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 untuk mengetahui tanggungjawab hukum keperdataan dokter dalam penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien dan bagaimana hubungan hukum keperdataan antara dokter, pasien dan rumah sakit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dokter bertanggung jawab sesuai dengan pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan transaksi terapetik, dimana pasien memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada dokter di rumah sakit dan dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit guna memenuhi transaksi terapetik dokter melakukan usaha maksimal (inspanning verbintenis) pada pasien. Hubungan hukum antar dokter dan rumah sakit dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana rumah sakit dapat mempekerjakan dokter sebagai karyawan (employee) atau tenaga medis tidak tetap atau konsultan bisa juga disebut mitra. The Research objective to analyze the Civil Legal Responsibility of Doctors to Patients according to Law No. 29 of 2004 to determine the civil legal responsibilities of doctors in handling health services to patients and how the civil law relationship between doctors, patients and hospitals. This research is juridical normative. The results of the study indicate that doctors are responsible according to their violations, where if doctors commit ethical violations, they are tried and given sanctions at the Indonesian Medical Disciplinary Court (MKDKI). Even though doctors have been tried and sanctioned by the professional judiciary. The legal relationship between doctors and patients in medical services is based on therapeutic transactions, where patients give informed consent to doctors at hospitals and doctors in medical services at hospitals in order to fulfill therapeutic transactions, doctors make maximum efforts (inspanning verbintenis) on patient. The legal relationship between doctors and hospitals in medical services is based on Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, where hospitals can employ doctors as employees (employees) or non-permanent medical personnel or consultants can also be called partners.

Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Sandy Alfiar Pattiwael; Syahruddin Nawi; Sahban Sahban
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.993 KB)

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupaun di dalam hubungan dengan manusia lain. perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan perkawinan adalah menjadi pewenang dan tanggung jawab adalah badan peradilan dan mempunyai syarat dalam pembatalan perkawinan tersebut. The research objective to analyze the form of legal protection for wives who file for annulment of marriage based on the compilation of Islamic law. This research method uses normative research or library research. The results of the research that legal protection is a guarantee of human rights and obligations in order to fulfill their own interests or in relationships with other humans. Marriage as one of the efforts to terminate the marriage is to be the authority and responsibility of the judiciary and have conditions in the annulment of the marriage.

Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Aris Saifudin; Sufirman Rahman; Sahban Sahban
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara a quo. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana metode penelitian hukum yang mengamati argumentasi hukum dan alasan-alasan yang melatarbelakangi Hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bungku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam perkara 33/Pdt.P/2022/PA.Buk berjalan kurang efektif. (2) Faktor yang menjadi pertimbangan hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin Dispensasi Kawin dalam perkara nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk antara lain sebab anak Pemohon pernah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya dijadikan sebagai sebuah alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup dalam penetapan perkara tersebut, namun dalam pertimbangan hakim seyogyanya membutuhkan pertimbangan yang kompleks dalam penetapannya mencakup dari faktor kesehatan, psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi si anak, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh hakim sebagaimana yang tercantum pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 16 huruf (h). This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in the case of Case Number 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, and to analyze the factors that are considered by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in the aforementioned case. This study is an empirical juridical research that uses a legal research method that observes legal arguments and reasons that underlie the judge's decision in granting the marriage dispensation request at the Bungku Religious Court. The results of this study show that: (1) the effectiveness of the application of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the judge in case 33/Pdt.P/2022/PA.Buk is less effective. (2) The factors considered by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in case number 33/Pdt.P/2022/PA.Buk include the fact that the applicant's child had become pregnant as a result of her relationship with her prospective husband, which was considered a pressing reason and sufficient evidence in the decision-making process. However, the judge's decision should also take into account complex considerations that include factors such as the child's health, psychology, sociology, culture, education, health, and economic status, as stipulated in PERMA Number 5 of 2019, Article 16, letter (h).

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG MAKASSAR Fathiyah Thufailah Muhammad Nur; Ilham Abbas; Sahban
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

. This study aims to realize the principle of prudence for prospective borrowers in order to minimize bad credit at PT. Adira Dinamika Multi Finance Makassar Branch and see the steps taken by PT. Adira Dinamika Multi Finance Makassar Branch has bad debts by debtors. This study uses empirical research methods. The research location was carried out at PT. Adira Dinamika Multi Finance Makassar branch. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Data study techniques, library research (library research) and field research (field research). Data analysis, namely data obtained, either primary data or secondary data, will then be processed and analyzed to produce, then presented descriptively. The result of this research is PT. Adira Dinamika Multi Finance Makassar branch in applying the principle of prudence is to use a feasibility analysis, namely character, capacity, capital, collateral, and economic conditions (5C). Then the steps achieved by PT. Adira Dinamika Multi Finance Makassar branch in bad credit through rescheduling, reconditioning and collateral execution stages.

