Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Mahasiswa dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 Melalui Sektor Pendidikan dan Ekonomi Muhammad Torieq Abdillah; Anwar Hafidzi; Arie Sulistyoko
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The presence of the pandemic of Covid-19 in the world, especially in Indonesia create a new issue on all fronts of human life especially education sector and the economy. The problem faced is complicated enough that the government can't run itself for the sake of overcoming the spread of Covid-19. The presence of students surely make them are required in order to assist the government in addressing the problems of this new. The purpose of this study is to find out what is the role given by the student to assist the government in addressing the spread of Covid-19, especially in the education sector and the economy. This research uses the descriptive qualitative method. Data collection techniques in the form of a literature study. The results of this study show that the students have the idea that is very helpful and can be applied at this time so a little bit or the number able to help the government to confront Covid-19 so as not to spread widely. Abstrak: Hadirnya pandemi Covid-19 di dunia, terutama di Indonesia membuat masalah baru di semua lini kehidupan manusia terutama sektor pendidikan dan ekonomi. Masalah yang dihadapi cukup rumit sehingga pemerintah tidak bisa berjalan sendiri demi mengatasi penyebaran Covid-19. Adanya mahasiswa tentunya menjadikan mereka dituntut agar bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan baru ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peran yang diberikan oleh mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 terutama dalam sektor pendidikan dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki gagasan yang sangat membantu dan bisa diterapkan saat ini sehingga sedikit atau banyaknya mampu membantu pemerintah untuk menghadapi Covid-19 agar tidak menyebar secara luas.

