Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANANGAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Lengkong, Mario Randy
LEX CRIMEN Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami tentang kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Wewenang Kejaksaan dalam menangani Tindak pidana Korupsi terlihat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai penyelidik, penyidik maupun penuntut umum, selain lembaga kejaksaanÂ lembaga Kepolisian dan Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Mengenai kewenangan Penuntutan dari Kejaksaan Republik Indonesia ternyata dimiliki oleh institusi lain yang memiliki kewenangan yang sama di bidang penuntutan. Ini berdampak pada munculnya konflik kepentingan karena terdapatnya posisi yang sama dalam hal profesi sebagai seseorang yang pemegang kekuasaan dibidangnya, bercampur dengan kepentingan profesional dan pribadi yang dipakai untuk seseorang yang memerlukan suatu kepercayaan. Mengenai kewenangan tidak menuntut yang dimiliki oleh Kejaksaan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat memunculkan celah penyalahgunaan wewenang. Mengenai kewenangan penuntutan yang dikaitkan dengan dua asas penuntutan yang bertentangan, dimana terdapat asas legalitas, yang seharusnya dilakukan penuntutan kepada orang yang telah memiliki cukup bukti. Serta Asas oportunitas, yang tidakÂ diharuskanÂ dilakukan penuntutanÂ sekalipun terdapat cukup bukti. Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM AKTA PERJANJIAN YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU Lengkong, Mario Randy
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tahapan penelitian yang dilakukan penulis dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, dengan mengkaji literatur yang terkait dan mempelajari serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berhubungan pengujian undang-undang dan pembentukan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perbuatan melawan hukum oleh notaris dalam akta perjanjian yang memberikan keterangan palsu dapat disimpulkan bahwa Notaris selaku Pejabat Umum pembuat akta otentik tidak secara keseluruhan Notaris bisa membuat akta dan tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja karena disisilain pejabat umum melekat jugake Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang. Pemberian sebutan lain kepada notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna pejabat umum. Seakan-akan notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah. Kesepakatan antara pihak notaris dengan penghadap atau klien dalam membuat akta palsu atau akta proforma, hal ini berdampak pada sulitnya pembuktian akta yang dibuat oleh notaris dikarenakan kesepakatan yang dibuat oleh notaris dan penghadap serta diberikannya hak ingkar oleh undang-undang yang bisa dijadikan dalih dalam hal pemalsuan akta.Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, Notaris, Akta Perjanjian, Keterangan Palsu

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha untuk Mempermudah Transaksi Jual Beli dalam Sistem Perdagangan Online Mario Lengkong; Sinari Telaumbanua; Herlin Herlin; Nobertus Randa Lembang; Siti Nur Atasya
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.5783

The development of information technology has encouraged the rapid growth of online trading systems, which facilitate interaction between business actors and consumers. However, this progress also poses new legal protection and challenges to responsibility in electronic transactions. Legal protection for consumers and business actors is regulated by various regulations, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Consumers are protected from harmful practices, such as inappropriate product information, fraud, or defective products, while business actors are given legal certainty in running their businesses. The responsibilities of business actors include providing clear information, transparent transaction management, and fair dispute resolution. By ensuring clear legal protection and liability, the online trading system can create trust between business actors and consumers, so buying and selling transactions can run more easily, safely, and efficiently. This paper analyses the legal aspects that protect both parties while highlighting the obligations of business actors to create a safe and comfortable transaction environment.

Kinerja Pelaksanaan Jaminan Sosial Oleh BPJS Kesehatan di Kota Manado Trifena Julia Kambey; Yoan Barbara Runtunuwu; Mario Randy Lengkong; Kris Tumbel
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 9 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss9pp3695-3699

Public services provided by the Social Security Administering Agency (BPJS) Health sometimes encounter obstacles in providing services to the community with a dividing wall between the service provider and the service recipient in the form of restrictions on the number of people even in the midst of world conditions in general and Indonesia in this case the people of Manado city in particular. This study examines the quality of Public Services at the Manado City Social Security Administering Agency. That the form of service at the Manado City BPJS Health is in the form of a form of service provided to participants. To access services at the Manado City BPJS Health can be done in two ways, namely online and offline. The reliability of the service provided by the city BPJS Health is the ability of employees to provide services at the Manado City BPJS Health. This is also influenced by the quality of human resources owned by the Manado City BPJS Health. The responsiveness of the service at the Manado City BPJS Health is an effort to respond to every problem faced by BPJS customers in accessing services. The service guarantee in BPJS Health can be seen from every information given to the public, whether it is about time or other services, and also BPJS Health City always refers to every policy made by the government in terms of BPJS contributions. Empathy given by BPJS Health Manado City to service users is part of its operational standards

Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil Lengkong, Mario Randy; Runtunuwu, Yoan Barbara; Sidayang, Stince; Kambe, Trifena Julia
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11857

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kompleks antara media sosial, pembentukan opini publik, dan implikasinya terhadap proses peradilan yang adil dalam konteks hukum kontemporer. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah termasuk jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan, dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren. Temuan penelitian mengungkapkan tiga aspek krusial: pertama, media sosial telah secara fundamental mengubah dinamika pembentukan opini publik terhadap kasus hukum melalui algoritma dan fenomena "pengadilan oleh media sosial"; kedua, opini publik yang terbentuk di media sosial memberikan tekanan signifikan terhadap independensi peradilan dengan mempengaruhi perilaku aktor-aktor peradilan; dan ketiga, sistem hukum di berbagai yurisdiksi telah mengembangkan respons regulatori yang beragam untuk menghadapi tantangan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi hukum, kerjasama dengan platform digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara transparansi peradilan, kebebasan berekspresi, dan integritas sistem hukum di era media sosial.

Akuntabilitas Hukum dan Responsivitas Sosial: Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Konflik Kepentingan pada BUMDes Essing, Ismiati; Mowilos, Rebecca Christy; Lengkong, Mario Randy
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.12029

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan kepala desa dalam mengelola konflik kepentingan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui dua perspektif utama: akuntabilitas hukum dan responsivitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan data sekunder dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kepala desa belum memahami regulasi secara memadai, sehingga pengambilan keputusan terkait BUMDes cenderung melanggar prinsip hukum dan akuntabilitas. Selain itu, rendahnya responsivitas sosial menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMDes sangat terbatas, memunculkan apatisme dan resistensi. Di sisi lain, beberapa kepala desa yang menerapkan prinsip kepemimpinan etis dan partisipatif berhasil menekan konflik kepentingan melalui mediasi, transparansi, dan inovasi pengelolaan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala desa dalam aspek hukum dan sosial sebagai kunci keberhasilan tata kelola BUMDes yang inklusif dan berkelanjutan.

Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil Lengkong, Mario Randy; Runtunuwu, Yoan Barbara; Sidayang, Stince; Kambe, Trifena Julia
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11857

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kompleks antara media sosial, pembentukan opini publik, dan implikasinya terhadap proses peradilan yang adil dalam konteks hukum kontemporer. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah termasuk jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan, dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren. Temuan penelitian mengungkapkan tiga aspek krusial: pertama, media sosial telah secara fundamental mengubah dinamika pembentukan opini publik terhadap kasus hukum melalui algoritma dan fenomena "pengadilan oleh media sosial"; kedua, opini publik yang terbentuk di media sosial memberikan tekanan signifikan terhadap independensi peradilan dengan mempengaruhi perilaku aktor-aktor peradilan; dan ketiga, sistem hukum di berbagai yurisdiksi telah mengembangkan respons regulatori yang beragam untuk menghadapi tantangan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi hukum, kerjasama dengan platform digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara transparansi peradilan, kebebasan berekspresi, dan integritas sistem hukum di era media sosial.

Akuntabilitas Hukum dan Responsivitas Sosial: Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Konflik Kepentingan pada BUMDes Essing, Ismiati; Mowilos, Rebecca Christy; Lengkong, Mario Randy
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.12029

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan kepala desa dalam mengelola konflik kepentingan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui dua perspektif utama: akuntabilitas hukum dan responsivitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan data sekunder dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kepala desa belum memahami regulasi secara memadai, sehingga pengambilan keputusan terkait BUMDes cenderung melanggar prinsip hukum dan akuntabilitas. Selain itu, rendahnya responsivitas sosial menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMDes sangat terbatas, memunculkan apatisme dan resistensi. Di sisi lain, beberapa kepala desa yang menerapkan prinsip kepemimpinan etis dan partisipatif berhasil menekan konflik kepentingan melalui mediasi, transparansi, dan inovasi pengelolaan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala desa dalam aspek hukum dan sosial sebagai kunci keberhasilan tata kelola BUMDes yang inklusif dan berkelanjutan.

ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN TERKAIT MASALAH AMDAL Lengkong , Mario Randy; Vandarling, Dave Harvest; Tampatty, Jarsen Ebenhaezer Alberto; Rantung, Ranly Royke; Potabuga, Geral
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan. Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kasus pencemaran kerap menimbulkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Jalur pengadilan (litigasi) menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, jenis gugatan yang dapat diajukan, serta implementasinya dalam kasus-kasus di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat dilakukan melalui gugatan perdata, pidana, dan tata usaha negara (TUN). Putusan pengadilan berperan penting tidak hanya dalam memberikan keadilan bagi korban pencemaran, tetapi juga dalam mewujudkan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search