Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar Soraya Nurul Amirah; A. Muin Fahmal; Nur Fadhilah Mappaselleng
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Research objective to analyze the factors that cause children to commit cyberbullying crimes and to analyze the effectiveness of applying restorative justice to children as perpetrators of cyberbullying at the Makassar Police. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 10 investigators at the Makassar Police Station. The results of this study indicate that: (1) children commit cyberbullying crimes due to several factors, including internal factors, lack of social control in terms of parents and the surrounding environment, motivations that encourage perpetrators to carry out cyberbullying, and media as tools for cyberbullying actions; (2) the application of restorative justice to children as perpetrators of cyberbullying crimes by Makassar Polrestabes investigators is less effective in realizing justice and balance for perpetrators of crimes committed by children because there are still many cyberbullying committed by children. Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana cyberbullying dan menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 10 orang penyidik di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) anak melakukan tindak pidana cyberbullying disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal, kurangnya control social dalam hal orang tua maupun lingkungan sekitar, motivasi yang mendorong pelaku dalam melakukan cyberbullying, dan media sebagai tools atas tindakan cyberbullying; (2) penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying oleh penyidik Polrestabes Makassar kurang efektif dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena masih banyaknya terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh anak.

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Muh. Khaerul Anas; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara tidak seusai dengan gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem perwakilan bicameral. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara tidak memilki atau tidak mempunyai wewenang mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan politik dalam menjalankan fungsi legislasi. (2) berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yg dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang” hubungan anatara DPD, DPR dan MPR merupakan hubungan struktural yang berkaitan dengan kedudukan anggota DPD dan DPR sebagai Anggota MPR. The research objective is to analyze the position of the Regional Representative Council in the Indonesian State Administration System. This research is a legal research that uses a normative doctrinal approach. The results of this study indicate that the Regional Representative Council which is a regional representative institution that is domiciled as a state institution is not in accordance with the idea of forming a Regional Representative Council in a bicameral representative system. The Regional Representative Council as a state institution does not have or does not have independent authority regarding political decision making in carrying out its legislative function. (2) based on article 2 paragraph (1) which reads "the people's deliberative assembly consists of members of the people's representative council and members of the regional representative council who are elected through general elections and further regulated by law" the relationship between the DPD, DPR and MPR is a structural relationship. relating to the position of members of the DPD and DPR as members of the MPR.

Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia Hartono Tasir Irwanto; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur pemerintahan di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga penunjang atau state auxiliary organs dalam sistem tata negara di Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki kewenangan untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. The research objective is to analyze the existence of the Pancasila Ideology Development Agency in the government structure in Indonesia, and to find out how the authority of the Pancasila Ideology Development Agency is in the government structure in Indonesia. This research approach is a normative research. The results show that the position of the Pancasila Ideology Development Agency is in the realm of executive power, as a supporting institution or state auxiliary organs in the state administration system in Indonesia. The Pancasila Ideology Development Agency has the authority to assist the President in formulating policy directions for the development of the Pancasila ideology, carry out coordination, synchronization, and control over the development of the Pancasila ideology in a comprehensive and sustainable manner, and carry out the preparation of standardization of education and training, organize education and training, and provide recommendations based on the results. study of policies or regulations that are contrary to Pancasila to high state institutions, ministries/agencies, regional governments, socio-political organizations, and other components of society.

Studi Kriminologi Tentang Pembuatan dan peredaran Minuman Keras Tradisional Di kabupaten Enrekang Riskadewi Riskadewi; Hambali Thalib; A. Muin Fahmal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis di balik maraknya pembuatan minuman keras tradisional di kab.Enrekang serta untuk mengetahui factor apa yang membuat sulitnya penanganan masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa adanya beberapa alasan mengapa minuman keras tradisional di kabupten enrekang tidak dapat di hilangkan karna ada beberapa factor salah satunya faktor budaya dimana minuman ini adalah bagian dari budaya yang telah turun menurun. Penanggulangi kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang serta Penyalahgunaan minuman keras merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. serta melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya. The purpose of this research is to analyze behind the rampant manufacturing of traditional liquor in Enrekang Regency and to find out what factors make it difficult to handle the problem. This research is a juridical empirical research that is descriptive qualitative in nature. The results showed that there are several reasons why the traditional liquor in Enrekang Regency cannot be eliminated because there are several factors, one of which is a cultural factor where this drink is part of a hereditary culture. The prevention of the crime of the distribution of alcohol in Enrekang Regency and the abuse of alcohol is a crime that has a bad impact on perpetrators and society. as well as taking firm action, investigating and prosecuting perpetrators of alcohol trafficking with regulations and sanctions that can have a deterrent effect on the perpetrators and become a threat to people who wish to do the same in order to discourage their intentions.

Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Sepryani Sepryani; A. Muin Fahmal; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Jaringan Dokumengasi dan Informasi Hukum dalam Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyebarluasan informasi Produk Hukum telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalaui website sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta telah menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun instansi daerah dalam pencarian produk hukum yang telah diundangkan maupun yang sedang di proses pada Biro Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan penyebarluasan informasi produk hukum adalah: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. The research objective was to analyze the implementation of the documentation and legal information network function in the dissemination of regional legal products and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the Legal Documentation and Information Network of South Sulawesi Province in disseminating information on Legal Products has utilized information and communication technology through the website as a forum for joint utilization of legal documents in an orderly, integrated and sustainable manner and has become a means of providing legal information services to the public and local agencies in the search for legal products that have been enacted or are in process at the Legal Bureau. Factors that influence the function of the Legal Documentation and Information Network in disseminating information on legal products are: Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture.

Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Fitriani Fitriani; A. Muin Fahmal; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis sanksi bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba syarat pemberhentian sementara dalam putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2020/PN Mks); dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan: Penerapan sanksi pidana bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba sarat pemberhentian sementara dalam putusan Nomor: 496/Pid.B/2016/PN Mks) sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba bagi pegawai negeri sipil yang sarat pemberhentian sementara dalam putusan No.: 496/Pid.B/2016/PN Mks) di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta pengetahuan hukum. Kelima faktor tersebut perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan efektifitas penegakan hukum. The research objective is to analyze the sanctions for civil servants who commit drug crimes with the conditions for temporary dismissal in decision Number: 101 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks); and the factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed: The application of criminal sanctions for civil servants who commit drug offenses full of temporary dismissal in the decision Number: 496 / Pid.B / 2016 / PN Mks) has been implemented in accordance with applicable laws and regulations, where the Panel of Judges at the Makassar District Court declared the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act; Factors that influence the legal judgment of judges in making decisions in drug crimes cases for civil servants who are full of temporary dismissals in decision No .: 496 / Pid.B / 2016 / PN Mks) in the Makassar District Court, among others: the substance of the law , legal structure, legal culture, facilities and infrastructure, and legal knowledge. These five factors need attention in realizing the effectiveness of law enforcement.

Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Andi Arie Veriansyah; A. Muin Fahmal; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian Menganalisis Relevansi Partai Politik Terhadap Penerapan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Data Dikumpulkan Menggunakan Metode Perpustakaan, Bahan Serta Data Yang Berkaitan Dengan Peraturan Perundangan-Undangan, Dan Wawancara Kepada Beberapa Ahli. Data Dianalisis Menggunakan Metode Deduktif Dan Induktif, Kemudian Disajikan Secara Deskriptif. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dengan Adanya Penerapan Ambang Batas Parlemen Ini, Selain Menyederhanakan Partai Politik Yang Ada, Penerapan Ini Juga Membuat Partai Politik Lebih Kompetitif Dan Bisa Menjadi Representasi Masyarakat Secara Dominan Di Setiap Pemilihan Umum. Perlu Adanya Sebuah Kreatifitas Yang Lebih Inovatif Yang Ditunjukkan Oleh Partai Politik Untuk Meraih Suara Sebanyak-Banyaknya Untuk Mendapatkan Kursi Di DPR. Partai Politik Juga Dituntut Lebih Humanis, Partisipatif, Transparan, Dan Mampu Memaksimalkan Suara Pemilih. The Research Objectives To Analyze The Relevance Of Political Parties To The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Indonesia. This Research Using Normative Law Research Methods. Data Collected Using Library Methods, Materials and Data Relating to Legislation, and Interviews with Several Experts. Data were analyzed using deductive and inductive methods, then presented descriptively. The Research Results Show That The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Addition To Simplifying The Existing Political Parties, This Application Also Makes Political Parties More Competitive And Can Become The Dominant Representation Of The Public In Every General Election. There needs to be a more innovative creativity shown by political parties to get as many votes as possible to get seats in the DPR. Political parties are also demanded to be more humanist, participative, transparent, and able to maximize voters' votes.

Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah Chaidir Bachri; A. Muin Fahmal; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah kabupaten bantaen dan faktor-Faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian Pembentukan peraturan daerah yang demokratis oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng belum terlaksana secara demokratis disebabkan partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi dalam proses pembentukan peraturan daerah hanya bersifat seremonial sehingga ruang aspirasi bagi masyarakat untuk ikut menanggapi atau mengkritisi secara langsung suatu kebijakan daerah yang dikemas dalam peraturan daerah tidak dapat terlaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng diantaranya faktor struktur hukum yakni pemerintah daerah dan DPRD kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, substansi hukum yaitu prinsip demokrasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan masih bersifat relatif disebabkan publikasi peraturan daerah kepada masyarakat bukanlah menjadi suatu keharusan dan budaya hukum masyarakat yakni peran serta masyarakat yang masih kurang dipahami. The research objective is to analyze the application of democratic statutory principles in the formation of regional regulations by the Bantaen district government and its influencing factors. This research was conducted in Bantaeng Regency. Research results The formation of democratic regional regulations by the local government of Bantaeng Regency has not been implemented democratically due to community participation as a form of democracy in the process of forming regional regulations which is only ceremonial so that the aspiration space for the community to participate in responding or directly criticizing a regional policy is packaged in regional regulations cannot be done. Factors that influence the formation of local regulations in Bantaeng Regency include the legal structure, namely the regional government and the DPRD that do not provide space for the public to convey their aspirations, the substance of the law, namely the principles of democracy as outlined in the Law on the Formation of Legislation, are still relative due to the publication of regulations. the area to the community is not a necessity and the legal culture of the community is the role of the community which is still poorly understood.

Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Mutia Nur Fadhilah Ruslan; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 terhadap penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang hak politik mantan narapidana dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 jika ditinjau dari prespektif asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Mahkamah Agung telah mengeluarkan putasan yaitu pembatalan terhadap Aturan KPU yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Putusan Mahkamah Agung mempengaruhi tercipatanya asas pemerintahan yang baik yaitu tercipta kepastian hukum dimana tidakadaaturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan diatasnya (hierarki perundang-undangan). The research objective is to analyze the implications of the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 on the application of the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 concerning the political rights of ex-convicts and to analyze the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 when viewed from the perspective of the general principles of good governance. The research method uses normative legal research. The results of this study indicate that; The Supreme Court has issued a verdict, namely the annulment of the KPU Regulation which prohibits ex-convicts from running as members of the legislature. The decision of the Supreme Court affects the creation of good governance principles, namely the creation of legal certainty where lower irregularities conflict with the above rules (hierarchy of laws.

Penyelesaian Sengketa Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Alif Lofty; A. Muin Fahmal; Agussalim Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penambangan pasir di kecamatan tempe, kabupaten wajo dan menganalisis penyelesaian sengketa tambang pasir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe Kelurahan Wiringpalennae Hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dipengaruhi oleh dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan dan adapun sarana penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut melalui sarana penyelesaian sengketa adminitrastif. The research objective is to analyze government policies towards sand mining in tempe sub-district, Wajo district and to analyze the settlement of sand mining disputes in Tempe District, Wajo Regency. Empirical juridical research methods. The research location is in Wajo District, Tempe District, Wiringpalennae Village. The results of the research show that government policies on the implementation of rights and obligations for sand mining activities are in accordance with the procedures stipulated in the prevailing laws and regulations, the impact of sand mining on the environment is influenced by social impacts and economic impacts. and environmental impacts and law enforcement on the dispute resolution through administrative dispute resolution means.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search