Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Masyarakat Indonesia JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Al Ushuliy
Ulya Atsani
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
NOMINEE AGREEMENT REGARDING USE OF THE COASTAL AREA IN THE MENTAWAI ISLANDS Ulya Atsani; Roni Efendi; Hidayati Fitri; Nurhikma .; Hebby Rahmatul Utamy
Masyarakat Indonesia Vol 49, No 1 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v49i1.1217

Abstract

Because of the multiple services that land serves, including maintaining a community's identity and an expanding economic function, land is an integral aspect of human life and existence. While land is the property of the state and is used in line with Article 33 Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia, it can be owned by private people or even communal property in the private sector. However, in the Mentawai Islands Regency, land managed by foreigners is given ownership status and is used through a nominee agreement process in both written and unwritten form. On the Mentawai Coast, nominee agreements are a type of land ownership and use through foreign investment, intermarriage and/or interfaith marriages, as well as through labor agreements, there is legal smuggling.Nominee, Use, Coastal Area
KONTROVERSI BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT TANGKAP IKAN DI NAGARI SIMAWANG Betry Indriani; Sulastri Caniago; Siska Elasta Putri; Ulya Atsani; Emrizal Emrizal
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v2i2.11153

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Kontroversi tentang bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak yang digunakan oleh masyarakat Kenagarian Simawang (Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017), permasalahannya adalah  terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dan nelayan yang berada di Danau singkarak khususnya Nagari Simawang. Lahirnya peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan alat dan bahan tangkap ikan tersebut membuat masyarakat masih melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah, untuk itu diperlukan pengawasan lebih terhadap nelayan yang masih memakai alat dan bahan tangkap ikan seperti alat mengbom dan bahan seperti bagan .Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan : 1) apa bentuk alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak kenagarian Simawang, 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam mengimplementasikan  peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinisi Sumatera Barat. Sumber data primer yang diperoleh dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala bidang ruang laut dan pengawasan sumber daya Perikanan, kepala bidang Perikanan Tangkap, masyarakat serta Nelayan yang ada di Nagari Simawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu, peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif analisis Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk alat dan bahan tangkap ikan yang diawasi oleh pihak dinas perikanan di danau Singkarak khususnya kenagarian Simawang yaitu bagan tancap dan bahan peledak seperti bom, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan diantarannya yaitu pengawasan dalam bentuk preventif (pencegahan) yaitu sosialiasi. Pengawasan represif (penindakan) yaitu patroli, dan razia, sanksi. Sosialisasi dan patroli sudah dilakukan pada tahun 2019 namun pengawasan dalam bentuk razia, belum dilakukan . Hal ini disebabkan adanya penolakkan dari masyarakat serta tingginya covid 19 yang mengakibatkan pemberhentian pengawasan pada tahun tersebut. Melihat Tinjauan Hukum Tata Negara Islam, kedudukan Dinas Perikanan sama halnya dengan sultah Tanfidziyah sebagai lembaga yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahwasanya Dinas Perikanan belum optimal melakukan pengawasan. Dalam hal penegakkan peraturan perundang-undangan disebut juga dengan sultah Qadha’iyyah. Namun dalam upaya penegakkan dinas Perikanan belum memberlakukan sanksi sebagai upaya jera terhadap pelaku perikanan.
LEGAL AWARENESS OF HOUSEHOLD DISPUTE RESOLUTION THROUGH NONLITIGATION IN MALALO Putra, Mulyadi; Atsani, Ulya; Warman, Arifki Budia
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v5i2.13297

Abstract

This research aims to analyze legal awareness regarding the resolution of household disputes through non-litigation in Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo. This type of research is sociological juridical with a qualitative typology. The results of this research are, first, forms of resolving household disputes through non-litigation with consensus deliberation. Second, there is a lack of public awareness regarding the existence of regulations for non-litigation resolution of household disputes. Third, the impact of resolving household disputes through non-litigation on household conditions is the establishment of household harmony. From all of this it can be concluded that some people do not have legal awareness in resolving disputes through non-litigation, even though the impact of non-litigation resolution can resolve problems well.
Co-Authors Betry Indriani Emrizal Emrizal Hidayati Fitri Hidayati Fitri Jonni Iswanto Kieren Akbar Lili Suryana Marlindawati Marlindawati Muhammad Hizbi Islami Nurhikma . Nurhikma Nurhikma Nurhikma Nurhikma Putra, Mulyadi Roni Efendi Roni Efendi Siska Elasta Putri Sulastri Caniago Ulya Permatasari Utamy, Hebby Rahmatul Warman, Arifki Budia Yossy Deslavia