Menakar Perspektif Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Rencana Pilkada Serentak di Masa Transisi Pandemi Covid-19 Muhammad Torieq Abdillah; Muhamad Ishaac; Siti Mukhalafatun; Anwar Hafidzi; Arie Sulistyoko; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: Pandemic Covid-19, which has not yet ended in the area of South Kalimantan inhibit different agenda, one of which is the agenda of the simultaneous Pilkada scheduled to be held on December 9, 2020 in the middle of the fragility of the spread of Covid-19. Through Perppu No. 2 by 2020, the implementation of the simultaneous Pilkada is planned to be held by applying the protocol of health strictly to the community. The government believes the simultaneous Elections later will be a success upon acceptance of the community towards the implementation of government policy related to the implementation of the Elections simultaneously with the determination of the protocol strict health it. It can be said that the acceptance of the community towards the policy of the simultaneous Pilkada plays an important role in the success of the agenda of the government.This research uses qualitative research method with case study approach of exploratory against the perspective of the people of South Kalimantan against the implementation of Pilkada in the middle of the pandemic Covid-19, which the data taken from 83 South Kalimantan spread across 13 Districts/Cities in South Kalimantan, with the use of media Google Form as a means of surveys, interviews via WhatsApp, interviews face-to-face, and with the documents related to the discussion of the research.Abstrak: Pandemi Covid-19 yang belum berakhir di daerah Kalimantan Selatan menghambat berbagai agenda, salah satunya adalah agenda Pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di tengah rawannya penyebaran Covid-19. Melalui Perppu No. 2 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada serentak tersebut rencananya akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap masyarakat. Pemerintah meyakini Pilkada serentak nanti akan sukses atas penerimaan masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada serentak dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat itu. Maka dapatlah dikatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan Pilkada serentak tersebut memegang peranan penting dalam suksesnya agenda pemerintah itu. Namun, berbagai gelombang penolakan timbul dari berbagai kalangan, salah satunya dari kalangan tokoh masyarakat dalam sebagaimana disebutkan dalam penelitian Singgih dan Adam, banyak tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat menolak agenda Pilkada serentak tersebut. Keputusan pemerintah terkait penetapan Pilkada serentak digelar di tengah pandemi itu dinilai tidak tepat oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Hasil penelitian di lapangan menyebutkan 61,7% masyarakat Kalimantan Selatan tidak setuju dan bahkan 9,8% diantaranya sangat tidak setuju dengan dilaksanakannya Pilkada serentak di tengah pandemi itu. Mereka menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah tidaklah tepat karena dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru Covid-19 pasca Pilkada. 75,9% dari mereka meyakini bahwa masyarakat tidak akan mau mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ketika pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung. Mereka berharap pemerintah kembali merevisi jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dan melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak sampai pandemi benar-benar berakhir agar tidak ada lagi kekhawatiran dari timbulnya klaster baru pasca Pilkada.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif terhadap perspektif masyarakat Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 yang diambil datanya dari 83 masyarakat Kalimantan Selatan yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, dengan menggunakan media Google Form sebagai alat survei, wawancara melalui WhatsApp, wawancara secara tatap muka, dan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Keterkaitan Antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi Orang yang Meminta Jabatan) Muhammad Torieq Abdillah; Noor Syifa Humairoh; Anwar Hafidzi; Sulaiman Kurdi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The hadith is one of the guidelines of muslims in the act in addition to the quran, also has a relationship with the travel of the implementation of the political as in Indonesia, especially in terms of power. Especially in this digital era of understanding and to-sharh (explanation) the contents of the hadith is already a little different from time immemorial. Like for example what happened today in Indonesia, the guidelines in politics seems to have forgotten the teachings in the quran and the hadith, with mutual pursuit of office. The purpose of this study was to determine whether the requested post is still relevant today especially in Indonesia using the system of democracy or the shift times will not change in the slightest understanding of the hadith. This research uses the descriptive qualitative method. Data collection techniques in the form of a literature study. The results of this study show that the facts and the reality of what happened in Indonesia often have differences and contrary to the depiction in the hadith, where according to a hadith regarding the provision of office or power, no post for people who ask for a position. While the reality on the political scene in Indonesia opposite happens, where people are a race and seeks to gain power and position which is considered high and features. Abstrak: Hadis yang merupakan salah satu pedoman umat Islam dalam bertindak selain alquran, juga memiliki keterkaitan dengan perjalanan pelaksanaan politik seperti yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal kekuasaan. Terlebih di era digital ini pemahaman dan men-syarh (menjelaskan) isi hadis sudah sedikit berbeda dengan zaman dahulu. Seperti contohnya yang terjadi saat ini di Indonesia, pedoman dalam berpolitik sepertinya telah melupakan ajaran dalam alquran maupun hadis, dengan saling mengejar jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah meminta jabatan masih relevan di zaman sekarang terkhusus di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi ataukah pergeseran zaman tidak akan merubah sedikit pun pemahaman tentang hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fakta dan realita yang terjadi di Indonesia sering kali memiliki perbedaan dan bertolak belakang dengan penggambaran di dalam hadis, di mana menurut hadis mengenai pemberian jabatan atau kekuasaan, dilarang memberi jabatan bagi orang yang meminta sebuah jabatan. Sedangkan realita di kancah perpolitikan di Indonesia terjadi sebaliknya, di mana orang berlomba dan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan yang dirasa tinggi dan bergengsi.

Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik dan Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir al-Qurthubi: Refleksi Menyambut Pemilu 2024 Muhammad Torieq Abdillah
AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Vol 10 No 2 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi, Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53627/jam.v10i2.5494