TINJAUAN HUKUM TENTANG EFEKTIVITAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KOTA MAKASSAR Yusril; Muhammad Rustan; Sahban
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

"Legal Overview of the Effectiveness of theLease Agreement to Rent a House in Makassar City". Under the guidance ofMuhammad Rustan as Chief Advisor and Sahban as Advisor. This study aims todetermine the effectiveness of the rental agreement for renting a house inMakassar City in making agreements between home owners and tenants so asto provide legal certainty for both parties. This research uses empiricalresearch. The location of this research was carried out on Sultan AlauddinStreet, Bosowa Housing Complex, Makassar City and West Kabila Street. Typesand sources of data used are primary data and secondary data. Datacollection techniques, library research and field research. Data analysis,namely data that has been obtained both primary and secondary data willthen be processed and analyzed to produce conclusions, then presenteddescriptively.

Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Akta Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Zarwan Sudirman; Zainuddin Zainuddin; Sahban Sahban
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the implementation of sharia principles in the murabahah financing agreement deed in Islamic banking. Tofind out and analyze the role of a notary in the implementation of sharia principles in the murabahah financing agreement deed in Islamic banking. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The results of this study indicate that the principles implemented by the notary in making the deed are: the principle of voluntary, the principle of keeping promises, the principle of prudence, the principle of certainty, the principle of mutual benefit, the principle of equality, the principle of honesty andtransparency, the principle of ability, the principle of convenience. The role of a notary in making an authentic deed in every business agreement in Islamic banking is very important. The notary is not only directly related to his authority in making the authentic deed required in the cooperation, but also other agreements made between Islamic banks and customers to get more guarantees of legal certainty for both parties. The suggestion from this research is that a notary or PPAT official in making a deed for the benefit of a Sharia contract, should continue to prioritize Sharia principles. The government should in making regulations related to the position of a notary for the benefit of sharia economic transactions should include sharia principles or principles that must be carried out by a notary or PPAT official. Abstrak: Penelitian ini berujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam akta akad pembiayaan murabahah padaperbankan Syariah. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam akta akad pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip prinsip yang diimplementasikan notaris dalam pembuatan akta yaitu: prinsip sukarela, asas menepati janji, prinsip kehati-hatian, prinsip kepastian, prinsip saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, prinsip kejujuran dan transparansi, prinsip kemampuan, prinsip kemudahan.Peranan notaris dalam pembuatan akta otentik dalam setiap perjanjian bisnis di perbankan syariah sangatlah penting. Notaris bukan hanya berkaitan langsung dengan kewenangannya di dalam pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam kerja sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Sarandari penelitian ini adalah, notaris atau Pejabat PPAT dalam membuat akta untuk kepentingan akad Syariah, hendaknya tetap mengedepankan prinsip- prinsip Syariah. Hendaknya pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan terkait jabatan notaris untuk kepentingan transaksi ekonomi Syariah hendaknya mencantumkan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah yang harus dilakansakan oleh Notaris atau Pejabat PPAT.

The Existence Of Islamic Legal Values In The Indonesian Legal System And Their Application In National Legal Development Muhammad Ali; La Ode Husen; Sahban Sahban
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5829

This research aims to determine and analyze the values of Islamic law in the national legal system and to analyze Islamic legal factors that influence national legal development. This research uses a type of normative legal research that is prospective in nature and focuses on observing legal history and observing/synchronizing law vertically and horizontally. With the technique of collecting secondary legal materials in the form of the existence of Islamic values in the national legal system, then qualitative analysis is carried out descriptively and perspectively. The research results show that (1). Islamic legal values cannot be separated from the character of the national legal system. Islamic legal values also guarantee human rights in their conception in line with the ideals carried out in the formation of the legal system in Indonesia based on the 1945 Constitution. (2). Factors of theological beliefs, historical arguments, and majority aspects are tendencies in efforts to incorporate Islamic legal values in national legal development.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search