Heri Heri
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari Bandung

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG Heri Heri; Fitri Andayani
NEO POLITEA Vol 1, No 2 (2020): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.124 KB) | DOI: 10.53675/neopolitea.v1i2.105

Abstract

Penelitian ini berdasarkan masalah pokok yakni kinerja pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang rendah. Hal tersebut diduga karena belum dijalankannya indikator-indikator kompetensi pegawai secara menyeluruh pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif yang menitikberatkan pada pengolahan data menggunakan data statistik variabel kompetensi (X) sebagai variabel bebas yang terdiri dari dimensi keterampilan, kemampuan dan etos kerja (Schumacher dalam Sinamo) dan variabel kinerja pegawai (Y) sebagai variabel terikat, terdiri dari dimensi kualitas kerja, ketepatan, Inisiatif, kemampuan dan komunikasi. Anggota populasi yang kemudian dijadikan sampel dengan teknik simple random sampling  dalam  penelitian ini berjumlah 35 orang dari 103 orang populasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi (X) terhadap kinerja pegawai (Y) sebesar 87,4%. Pengaruh variabel lain (ε)  terhadap kinerja pegawai (Y) sebesar 12,6% yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Peneliti memberikan saran agar faktor-faktor yang mendukung semakin baiknya pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai mendapat perhatian serius. Selain itu, disarankan untuk selalu memberikan pelatihan-pelatihan atau pendidikan lebih lanjut kepada pegawai agar kompetensi yang dimilki para pegawai pun meningkat guna tercapainya tujuan lembaga yang lebih maksimal.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA NAGREG KENDAN KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG Heri Heri; Mochamad Zakaria; Ahmad Kurniawan
NEO POLITEA Vol 3, No 1 (2022): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.902 KB) | DOI: 10.53675/neopolitea.v3i1.498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan publik dan kualitas pelayanan pada pemerintahan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.Indikasi masalah yang ditemukan diantaranya pelayanan publik yang dilakukan belum memenuhi standar, teknis pelayanan belum dilakukan secara optimal, serta belum menunjangnya sumberdaya penyelenggara layanan pada Desa Nagreg. Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari 4 teknik, yaitu; penelitian pustaka, penelitian lapangan, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini informan berjumlah 6 orang yang terdiri dari sturktur komponen Desa  Nagreg Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi pelayanna publik pada pemerintahan desa nagreg ini belum berjalan optimal, dari segi administratif masih kurangnta faktor sumberdaya yang menunjang pelayanan yang prima. 
E-SERVICE QUALITY SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA KECAMATAN KIARACONDONG) Dina Dina; Heri Heri; Henti Widasari
NEO POLITEA Vol 1, No 2 (2020): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.398 KB) | DOI: 10.53675/neopolitea.v1i2.500

Abstract

E-Service Quality merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah bagi masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, permasalahan yang ditemui adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas untuk memberikan informasi secara online kepada masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan secara online dengan memaksimalkan berbagai fasilitas yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penggambaran secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dengan informan dan studi dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan dengan pengamatan pada objek wawancara sehingga menghasilkan penelitian yang menjawab permasalahan yang sudah dipaparkan. Hasil peneltian yang didapatkan ialah dalam 4 indikator menurut Zeithaml, terdapat instrumen efisiensi yang terbatas pada beberapa fitur saja, realiabilitas yang belum berjalan secara optimal, sementara untuk Fulfillment dan Privasi sudah berjalan dengan baik namun dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya inisiatif masyarakat sehingga belum terlaksana dengan baik.
Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization and Regional Autonomy Policy in North Sumatra Province Gunawan Undang; Heri Heri; Deden Suhendar; Eny Nuryani R; Achdijat Sulaeman; Meiry Akmara Dhina; Adam Darmawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v6i2.45021

Abstract

Decentralization and regional autonomy (DRA) policies have been implemented in Indonesia for 25 years. However, regional independence is still very low in 33 regions/cities in North Sumatra (North Sumatra) because the local revenue (PAD) is much smaller than the regional income and expenditure budget (APBD). The aim of this study is to analyze this phenomenon and find a conceptual framework for reformulating DRA policies. The research method uses mixed methods. The results of the analysis show that 88.49% of the regions are still dependent on transfer funds from the central government, so the nature of autonomy, namely the independence of autonomous regions, is still far from expectations. In the long run, it is important to reformulate policies through the Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF). Theoretically, PRACYF has conceptual implications for the development of public policy and DRA, while in practice it can have implications for increasing the independence of autonomous regions and the welfare of the people in the regions.