Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Awaliyah Musgamy
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan Pegawai LPM UIN Alauddin Makassar
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGATURAN ANAK DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Komparasi Pandangan Imam Syafi’i Dan Mahmud Syaltut) Yuli, Yuli; Musgamy, Awaliyah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14915

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas tentang Pendapat Imam Syafi‟i dan Mahmud Syaltut dalam menganalisis dan mengemukakan kondisi sosial pengaturan anak dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan metode penelitian yang digunakan adalah content analysis (analisis isi). pengumpulan datanya ditempuh dengan mengolahan data yang diambil dari sejumlah litelatur, sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer, melakukan kajian dengan deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan, dimulai dari menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukan Bahwa sebagian dari masyarakat sudah menerapan pengaturan anak di Indonesia, Bahwa pengaturan anak membawa dampak positif untuk keharmonisan keluarga dengan melihat sisi kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan, Bahwa pendapat Imam Syafi‟i yang memperbolehkan pencegahan kehamilan apabila tujuannya yaitu untuk menertibkan keturunan apabila membatasi keturunan secara permanen itu tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut tidak diperbolehkan apabila membatasi kelahiran secara mutlak yang bertentangan dengan syariat islam. Tetapi pengaturan kelahiran diperbolehkan apabila pasangan suami isteri yang memiliki penyakit berbahaya yang dapat mengancam jiwa isteri maupun anak yang akan dilahirkan.Kata Kunci : Analisis Sosiologis; Pengaturan Anak; Keharmonisan Rumah Tangga; Imam Syafi’i dan Mahmud Syaltut. Abstract This article discusses the opinions of Imam Syafi'i and Mahmud Syaltut in analyzing and expressing the social conditions of children's restrictions in creating household harmony. This research is a library research, with the research method used is content analysis (content analysis). Data collection is done by processing the data taken from a number of litelature, the source of the data taken is secondary data and primary data, conducting studies with descriptive data collected in the form of words. Qualitative research, known as library research, starts from delving into scientific works that relate to the object being studied, adapted, and analyzed the literature that has relevance to the problem discussed, then reviews and concludes it. The results of this study indicate that a portion of the community has applied restrictions on children in Indonesia, that child restrictions have a positive impact on family harmony by looking at the welfare side of the community both in the economic and educational fields, That the opinion of Imam Shafi'i which allows the prevention of pregnancy if the goal that is to curb the offspring if it is not permitted to permanently restrict the descent. Whereas according to Mahmud Syaltut it is not permissible if the birth limit is absolutely contrary to Islamic law. But birth control is permitted if a married couple who has a dangerous disease that can threaten the life of the wife and child to be born.   Keywords: Sociological Analysis; Restrictions on Children; Household Harmony; Imam Shafi'i and Mahmud Syaltut.
RELIGIOUS MODERATION IN COMPARATIVE MADHHAB CURRICULUM: A COMPARATIVE STUDY OF IAIN AMBON AND UIN ALAUDDIN MAKASSAR Nurdin, Roswati; Musgamy, Awaliyah; Thalhah; Ulath, Sanusi
Al-Risalah VOLUME 24 NO 2, NOPEMBER (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.51924

Abstract

This study aims to examine how religious moderation values are manifested in the curriculum of Comparative Fiqh study programs at IAIN Ambon and UIN Alauddin Makassar. It focuses on understanding how these values are embedded in the program’s vision and implemented across four dimensions: Ideological, Document, Process, and Outcome. This qualitative research uses a case study approach, analyzing documents such as institutional strategic plans, program curricula, and reports from IAIN Ambon and UIN Alauddin Makassar. Interviews with faculty members and program administrators were conducted to gain insights into the practical implementation of religious moderation within the curriculum. The data was analyzed thematically. The study found that both institutions incorporate religious moderation values, including tolerance (tasamuh), compassion (tarahum), cooperation (taawun), and harmony (rukun) into their Comparative Fiqh curricula. These values are reflected in the institutions’ visions, emphasizing multiculturalism and universal Islamic principles. However, the integration of these values varies slightly between the two universities, influenced by their distinct local contexts. This research provides original insights into how religious moderation is integrated into Islamic higher education curricula in Indonesia, specifically within Comparative Fiqh programs. It bridges the gap between Islamic educational theory and practice, offering new empirical evidence on the incorporation of moderation in curriculum development. The findings have significant implications for Islamic education policy, curriculum design, and teacher training, encouraging the integration of religious moderation values in educational practices to foster inclusive, tolerant, and peaceful academic environments.
Sikap dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa Musgamy, Awaliyah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 2 (2015): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i2.1490

Abstract

Political money is very vulnerable to any election administration, including in legislative elections. This study aims to determine the extent to which attitudes and knowledge society Gowa to money politics. By using a questionnaire as a data collection were analyzed using simple regression analysis. The results show the people of Gowa tend to respond to the politics of money and this situation is conditioned by the stimulus of the candidates, knowledge of politics is low and the economic situation down to the middle is very difficult for the people of Gowa can avoid the politics of money, because it is a requirement unavoidable.
MENAKAR BATAS KESETARAAN GENDER POLIGAMI DALAM PP. NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS Musgamy, Awaliyah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4892

Abstract

PP. Nomor. 45 di Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan pegawai negeri sipil untuk menjadikan sebagai istri kedua/ketiga/ keempat seorang pria tidak mencerminkan kesetaraan gender disebabkan PP yang lain. Jumlah. 45 pada Tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian yang Berlisensi untuk Pegawai Negeri Sipil umumnya memungkinkan pegawai negeri sipil melakukannya karena dapat diidentifikasi dalam pasal 4Th ayat 1, 2, dan 3. Tidak adanya kesetaraan gender sebagaimana tercermin dalam PP. Nomor. 45 Tahun 1990 artikel ke-4 (2) menghasilkan ketidaksetaraan gender yang menyangkal keberadaan pria dan wanita sebagai makhluk yang telah diciptakan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sehubungan dengan batasan kesetaraan gender dalam PP. Nomor. 45 tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian yang Berlisensi untuk Pegawai Negeri Sipil, pegai negeri sipil laki-laki dan perempuan, harus memiliki akses yang sama terhadap poligami asal dapat memenuhi persyaratan yang ketat dan adil.
Co-Authors Nurdin, Roswati Thalhah ulath, sanusi Yuli, Yuli