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat relevansi nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama di dalam Tafsir al-Qurthubi dalam menyambut Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari seringnya perselisihan di antara masyarakat Indonesia mengenai masalah agama dan politik selama pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qurâ€™an pada topik yang dibahas, yaitu QS. an-Nisa/4: 59, QS. al-Baqarah/2: 30, QS. al-Maidah/5:8, QS. Ali Imran/3: 159, QS. asy-Syura/42: 38, QS. al-Hujurat/49: 13, dan QS. al-Maidah/5: 2 beserta apa yang dikatakan dalam Tafsir al-Qurthubi tentang ayat-ayat tersebut. Hasil studi menyimpulkan enam poin penting tentang bagaimana moderasi beragama dapat beradaptasi dengan nilai-nilai etika politik yang berkembang. Relevansi antara nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama menurut Tafsir al-Qurthubi terletak pada 6 persamaan, yaitu Beriman dan Pengambilan Jalan Tengah (Tawassuth), Amanah dan Berkeadaban (Tahadhdhar), Keadilan dan Tegas & Lurus (Iâ€™tidal), Musyawarah (Syura), Persamaan dan Tidak Diskriminatif (Musawa), Kerja Sama dan Mendahulukan yang Prioritas (Aulawiyah). Keywords: Etika Politik, Moderasi Beragama, Pemilu 2024. Abstract: This research aims to see the relevance of political ethical values and the concept of religious moderation in Tafsir al-Qurthubi in welcoming the 2024 elections. This can be seen from the frequent disputes among Indonesian people regarding religious and political issues during the general elections. This research uses a descriptive qualitative method by analyzing the verses of the Al-Qur'an on the topic discussed, namely QS. an-Nisa/4: 59, QS. al-Baqarah/2: 30, QS. al-Maidah/5:8, QS. Ali Imran/3: 159, QS. ash-Shura/42: 38, QS. al-Hujurat/49: 13, and QS. al-Maidah/5: 2 along with what is said in Tafsir al-Qurthubi about these verses. The results of the study conclude six important points about how religious moderation can adapt to developing political ethical values. The relevance between political ethical values and the concept of religious moderation according to Tafsir al-Qurthubi lies in 6 similarities, namely Faith and Taking the Middle Way (Tawassuth), Trustworthiness and Civility (Tahadhdhar), Justice and Firm & Straight (I'tidal), Deliberation (Shura), equality and non-discrimination (Musawa), cooperation and prioritizing priorities (Aulawiyah). Kata Kunci: Political Ethics, Religion Moderation, 2024 Election, Tafsir al-Qurthubi

Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik dan Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir al-Qurthubi: Refleksi Menyambut Pemilu 2024 Muhammad Torieq Abdillah
AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Vol 10 No 2 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi, Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53627/jam.v10i2.5494

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat relevansi nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama di dalam Tafsir al-Qurthubi dalam menyambut Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari seringnya perselisihan di antara masyarakat Indonesia mengenai masalah agama dan politik selama pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qurâ€™an pada topik yang dibahas, yaitu QS. an-Nisa/4: 59, QS. al-Baqarah/2: 30, QS. al-Maidah/5:8, QS. Ali Imran/3: 159, QS. asy-Syura/42: 38, QS. al-Hujurat/49: 13, dan QS. al-Maidah/5: 2 beserta apa yang dikatakan dalam Tafsir al-Qurthubi tentang ayat-ayat tersebut. Hasil studi menyimpulkan enam poin penting tentang bagaimana moderasi beragama dapat beradaptasi dengan nilai-nilai etika politik yang berkembang. Relevansi antara nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama menurut Tafsir al-Qurthubi terletak pada 6 persamaan, yaitu Beriman dan Pengambilan Jalan Tengah (Tawassuth), Amanah dan Berkeadaban (Tahadhdhar), Keadilan dan Tegas & Lurus (Iâ€™tidal), Musyawarah (Syura), Persamaan dan Tidak Diskriminatif (Musawa), Kerja Sama dan Mendahulukan yang Prioritas (Aulawiyah). Keywords: Etika Politik, Moderasi Beragama, Pemilu 2024. Abstract: This research aims to see the relevance of political ethical values and the concept of religious moderation in Tafsir al-Qurthubi in welcoming the 2024 elections. This can be seen from the frequent disputes among Indonesian people regarding religious and political issues during the general elections. This research uses a descriptive qualitative method by analyzing the verses of the Al-Qur'an on the topic discussed, namely QS. an-Nisa/4: 59, QS. al-Baqarah/2: 30, QS. al-Maidah/5:8, QS. Ali Imran/3: 159, QS. ash-Shura/42: 38, QS. al-Hujurat/49: 13, and QS. al-Maidah/5: 2 along with what is said in Tafsir al-Qurthubi about these verses. The results of the study conclude six important points about how religious moderation can adapt to developing political ethical values. The relevance between political ethical values and the concept of religious moderation according to Tafsir al-Qurthubi lies in 6 similarities, namely Faith and Taking the Middle Way (Tawassuth), Trustworthiness and Civility (Tahadhdhar), Justice and Firm & Straight (I'tidal), Deliberation (Shura), equality and non-discrimination (Musawa), cooperation and prioritizing priorities (Aulawiyah). Kata Kunci: Political Ethics, Religion Moderation, 2024 Election, Tafsir al-Qurthubi

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search