Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Suhartanto Suhartanto
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pelatihan Komputer Kepada Anak-Anak di Desa Tebachi, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Setiawan, Yohanes Ari; Nitsa’e, Ayub Ferdinan; Richard, Richard; Anggun, Anggun; William, Jantro Hans; Suhartanto, Suhartanto; Sianturi, Hana Grace; Puhiri, Fredrik
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 2 (2024): JPMI - April 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2108

Abstract

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting dijaman digital sekarang ini. Manusia dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap teknologi tersebut khususnya adalah komputer. Keterampilan dasar penggunaan komputer sangat penting untuk dikuasai, agar lebih maksimal dalam memanfaatkan penggunaan komputer. Pada kenyataanya belum semua manusia bisa menggunakan komputer terutama di pedesaan. Anak-anak di Desa Tebachi menjadi salah satu contoh yang belum terampil menggunakan komputer. Melihat masalah ini penulis ingin melakukan pengabdian masyrarakat untuk melakukan pelatihan komputer pada anak-anak di Desa Tebachi. Pelatihan tersebut terlaksana pada Kamis, 6 Juli 2023 pukul 15.00 – 17.30 yang dilakukan di Desa Tebachi. Peserta sebanyak 15 anak-anak dari umur 5 -15 tahun. Pelatihan terdiri dari pengenalan perangkat komputer, praktek menggunakan komputer, games ringan, dan evaluasi pelatihan. Hasil pelatihan bisa dikatakan berhasil karena antusias dan peran aktif dari anak-anak di saat pelatihan. Penulis menggunakan skala 1-5 dengan angka 1 sebagai sangat terendah dan angka 5 sangat tinggi setiap penilaian.  Penilaian untuk acara secara keseluruhan   rata-rata adalah 4.8 yang berarti acara sangat menarik.  Nilai Rata-rata 4,67 berarti penyampaian materi sangat bermanfaat. Nilai Rata-rata  4,8 berarti  interaksi dengan pemateri sangat baik. Pengurus Desa menharapkan pelatihan terus berlanjut dan tidak berhenti dikarenakan terasa sekali dampak manfaat pelatihan tersebut kepada anak-anak di Desa Tebachi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Suhartanto, Suhartanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v6i2.477

Abstract

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum Potensi kejahatan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan internet lebih sering dikarenakan akibat kurangnya sikap bijaksana atau sikap kehati-hatian dalam penggunannya. Kejahatan di dunia maya diistilahkan sebagai cybercrime yang telah muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media internet.Namun, salah satu kasus atau kejahatan cyber yang sangat marak terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Hal ini telah diatur kedalam Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik turut membawa polemik, yakni kebebasan berpendapat sebagai hak-hak dari Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal jauh sebelumnya pemrintah telah menetapkan prinsip dasar berpendapat dimana prinsip tersebut memuat hak dan pengecualian (kewajiban) agar dapat memiliki rasa pertanggungjawabannya. Meskipun masyarakat awam telah menilai bahwa UU ITE telah membatasi kebebasan berpendapat, namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar jika melihat dari prinsip dasar kebebasan berpendapat tersebut. Kata Kunci:Cybercrime, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat, HAM, UU ITE. DOI: 10.5281/zenodo.1468360
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE Suhartanto, Suhartanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.493

Abstract

Pada pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, memberikan pengertian penelitian hukum keperpustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua putusan abritase dapat dieksekusi mengingat adanya kesulitan-kesulitan dalam peaksanaannya seperti halnya dalam pelaksanaan atau eksekusi tidak menjadi ilusoir atau menang diatas kertas aja yaitu perlu upaya penting dengan cara mengajukan sitas eksekusi atas barang-barang milik termohon, agar jaminan bahwa kewajiban untuk membayar sejumlah uang dapat diwujudkan.Kata Kunci  :  Arbitrase, Putusan
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DARI MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Suhartanto, Suhartanto; Isa Putra, Raden Dimas Ardhi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i1.681

Abstract

Perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha di bidang produksi makanan terhadap konsumen di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam memasarkan produk makanan. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari kesalahan pelaku usaha dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Seperti yang terjadi pada putusan perkara pidana nomor 747/Pid.B/2010/PN.Bgl tentang duduk perkara tergugat dalam perkara ini adalah H. Mujiono yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tidak pidana menjual makanan kadaluwarsa. Hal ini sangat merugikan konsumen dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365.Identifikasi masalah yang diteliti mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Di samping itu pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap makanan yang telah kadaluwarsa dengan memberikan ganti kerugian                                                                                                  Kata Kunci: Konsumen, Makanan kadaluwarsa, Ganti rugi.
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Suhartanto, Suhartanto; Rozi, Muhammad Fahrur
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i2.707

Abstract

Perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi untuk menyebarluskan pornografi yang sering disebut cyberporn. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial instagram dan bagaimana sanksi pidana pornografi melaui media sosial instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual dan perbandingan. Jenis sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: pengaturan hukum Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya untuk perbandingan.Kata kunci: Pertanggungjawaban, Sanksi, Pidana, Cyberporn, Pornografi
Co-Authors Anggun Anggun, Anggun Isa Putra, Raden Dimas Ardhi Nitsa’e, Ayub Ferdinan Puhiri, Fredrik Richard Richard Rozi, Muhammad Fahrur Setiawan, Yohanes Ari Sianturi, Hana Grace William, Jantro Hans