Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Masyarakat Indonesia JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Al-Imam : Journal on Islamic Studies, Civilization And Learning Societies Al Ushuliy Jurnal Serina Abdimas
Ulya Atsani
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
NOMINEE AGREEMENT REGARDING USE OF THE COASTAL AREA IN THE MENTAWAI ISLANDS Ulya Atsani; Roni Efendi; Hidayati Fitri; Nurhikma .; Hebby Rahmatul Utamy
Masyarakat Indonesia Vol 49, No 1 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v49i1.1217

Abstract

Because of the multiple services that land serves, including maintaining a community's identity and an expanding economic function, land is an integral aspect of human life and existence. While land is the property of the state and is used in line with Article 33 Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia, it can be owned by private people or even communal property in the private sector. However, in the Mentawai Islands Regency, land managed by foreigners is given ownership status and is used through a nominee agreement process in both written and unwritten form. On the Mentawai Coast, nominee agreements are a type of land ownership and use through foreign investment, intermarriage and/or interfaith marriages, as well as through labor agreements, there is legal smuggling.Nominee, Use, Coastal Area
KONTROVERSI BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT TANGKAP IKAN DI NAGARI SIMAWANG Betry Indriani; Sulastri Caniago; Siska Elasta Putri; Ulya Atsani; Emrizal Emrizal
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v2i2.11153

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Kontroversi tentang bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak yang digunakan oleh masyarakat Kenagarian Simawang (Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017), permasalahannya adalah  terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dan nelayan yang berada di Danau singkarak khususnya Nagari Simawang. Lahirnya peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan alat dan bahan tangkap ikan tersebut membuat masyarakat masih melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah, untuk itu diperlukan pengawasan lebih terhadap nelayan yang masih memakai alat dan bahan tangkap ikan seperti alat mengbom dan bahan seperti bagan .Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan : 1) apa bentuk alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak kenagarian Simawang, 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam mengimplementasikan  peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinisi Sumatera Barat. Sumber data primer yang diperoleh dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala bidang ruang laut dan pengawasan sumber daya Perikanan, kepala bidang Perikanan Tangkap, masyarakat serta Nelayan yang ada di Nagari Simawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu, peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif analisis Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk alat dan bahan tangkap ikan yang diawasi oleh pihak dinas perikanan di danau Singkarak khususnya kenagarian Simawang yaitu bagan tancap dan bahan peledak seperti bom, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan diantarannya yaitu pengawasan dalam bentuk preventif (pencegahan) yaitu sosialiasi. Pengawasan represif (penindakan) yaitu patroli, dan razia, sanksi. Sosialisasi dan patroli sudah dilakukan pada tahun 2019 namun pengawasan dalam bentuk razia, belum dilakukan . Hal ini disebabkan adanya penolakkan dari masyarakat serta tingginya covid 19 yang mengakibatkan pemberhentian pengawasan pada tahun tersebut. Melihat Tinjauan Hukum Tata Negara Islam, kedudukan Dinas Perikanan sama halnya dengan sultah Tanfidziyah sebagai lembaga yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahwasanya Dinas Perikanan belum optimal melakukan pengawasan. Dalam hal penegakkan peraturan perundang-undangan disebut juga dengan sultah Qadha’iyyah. Namun dalam upaya penegakkan dinas Perikanan belum memberlakukan sanksi sebagai upaya jera terhadap pelaku perikanan.
LEGAL AWARENESS OF HOUSEHOLD DISPUTE RESOLUTION THROUGH NONLITIGATION IN MALALO Putra, Mulyadi; Atsani, Ulya; Warman, Arifki Budia
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v5i2.13297

Abstract

This research aims to analyze legal awareness regarding the resolution of household disputes through non-litigation in Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo. This type of research is sociological juridical with a qualitative typology. The results of this research are, first, forms of resolving household disputes through non-litigation with consensus deliberation. Second, there is a lack of public awareness regarding the existence of regulations for non-litigation resolution of household disputes. Third, the impact of resolving household disputes through non-litigation on household conditions is the establishment of household harmony. From all of this it can be concluded that some people do not have legal awareness in resolving disputes through non-litigation, even though the impact of non-litigation resolution can resolve problems well.
PENDAMPINGAN TERHADAP PERANGKAT DESA PUSAR MENUJU SISTEM PEMERINTAHAN BEBAS GRATIFIKASI Efendi, Roni; Utamy, Hebby Rahmatul; Atsani, Ulya; Renie, Elsy; Nurkihma
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i1.23942

