Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud: (Studi Tentang Implementasi Program Destinasi Wisata Air Terjun Panulan) Ismiati Essing
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.784 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1687

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan Implementasi Program Destinasi Wisata Air Terjun Panulan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program destinasi wisata Air Terjun Panulan tidak terimplementasi karena tidak adanya komitmen dari pemerintah, status hibah tanah tidak jelas serta faktor tidak tersedianya dana. itu terlihat pada 3 indikator yaitu :1) rencana pengembangan destinasi wisata Air Terjun Panulan yang sejak 2007 hanya menjadi rencana yang tidak diimplementasikan. 2) Air Terjun Panulan yang potensial yang prospektif tidak mampu menarik pengunjung. 3) Respon positif masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata air terjun Panulan tidak diikuti dengan tindakan untuk melakukan ganti rugi bagi pemilik tanah.
Analisis Dampak Kebijakan Publik Terhadap Aksesibilitas Layanan Mypertamina di SPBU Kecamatan Kawangkoan Rebecca Christy Mowilos; Ismiati Essing; Yemima Otuluwa
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 9 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss9pp3532-3540

Abstract

This research analyzes the implementation of fuel service digitization policy through MyPertamina application at Kawangkoan Subdistrict Service Station. Using a qualitative approach and case study method, the research collected data through in-depth interviews of 20 users, 4 gas station managers, and 2 related agency officials, as well as field observations. The findings of the study reveal that this policy has successfully increased transparencyof prices) and reduced queues but faces serious challenges in terms of accessibility. Many users experience difficulties due to low digital literacy, compounded by unstable internet infrastructure and lack of socialization. This research reinforces the digital divide theory and shows the mismatch between policy design and the real conditions of local communities. The implications of the research highlight the importance of a more inclusive policy approach, by recommending: (1) strengthening digital infrastructure, (2) targeted digital literacy programs, and (3) hybrid policy mechanisms that maintain conventional service options. The findings provide an important contribution to the formulation of digital-based public policies in semi-urban areas with similar characteristics
Akuntabilitas Hukum dan Responsivitas Sosial: Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Konflik Kepentingan pada BUMDes Essing, Ismiati; Mowilos, Rebecca Christy; Lengkong, Mario Randy
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.12029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan kepala desa dalam mengelola konflik kepentingan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui dua perspektif utama: akuntabilitas hukum dan responsivitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan data sekunder dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kepala desa belum memahami regulasi secara memadai, sehingga pengambilan keputusan terkait BUMDes cenderung melanggar prinsip hukum dan akuntabilitas. Selain itu, rendahnya responsivitas sosial menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMDes sangat terbatas, memunculkan apatisme dan resistensi. Di sisi lain, beberapa kepala desa yang menerapkan prinsip kepemimpinan etis dan partisipatif berhasil menekan konflik kepentingan melalui mediasi, transparansi, dan inovasi pengelolaan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala desa dalam aspek hukum dan sosial sebagai kunci keberhasilan tata kelola BUMDes yang inklusif dan berkelanjutan.
Akuntabilitas Hukum dan Responsivitas Sosial: Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Konflik Kepentingan pada BUMDes Essing, Ismiati; Mowilos, Rebecca Christy; Lengkong, Mario Randy
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.12029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan kepala desa dalam mengelola konflik kepentingan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui dua perspektif utama: akuntabilitas hukum dan responsivitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan data sekunder dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kepala desa belum memahami regulasi secara memadai, sehingga pengambilan keputusan terkait BUMDes cenderung melanggar prinsip hukum dan akuntabilitas. Selain itu, rendahnya responsivitas sosial menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMDes sangat terbatas, memunculkan apatisme dan resistensi. Di sisi lain, beberapa kepala desa yang menerapkan prinsip kepemimpinan etis dan partisipatif berhasil menekan konflik kepentingan melalui mediasi, transparansi, dan inovasi pengelolaan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala desa dalam aspek hukum dan sosial sebagai kunci keberhasilan tata kelola BUMDes yang inklusif dan berkelanjutan.