Abstract

The goal of this paper is to demonstrate how corruption is being prevented, starting with the smallest component, the Pusar village administration. Contributing with a community-based research strategy is one way that empowered people can express their concern about national concerns where crime statistics show that corruption, including grant fraud, has increased from 2004 to 2022 and that a solution to eliminate it is therefore being examined. The community must be involved in the prevention and elimination of corruption offenses; it cannot be left to components of the integrated criminal justice system alone. Therefore, the empower thinks that by engaging in this mentoring activity, the central village government would better comprehend and be able to prevent the crime of satisfaction. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pencegahan korupsi dimulai dari komponen terkecil yaitu Pemerintah Desa Pusar. Berkontribusi dengan strategi penelitian berbasis komunitas adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang diberdayakan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka tentang keprihatinan nasional dimana statistik kejahatan menunjukkan bahwa korupsi, termasuk penipuan hibah, telah meningkat dari tahun 2004 hingga 2022 dan oleh karena itu solusi untuk menghilangkannya sedang diperiksa. Masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; tidak dapat diserahkan kepada komponen sistem peradilan pidana terpadu saja. Oleh karena itu, Pemberdaya berpendapat bahwa dengan mengikuti kegiatan pendampingan ini, pemerintah pusat desa akan lebih memahami dan mampu mencegah terjadinya kejahatan untuk memenuhi kepuasan hati itu.
Dilema Administrasi dan Agama: Implementasi SPTJM di Jantung Minangkabau (Studi Kasus Kecamatan Harau) Susanti, Meria; Silvianetri, Silvianetri; Elimartati, Elimartati; Atsani, Ulya; Nofialdi, Nofialdi; Yunarti, Sri
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.146

Abstract

Unregistered marriages (nikah siri) remain a significant social phenomenon in the Minangkabau community, particularly in Harau District, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra. To address administrative barriers for children from these marriages, the government implemented the Absolute Statement of Responsibility (SPTJM) policy based on Minister of Home Affairs Regulation Numbers 108 and 109 of 2019, which allows for the inclusion of "Unregistered Marriage" status on Family Cards (Kartu Keluarga) and the issuance of complete birth certificates. This study analyzes the effectiveness of SPTJM implementation in Harau District and the dilemmas it raises from a maqasid sharia perspective, focusing on hifz al-nasl (protection of offspring) and hifz al-mal (protection of property). Using a qualitative juridical-empirical approach, data were collected through semi-structured interviews with couples using SPTJMs, those involved in unregistered marriages, employees of the Civil Registration Office (Disdukcapil), the Office of Religious Affairs (KUA), the Religious Court, and religious leaders, complemented by source and method triangulation. The research results show that the SPTJM effectively provides beneficial benefits in the form of quick and affordable access to children's administrative rights (identity, education, health, and social assistance), thus partially supporting hifz al-nasl. However, this policy creates more dominant long-term benefits, such as substantive legal uncertainty (difficulties in claiming inheritance and joint property), socio-customary conflicts (stigma and disputes over high inheritance rights in the Minangkabau matrilineal system), and a decline in interest in marriage confirmations, which weaken the obligation for official registration (Article 7 of the Compilation of Islamic Law). This article concludes that there is a dilemma between temporary administrative benefits and long-term damage to Islamic family law. The proposed recommendation is synergy between institutions (Disdukcapil, KUA, Religious Courts, and traditional leaders) through an affordable mass marriage confirmation program and outreach based on the maqasid sharia (Islamic principles) to maximize the necessities of life and minimize the mafsadah within the Minangkabau indigenous community.
Co-Authors Betry Indriani Efendi, Roni Efendi, Roni Elimartati Elimartati Emrizal Emrizal Hidayati Fitri Hidayati Fitri Jonni Iswanto Kieren Akbar Lili Suryana Marlindawati Marlindawati Muhammad Hizbi Islami Nofialdi, Nofialdi Nurhikma . Nurhikma Nurhikma Nurhikma Nurhikma Nurkihma Putra, Mulyadi Renie, Elsy Silvianetri, Silvianetri Siska Elasta Putri Sulastri Caniago Susanti, Meria Ulya Permatasari Utamy, Hebby Rahmatul Warman, Arifki Budia Yossy Deslavia Yunarti, Sri